Luasnya Jaringan Suplai Menjadi Kekuatan Aruna dalam Industri Perikanan
Aruna telah memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan perikanan terintegrasi terbesar di Indonesia. Sepanjang delapan tahun perjalanannya, Aruna telah memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.
Dedikasi dan konsistensi Aruna dalam membangun serta mengembangkan sektor perikanan dan kelautan Indonesia telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Hal ini menjadi bukti komitmen Aruna dalam memajukan industri perikanan nasional.
Jaringan Suplai Aruna dalam Memenuhi Permintaan Seafood
Pasar makanan laut global diprediksi akan mengalami pertumbuhan pesat sebesar 8,92%. Hal ini membuka peluang besar bagi industri dan pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan pangsa pasar. Dengan optimisme tinggi, Aruna siap menyambut peluang ini dengan memperluas variasi produk seafood yang ditawarkan guna memenuhi permintaan global yang terus meningkat.
Didukung oleh lebih dari 55.000 nelayan dan 150 titik pasok yang tersebar di seluruh Indonesia, Aruna memiliki kekuatan untuk menjangkau pasar global dan domestik. Dengan banyaknya titik pasok yang kami miliki, jaringan suplai yang luas menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan Aruna menyediakan berbagai jenis seafood premium, seperti tuna, kepiting, lobster, dan produk seafood lainnya.
Tidak hanya fokus pada pasar domestik, kami juga secara aktif memperluas jangkauan ke pasar global, termasuk Jepang, dan Timur Tengah. Kami berupaya memenuhi permintaan seafood di berbagai negara dengan menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi.
Co-Founder dan CEO Aruna, Farid Naufal Aslam, menjelaskan bahwa Aruna meyakini dapat menciptakan peluang yang lebih besar di pasar global untuk produk seafood lokal. “Hal ini dibuktikan dengan kuatnya layanan kami, di mana kami sudah menjangkau 90% provinsi di Indonesia.” Aruna berharap masyarakat di seluruh penjuru dunia dapat menikmati kesegaran dan kualitas seafood terbaik dari Indonesia.
Pemanfaatan Teknologi untuk Keberhasilan yang Berkelanjutan
Kami memahami bahwa di era modern ini, teknologi memainkan peran penting dalam menunjang keberhasilan industri perikanan. Oleh karena itu, Aruna terus melakukan inovasi dalam memanfaatkan teknologi digital dan pengelolaan data, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis.
Salah satu contoh komitmen Aruna terhadap teknologi tertuang dalam SEA for All Commitment 2030. Komitmen ini mencakup penerapan keterlacakan makanan laut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan.
Untuk menjalankannya, kami mengembangkan teknologi pemantauan lokasi area penangkapan komoditas dan menerapkan kalender musiman untuk mengidentifikasi tren waktu panen seafood. Dengan sistem ini, Aruna dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan binaan, yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kekuatan Community Development
Farid menambahkan bahwa teknologi yang Aruna kembangkan harus banyak diawali dengan pengembangan komunitas pesisir yang konsisten, serius, dan berdampak. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan komunitas pesisir untuk menerima segala inovasi dan tatanan baru yang Aruna inisiasi. Pendekatan secara humanis dan ramah menjadi tolok ukur utama yang menentukan tingkat kepercayaan nelayan dan keluarganya pada Aruna.
Di usianya yang kedelapan, Aruna terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan industri perikanan Indonesia melalui berbagai terobosan dan inovasi. Perluasan pasar, pemanfaatan teknologi, perluasan jaringan suplai, dan pengembangan produk berkualitas tinggi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan visi Aruna untuk menjadi pemimpin pasar seafood global.
Mengoptimalisasi Potensi Masyarakat Adat Biak Karon
Banyak kalangan yang masih belum menyadari pentingnya posisi masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk kelestarian sumber daya laut. Oleh karena itulah Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendukung pengembangan wilayah yang dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat. Dukungan dari YKAN terhadap pengembangan masyarakat hukum adat ini serta merta merupakan dukungan atas tindakan pemerintah yang terus memberikan penguatan masyarakat hukum adat yang termasuk bagian dari penerapan sustainable fisheries examples.
