Aruna Dukung KKP Kembangkan SDM untuk Implementasi Penangkapan Ikan Terukur

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), salah satu agenda prioritas KKP dalam Ekonomi Biru. PIT adalah kebijakan yang mengatur kuota dan zona penangkapan ikan. Tujuannya adalah untuk menjaga sumber daya perikanan dan lingkungan, serta pemerataan ekonomi nasional.

Kebijakan PIT melibatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam sektor perikanan. Melalui program ini, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menempatkan taruna-taruni satuan pendidikan lingkup KKP di pelabuhan-pelabuhan perikanan di berbagai daerah di Indonesia.

Tempatkan SDM Melalui Program PKL

Para taruna dari satuan pendidikan lingkup KKP diberikan kesempatan untuk belajar di pangkalan pendaratan ikan pasca produksi. Penempatan taruna di 30 pelabuhan perikanan ini juga dilaksanakan untuk menjalankan kurikulum pendidikan Praktik Kerja Lapang (PKL).

PKL dianggap sebagai langkah strategis untuk mengembangkan SDM perikanan. Dalam program PKL, para taruna terlibat dalam manajemen landing, termasuk pencatatan data jumlah dan jenis ikan, pengetahuan tentang Alat Penangkapan Ikan (API), dan aktivitas di pelabuhan perikanan. Hal ini bertujuan meningkatkan skill dan kompetensi taruna, serta melibatkan taruna dalam praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan secara langsung.

Pentingnya Implementasi PIT untuk Perikanan Berkelanjutan

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menyadari pentingnya PIT sebagai metode yang efektif dalam menerapkan perikanan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. BPPSDM KP juga berkomitmen untuk mendukung penuh seluruh program yang berkaitan dengan PIT.

Implementasi PIT memerlukan SDM yang terlatih dan kompeten dalam berbagai aspek pengelolaan perikanan. Oleh karena itu, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi taruna-taruni satuan pendidikan lingkup KKP. “Kita semua akan bekerja sama dengan tim, instruktur, dan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan efektif.” kata Nyoman.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya SDM unggul dalam mencapai keberhasilan Program dan Kebijakan Ekonomi Biru. Kualitas SDM harus menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Dukungan Aruna dalam Kebijakan PIT

Sebagai perusahaan perikanan yang berkomitmen dalam sustainablity, Aruna menggunakan standar ketertelusuran produk (traceability) untuk melacak seluruh produk yang dihasilkan. Selain itu, kami juga menerapkan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan menghindari overfishing, sesuai dengan regulasi dan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Lebih dari itu, kami meyakini bahwa pengembangan SDM adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keberlanjutan perikanan. Dalam konteks ini, kami memastikan seluruh SDM Aruna, termasuk para nelayan, komunitas pesisir, dan Local Heroes, memahami prinsip sustainable fisheries dan pentingnya menjaga kelestarian laut.

Kami mengajak masyarakat dan para pelaku usaha perikanan untuk bergabung dalam upaya mendukung kebijakan PIT. Semua pihak harus berperan aktif dalam melestarikan laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan menjaga ekosistem laut. Laut adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Laut yang lestari tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat, kelautan, dan perikanan di Indonesia.