Aruna: Nelayan Kecil Harus Jadi Kunci Hilirisasi Marine Fisheries

Dua per tiga wilayah Republik Indonesia terdiri dari lautan dengan luas mencapai 3,257 juta kilometer persegi. Tidak heran jika kini pemerintah menjadikan laut sebagai poros pembangunan, yakni dengan mengambil haluan blue economy dan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Demi memajukan marine fisheries di Indonesia inilah, pemerintah menggaungkan hilirisasi perikanan. “Besar sekali, (tapi) potensinya belum kita apa-apakan,” demikian ungkapan yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan sambutan dalam perhelatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 pada Senin, 6 Februari.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyiapkan strategi penguatan daya saing hasil kelautan serta perikanan dengan melakukan hilirisasi. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (kkp) Machmud, dalam webinar Ocean Talk: Bagaimana Opsi Realistis Hilirisasi Ekspor dan Pengolahan Hasil Laut?, yang diadakan oleh Ocean Solution Indonesia, Kamis (16/2) menyatakan bahwa tentu saja strategi hilirisasi ini meliputi peningkatan produksi, pemenuhan standar produk pasar global, peningkatan pasokan bahan baku, serta utilisasi perikanan, penjaminan mutu dan disertai sertifikasi dari pihak ketiga.

Hilirisasi Harus Mengutamakan Nasib Nelayan Kecil

Riza Damanik selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mengingatkan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan hilirisasi produk perikanan dan kelautan haruslah melibatkan nelayan kecil, karena fisheries industry di Indonesia sangat bergantung para perikanan rakyat. Indonesia juga bisa mengambil pelajaran dari sejumlah negara yang telah berhasil menerapkan hilirisasi pada sektor marine fisheries mereka seperti Vietnam, Thailand, China, serta Amerika Serikat.

“Nelayan kecil harus jadi pelaku utama. Dengan posisi struktur ekonomi perikanan kota yang 96 persennya ada di nelayan kecil dan tradisional, mustahil sektor hilir tumbuh kalau hulunya tidak sehat,” ungkap Riza dalam kegiatan diskusi Iskindo: Innovation and Policy Forum di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/2). Salah satu contohnya adalah program asuransi nelayan dan kapal tanpa mempersoalkan ukuran, yang berhasil diselenggarakan oleh Thailand dan Vietnam, sehingga kegiatan hilirisasi industri bisa berjalan. Kisah kesuksesan hilirisasi perikanan yang diraih oleh pemerintah negara China pun serupa, pemberian asuransi pada nelayan serta kapalnya menjadi bukti bahwa pemerintah tidak meninggalkan para nelayan dalam meraih keberhasilan.

Hilirisasi pada Marine Fisheries Tidak Bisa Digeneralisasi Seperti di Sektor lain

Strategi hilirisasi pada dunia perikanan memang tidak bisa digeneralisasikan layaknya di industri lain.Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan secara seksama mengenai komoditas perikanan mana saja yang tepat untuk dilakukan hirilisasi karena tidak semua produk perikanan yang melalui proses pengolahan mendapatkan nilai dan harga yang lebih baik. Malah,beberapa produk akan mendapat harga terbaik jika diekspor dalam keadaan mentah dan segar.

Hilirisasi produk perikanan selain dapat meningkatkan ekonomi, juga menguntungkan pihak supplier seafood olahan karena mereka tidak perlu lagi mengimpor produk yang sudah tersedia di dalam negeri. Tentunya, keberhasilan hilirisasi tidak lepas dari penetapan kebijakan yang berimbang bagi semua pihak, baik pelaku ekonomi level kecil, menengah hingga besar. Oleh karena itu Aruna sebagai perusahaan supply chain aggregator yang terus mengajak nelayan skala kecil memajukan taraf hidup mereka melalui perikanan yang berkelanjutan, secara proaktif menyambut langkah pemerintah melalui KKP mengenai isu hilirisasi ini.

Selama ini, Aruna pun telah menjalin kerjasama dengan masyarakat pesisir untuk dapat melakukan pengolahan produk perikanan, selain untuk meningkatkan pendapatan juga untuk mengurangi jumlah limbah kegiatan perikanan. Sosialisasi dan pendampingan bagi para nelayan kecil harus dilakukan secara intensif hingga para nelayan berhasil meningkatkan taraf hidup sekaligus hasil produksi mereka. Tentu saja mengingat kondisi geografis negara kita,  pendampingan nelayan ini memerlukan keterlibatan pihak di luar pemerintahan, seperti korporasi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.