Pemerintah Terus Mendorong Pemberian Kekuatan Hukum Masyarakat Adat
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri sejak tahun 2016 telah memfasilitasi pengakuan serta perlindungan bagi 27 komunitas masyarakat hukum adat yang diperkuat oleh 20 Peraturan Bupati/Wali Kota. YKAN memandang dengan membentu kerangka pengelolaan yang baik, maka wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik secara ekonomi maupun dalam aspek keberlanjutan sumber daya alam. Yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya melakukan pendampingan agar pengetahuan tradisional dan modern dapat dipadu padankan sehingga potensi masyarakat adat dapat dioptimalkan, entah itu berupa potensi pariwisata bahari, budaya maritim, budidaya maupun restorasi.
Bentuk dukungan penuh pemerintah untuk memaksimalkan potensi masyarakat adat, salah satunya tertuang dalam Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Werur di Distrik BIkar yang yang berada dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut Berbasis Hukum Adat Kabupaten Tambrauw, dimana dalam wilayah tersebut bermukim masyarakat dari suku Biak Karon. YKAN menggandeng berbagai mitra kerja untuk dapat menyelenggarakan perhelatan Festival Adat Munara Beba Biyak Karon di Wenur Raya, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barad Daya pada 22-25 Maret.
YKAN mendukung pemerintah untuk menjadikan masyarakat adat sebagai pilar penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dengan mendampingi mereka agar dapat menggali potensi yang dimiliki. Demikian pula dengan penyelenggaraan festival adat yang baru saja usai, kegiatan festival tersebut dimaksudkan untuk memperkuat masyarakat hukum adat Biak Karon yang tak hanya dipenuhi oleh berbagai atraksi, tetapi membantu masyarakat Biak Karon untuk dapat kembali menghidupkan kearifan adat yang mereka miliki.
Kegiatan festival suku Biak Karo ini memang dipenuhi oleh berbagai lomba dan atraksi budaya, kerajinan, kuliner, produk khas maupun berbagai seni tradisi lainnya yang bersifat menghibur, tetapi juga untuk pertama kalinya seluruh marga atau keret dari suku Biak Karon akhirnya dapat berkumpul untuk mendukung keberhasilan festival dan melaksanakan kegiatan sasi. Menurut tokoh agama masyarakat setempat, tradisi sasi ini merupakan kegiatan masyarakat Biak Karon yang sempat lama ditinggalkan dan tidak dilakukan lagi oleh masyarakat setempat. Padahal tradisi sasi memberikan peran yang sangat besar bagi masyarakat pesisir untuk dapat menjaga keseimbangan ekosistem.
Masyarakat Adat Biak Karon Menjadi Contoh Positif dalam Keberlanjutan Perikanan
Ketua Dewan Adat Suku Biak Karon, Yunus Rumansara, dengan gembira mengatakan, “Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana adalah ajaran nenek moyang kami. Melalui festival dan kembalinya tradisi sasi, kami berusaha untuk merawat lingkungan dengan baik, baik sekarang maupun untuk masa depan.” Dalam upaya menunjukkan komitmen masyarakat Biak Karon dalam menjaga keberlanjutan laut, festival tradisional ini diakhiri dengan upacara tutup sasisen. Komitmen ini adalah contoh positif dalam menjalankan perikanan berkelanjutan yang patut dicontoh oleh masyarakat adat pesisir lainnya.
Dukungan yang diberikan oleh YKAN untuk mengoptimalkan potensi masyarakat adat patut diapresiasi dan seharusnya diikuti oleh pihak lain. Aruna juga telah lama aktif memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat pesisir, membantu mereka meningkatkan kualitas produksi dan hasil tangkapan mereka dalam industri perikanan. Dengan peningkatan kualitas produksi, para penyuplai seafood dan pihak lainnya bersedia memberikan harga yang lebih baik kepada para nelayan.
Cemaran Minyak Hitam Ganggu Usaha Perikanan Budidaya di Bintan
Para nelayan yang melakukan kegiatan usaha perikanan budidaya maupun tangkap di sekitar Pulau Bintan harus kembali menelan pil pahit, pasalnya hampir sekeliling dari bagian pesisir pantai pasti akan “mendapat jatah” dicemari oleh minyak hitam tak bertuan. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa kehadiran minyak hitam yang mencemari area pantai hingga area pesisir ini memang berulangkali terus terjadi sejak puluhan tahun.
“Ya, pasrah aja setiap tahun seperti itu sih,” ungkap Kurnia selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 01 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau, yang mengungkapkan bahwa mereka tidak berdaya untuk mengentaskan masalah pencemaran minyak yang terjadi di daerahnya ini. Bahkan dirinya lebih memilih bergotongroyong dengan warga untuk membersihkan limbah minyak tersebut dibandingkan memberikan laporan kejadian ke instansi terkait, dikarenakan kehadiran limbah hitam ini sudah seperti kejadian yang lumrah. “Walaupun dibersihkan, nanti (limbah minyak) datang lagi pas air laut pasang,” demikian alasan yang diberikan oleh Kurnia.
Selain Mengganggu Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya, Juga Berdampak Pada Sektor Pariwisata
Selain mengganggu kegiatan masyarakat yang kegiatan utamanya memiliki usaha perikanan budidaya maupun menangkap ikan, sektor pariwisata pun turut merasakan dampak kerugian yang cukup besar setiap kali limbah minyak ini datang, diantaranya adalah White Sand, Pantai Gunawan, Agro Beach, termasuk Bamboo Beach yang juga berlokasi di Desa Teluk Bakau. Selama ini Bamboo Beach menyediakan pantai yang bersih serta berbagai santapan seafood yang nikmat bagi para wisatawan, dengan hadirnya limbah ini tentu saja manajemen terpaksa menutup kawasan mereka. Padahal selama ini masakan seafood yang disajikan bukan mereka beli dari supplier seafood dari luar daerah, melainkan merupakan hasil tangkapan dan budidaya langsung para nelayan sekitar.
Kehadiran limbah minyak yang cukup masif ini tentu saja mengganggu kegiatan utama masyarakat pesisir yang kesehariannya menjalankan usaha perikanan budidaya, karena keramba mereka pun turut tercemar. Belum lagi para nelayan yang melaut, alat tangkap yang mereka gunakan otomatis akan ikut terkena limbah minyak. Tentu saja kehadiran limbah yang rutin menghampiri ini membuat hasil tangkap dan panen para nelayan terganggu. Kurnia menyampaikan harapannya agar kelak permasalahan limbah minyak ini bisa segera mendapat solusi dan tidak lagi mengganggu mata pencaharian para nelayan.
Belum Ada Kepastian Penyebab Kehadiran dari Limbah Minyak
Air laut yang tercemar bukan hanya mencemari pesisir pantai tetapi juga menghasilkan polusi udara, karena tumpukan minyak yang menempel pada tiang keramba mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Hingga saat ini, belum ada pihak yang berhasil mengungkapkan darimana sebenarnya asal limbah minyak yang mengganggu jalannya fisheries industry di Pulau Bintan tersebut. Pengelola Bamboo Beach bahkan menungkapkan bahwa limbah yang datang kali ini jauh lebih parah dibanding tahun 2022.
Para pengelola kawasan wisata di Pulau Bintan sudah menyampaikan persoalan ini ke PSDKP BIntan, DKP Provinsi Kepulauan Riau, Syahbandar, bahkan hingga ke Babinsa dengan harapan masalah yang memberikan dampak masif bagi masyarakat Bintan ini bisa segera diselesaikan. Tentu saja limbah minyak ini menjadi tantangan bagi pemerintah yang sedang fokus membuat berbagai program dan kebijakan demi menjaga kualitas dan kelestarian sumber daya laut dapat terjaga.
Aruna berharap masalah yang ternyata sudah terjadi menahun dan semakin parah ini dapat segera diatasi. Tentu saja upaya dari pemerintah dan dukungan dari berbagai stakeholder sangat penting untuk segera mencari sumber limbah dan mencegahnya untuk datang kembali. Sementara itu Aruna Hub pun bersama masyarakat dan Local Hero selalu menghimbau agar para nelayan selalu menggunakan mesin yang sehat ketika melaut, agar tidak ada tetesan minyak dari mesin yang turut mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam.
Pentingnya Digitalisasi Data Dalam Sustainable Fisheries Concept
Digitalisasi sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna merupakan hal penting yang harus diterapkan secara komprehensif, dipahami betul oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), apalagi dalam mengintegrasikannya dengan penerapan sustainable fisheries concept. Dalam rangka penerapan teknologi 4.0 yang terintegrasi ini, KKP bahkan telah memiliki Pohon Informasi Perikanan Terintegrasi yang disingkat PIPT.
Pengaturan integrasi data kelautan dan perikanan bahkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.67/Permen-KP/2017, mengenai standar data dan diseminasi secara elektronik dalam satu unit portal data. Permen tersebut juga mengatur kewenangan data yang bersifat dinamis, pengelolaannya dilakukan oleh unit kerja eselon 1 di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
1. E-Log Book, Wujud Pemanfaatan Teknologi Demi Menerapkan Sustainable Fisheries Concept
Belum lama ini, KKP menjalin kerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) untuk menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi Pendataan E-Log Book Penangkapan Ikan dan Crew-Operated Data Recording System (CODRS)” yang diselenggarakan untuk kapal penangkap tuna di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. E-log book Penangkapan Perikanan ini diharapkan meningkatkan coverage level kapal dengan mengumpulkan data perikanan tuna mulai dari jenis dan berat ikan yang dilaporkan oleh para nelayan.
Keberadaan e-log book penangkapan ikan ini tentu akan menjadi kunci penting dalam sistem pengelolaan data perikanan di Indonesia, serta penerapan sustainable fisheries concept yang mengelola pengaturan ikan terukur, agar pengelolaan data dan informasi yang memadai di bidang perikanan dapat berjalan dengan baik. Dengan berjalannya e-log book ini, maka pemantauan data yang berkaitan dengan status dan stok perikanan yang efisien akan menjadi acuan utama bagi regulasi yang mengatur kegiatan kapal penangkap ikan.
2. KKP Permudah Pendataan Digital yang Terintegrasi dan Membantu Nelayan Mengakses Berbagai Layanan
Koordinator Kelompok Pemantauan, Analisis Pengelolaan dan Alokasi Sumber Daya ikan Direktorat PSDI KKP Diding Sudira Efendi mengungkapkan, “Dengan adanya penerapan e-log book dalam usaha penangkapan ikan bagi kapal perikanan di atas 5 GT (gross ton), kami di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I juga akan terbantu (untuk) mendapatkan data produksi ikan dengan lebih mudah, akurat dan real time.”
Diding juga memberitahukan bahwa Pemerintah Indonesia tengah melakukan penyusunan skema transformasi kebijakan pengelolaan perikanan dengan membuat peraturan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nantinya data yang dihimpun dari para nakhoda kapal dalam e-log book pun akan dijadikan data integrasi yang memuat pemanfaatan kuota dalam aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik (e-PIT).
3. Local Heroes dan Aruna Hub Bantu Para Nelayan Lebih Dekat dengan Teknologi
Aruna yang selama ini mengajak para masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk menerapkan sustainable fisheries concept dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna sangat mengapresiasi langkah KKP dalam menerapkan dan mensosialisasikan e-log book ini. Apalagi langkah yang diambil KKP ini sejalan dengan penerapan konsep keberlanjutan yang harus memanfaatkan teknologi dan data untuk mengoptimalisasi pengelolaan di bidang perikanan.
Dalam menjangkau dan menggerakkan masyarakat pesisir di berbagai daerah untuk mau terlibat dan menerapkan wawasan keberlangsungan dalam kegiatan perikanan, keberadaan Aruna Hub dan Local Hero selalu menjadi garda terdepan. Oleh karena itu, KKP tetap harus ingat untuk melibatkan tokoh masyarakat ketika melakukan sosialisasi berbagai kegiatan dan kebijakan. Tentu saja Aruna sebagai perusahaan perikanan yang fokus pada kemajuan taraf hidup nelayan, dengan senang hati akan menerima jalinan kerjasama dari KKP jika diperlukan untuk mensosialisasikan penerapan teknologi bagi para nelayan.
Ikan Pelagis dan Ikan Demersal, Primadona Sea Fisheries Supply
Selama ini masyarakat sebagai konsumen produk perikanan hanya membedakan ikan berdasarkan habitat airnya, yakni ikan air tawar, ikan air payau, atau ikan air laut. Jika ditanya jenis ikan pelagis atau demersal, masih banyak yang belum awam dengan pengklasifikasian jenis ini. Padahal, fisheries supply dengan market ekspor terbesar merupakan ikan yang berasal dari jenis pelagis dan demersal.
Berbeda dengan pelaku bisnis besar di fisheries industry, mereka pasti sudah familiar betul dengan karakteristik dan perbedaan dari ikan pelagis dan demersal ini. Pengklasifikasian ikan pelagis dan demersal dilakukan pada jenis ikan air laut berdasarkan jenis habitatnya.
1. Pengertian Ikan Pelagis dan Ikan Demersal
- Ikan pelagis adalah jenis ikan yang hidup di permukaan air dan hidup berkelompok
- Ikan demersal merupakan ikan yang hidup di dasar laut yang berlumpur, berpasir dan banyak bebatuan
Pengklasifikasian ikan pelagis sendiri kembali diturunkan berdasarkan ukurannya, yaitu ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Berbeda dengan jenis pelagis, Syahrizal Siregar, Business Operations Officer Aruna, menyatakan, “Klasifikasi turunan dari ikan demersal dibedakan dengan karakteristik lebih kompleks berdasarkan massa jenis dan kemampuan berenangnya, yaitu bentuk dan bentopelagis. Sebagai integrated fisheries commerce di bidang perikanan, Aruna juga ingin agar jenis ikan pelagis dan demersal ini menjadi familiar di kalangan umum.”
2. Perbedaan Ikan Pelagis dan Ikan Demersal
- Individual vs berkelompok
Yang paling membedakan dari karakteristik kedua ikan ini adalah mengenai bagaimana cara mereka hidup di habitatnya, karena ikan pelagis terbiasa hidup menggerombol sedangkan jenis ikan yang satu lagi terbiasa hidup individual. - Kandungan minyak dalam tubuh
Jenis ikan demersal hanya memiliki kandungan minyak sebesar 1%-4% dari total berat badannya. Sebaliknya, dalam tubuh ikan pelagis dapat terkandung minyak hingga 30%, yang menjadikan ikan daging demersal termasuk dalam ikan daging putih.
3. Komoditas Primadona Fisheries Supply dari Ikan Pelagis dan Ikan Demersal
Masing-masing ikan pelagis dan ikan demersal yang ada di perairan laut Indonesia merupakan komoditas primadona dalam sektor perikanan, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional. Beberapa contoh di antaranya adalah:
Ikan pelagis: cakalang, tuna, tongkol, kembung, teri
Ikan demersal: kuwe, kerapu, bandeng, bawal, kakap merah atau bambangan
Masyarakat umum pasti sudah sering mendengar dan menjadikan contoh ikan diatas sebagai ikan konsumsi. Syahrizal mengatakan, “Bukan hanya di ekosistem Aruna saja, ya, tetapi secara umum, dari masing-masing kedua jenis ikan laut ini, yang menjadi primadona dan sudah banyak tersedia di berbagai supplier seafood adalah ikan cakalang yang merupakan jenis ikan pelagis dan kerapu dari ikan demersal.”
4. Meski Memiliki Nilai Ekonomi, Kelestarian Ikan Harus Tetap Dijaga
Baik ikan pelagis maupun ikan demersal memang ikan laut yang tergabung dari kedua klasifikasi tersebut sudah sejak lama ditangkap secara komersial untuk mengisi kebutuhan fisheries supply dan dijadikan sebagai sajian utama dalam restoran maupun rumah tangga. Oleh karena itulah, habitat kedua jenis ikan ini harus dipantau agar tidak terjadi tindakan overfishing yang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan jumlah ketersediaannya berkurang drastis.
Aruna sebagai perusahaan perikanan yang mengedepankan penerapan konsep sustainable fisheries, terus berusaha menggandeng komunitas nelayan agar ketersediaan ikan dan habitatnya tetap terjaga dengan baik, serta melakukan metode penangkapan yang tidak membahayakan lingkungan. “Dari semakin banyaknya Aruna Hub yang tersebar di berbagai daerah di area pesisir kepulauan Indonesia, terbukti penerapan metode perikanan keberlanjutan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dari segi pemahaman dan ekonomi,” sebut Syahrizal ketika ditanya mengenai salah satu langkah yang Aruna ambil untuk mengimplementasikan sustainable fisheries.
Selain berhasil membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi para komunitas nelayan lokal untuk mengisi kebutuhan fisheries supply, banyak perusahaan perikanan melalui ekosistem mereka juga melakukan banyak gerakan agar ekonomi dan ekologi dapat bersinergi. Aruna adalah salah satu contoh perusahaan perikanan yang dapat mengajak para nelayan anggotanya untuk turut aktif menjaga kelestarian habitat perairan.
Menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Tahun 2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia dimata dunia selama ini memang sudah diakui sebagai salah satu negara kepulauan dan memiliki bentang laut yang besar, sehingga memiliki visi untuk menjadikan NKRI sebagai poros maritim dunia di tahun 2045 bukanlah hal yang mustahil. Namun tentu saja, akan ada banyak rintangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan besar ini, karena ada banyak ketinggalan di berbagai sektor yang harus segera dibenahi. Salah satu jalan yang dapat mempermulus langkah Indonesia adalah dengan lebih dahulu menjadikan Indonesia sebagai center of sustainable fisheries in the world.
Indonesia Merupakan Salah Satu Jalur Pelabuhan Penting di Dunia
Perlu disadari bersama bahwa dunia maritim bukan sekedar persoalan perikanan dan kelautan, tetapi juga menyinggung jalur perdagangan laut yang selama ini justru didominasi oleh negara tetangga kita. Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin menyatakan bahwa 90% dari perdagangan global yang diangkut melalui jalur laut, 40% di antaranya melewati Selat Malaka khususnya perairan Indonesia. Dari sisi jalur perdagangan global laut, kita memang sudah memiliki posisi yang cukup penting. Bahkan berkat berbagai pembenahan dwelling time di pelabuhan Indonesia per akhir tahun 2022 hanya memakan waktu 2-2,5 hari, jauh lebih singkat dibandingkan tahun 2016 yang bisa memakan waktu hingga 1 minggu.
Dari sisi infrastruktur kemaritiman, memang sudah banyak sekali pembenahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi mewujudkan visi poros maritim dunia, termasuk pada bagian sumber daya kelautan yang ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Hasil nyata dari sinergi yang dilakukan kedua kementerian ini untuk memperkokoh pilar maritim Indonesia memang semakin banyak terlihat.
Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Sekaligus Center of Sustainable Fisheries in the World
Dari berbagai kemajuan yang sudah tercatat, apakah Indonesia sudah layak menyandang gelar poros maritim ataupun center of sustainable fisheries in the world? Jawabannya memang masih belum, tetapi semakin dekat ke arah sana. Pemerintah melalui KKP bahkan telah membuat 5 program prioritas yang telah berjalan dengan tujuan memajukan ekonomi sekaligus ekologi kemaritiman.
Food and Agriculture Organization (FAO) melalui laporan bertajuk “The State of World Fisheries and Aquaculture 2022” merilis data bahwa China merupakan negara dengan produksi ikan laut tertinggi di dunia sekaligus supplier seafood utama dengan hasil 11,77 juta ton, sedangkan total produksi Indonesia sebesar 6,4 juta ton. Sementara itu masalah besar yang masih menjadi batu sandungan fisheries industry di Indonesia adalah illegal fishing. Untuk menekan kasus illegal fishing ini, KKP bahkan telah mengeluarkan kebijakkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Pelaksanaan Program PIT Sebagai Satu Solusi untuk 2 Masalah Sekaligus
Kebijakkan PIT juga telah dilaksanakan Pemerintah China untuk mengatur batas target kapal, alat tangkap yang digunakan, serta izin penangkapan ikan, namun Pemerintah China justru mendorong para nelayan untuk terus menangkap ikan sebanyak-banyaknya (overfishing). Hal ini bisa dijadikan senjata bagi Indonesia, dengan menerapkan wawasan keberlanjutan serta terus meningkatkan kapasitas produksi, maka ikan asal Indonesia akan lebih dihargai karena didapat atau dibudidayakan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi yang sesuai dengan konsep ekonomi biru.
Potensi hasil laut Indonesia masih sangat besar, karena China dengan luas perairan laut 3,5 juta km2 dapat memproduksi ikan dengan total 11,77 ton. Sedangkan Indonesia dengan dua kali luas lautan China (6,3 juta km2), baru mampu memproduksi 6,4 juta ton. Kelemahan ini justru dapat dijadikan kekuatan agar dengan kebijakan KIP yang diambil pemerintah sambil menjalankan 4 program prioritas lainnya, bisa meningkatkan hasil produksi perikanan lewat jalur lain, yakni budidaya. Langkah pemerintah Indonesia untuk menjadikan PIT sebagai solusi untuk menekan illegal fishing sekaligus meningkatkan usaha budidaya perikanan, merupakan upaya yang brilian.
Dukungan Dari Seluruh Pelaku Dunia Perikanan Sangat Dibutuhkan
Yang perlu menjadi catatan para insan pelaku perikanan dari sektor hulu sampai hilir, termasuk Aruna sendiri sebagai perusahaan perikanan adalah untuk terus mendukung Indonesia agar bisa menguatkan pilar agar dapat menjadi poros maritim dunia sekaligus center of sustainable fisheries in the world. Apalagi dengan keberadaan Aruna Hub yang telah membantu implementasi perikanan keberlanjutan dan meningkatkan pendapatan nelayan, Aruna akan terus menyokong pemerintah untuk memajukan dunia maritim khususnya sektor perikanan di Indonesia.
Tambak Udang Kebumen, Sustainable Fisheries Examples yang Inklusif
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang biasa disingkat KKP semakin banyak menunjukkan berbagai hasil kerja mereka dalam hal penerapan aspek keberlangsungan atau sustainable fisheries. Karya terbaru dari KKP yang sangat tepat untuk dijadikan objek sustainable fisheries examples ini adalah Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Modern yang dibangun di Kebumen, Jawa Tengah.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, mengungkapkan bagaimana KKP menjadikan tambang udang yang berbasis kawasan ini merupakan sebuah proyek percontohan yang disiapkan agar penerapannya dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain. “Kita membuat modelling budidaya udang berbasis kawasan, ini yang akan kita coba dorong terus. Alhamdulillah, tahun ini KKP berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pak Bupati terus mendukung,” ungkapnya.
Sustainable Fisheries Example Secara Inklusif yang Melingkupi SDM, Ekologi dan Ekonomi
Sejak awal, KKP sudah mengungkapkan akan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari masyarakat sekitar, serta melibatkan tenaga teknis lokal dalam mengelola kawasan tambak udang modern terbesar di Indonesia ini. Sasaran utama dari tambak modern ini bukan hanya sekedar penyematan embel-embel modernisasi, melainkan menunjukkan keberhasilan penerapan wawasan sustainable yang memberikan dampak inklusif pada berbagai aspek, terutama dari sisi ekologi dan ekonomi.
Bukan hanya peningkatan taraf hidup masyarakat pendapatan daerah saja, tetapi juga turut menjaga kelestarian ekosistem. Keberhasilan tambak udang modern ini pun juga akan menambah deretan bukti nyata pula, bahwa penerapan keberlangsungan dalam fisheries industry sesuai dengan konsep ekonomi biru maupun ekonomi sirkular. Sehingga evaluasi dan riset yang dilakukan dalam kaitan sustainable fisheries examples pada BUBK ini akan dapat terus dilakukan secara mendalam.
Sebelumnya Merupakan Area Tambak yang Kurang Produktif
Kawasan tambak udang yang dibangun di Kebumen ini dibangun pada lahan seluas 100 hektar ini sudah menyerap 60 hektar lahan yang dipakai untuk membangun berbagai infrastruktur. Sebelumnya dibangun sebagai kawan tambak modern, kawasan ini merupakan area tambak tradisional yang memiliki produktivitas 0,6 ton/ha/tahun yang tidak beraturan dan tidak memiliki IPAL. Berkat gagasan langsung dari Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dibangunlah lahan tersebut dan kini dijadikan sebagai sebuah terobosan pembangunan tambak dengan konsep yang lebih modern dan lebih produktif. Harapannya, 2 juta ton target produksi udang nasional siap memasok supplier seafood di berbagai daerah pada tahun 2024 nanti.
“Ini adalah yang pertama di Indonesia, dan model seperti ini akan kita bangun di banyak tempat di Indonesia. BUBK kita mulai dari Kebumen sebagai percontohan nasional,” ujar Trenggono pada saat melakukan kunjungan di lokasi bersama Bupati Arif Sugiyanto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, jajaran Forkompimda, KRT H Darori Wonodipuro anggota DPR RI dari Kebumen, serta jajaran terkait.
Pembangunan yang Digagas Sendiri Oleh Menteri KKP
Menteri Trenggono juga mengungkapkan bahwa model BUBK ini memang sangat tepat untuk dibangun karena pengelolaannya yang modern serta memberikan perhatian penuh pada aspek kelestarian lingkungan dan ekosistem sekitar. KKP menargetkan BUBK di Kebumen ini akan mulai beroperasi pada Februari 2023 dan menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 300 orang secara langsung. Bupati Kebumen Arif Sugiyanto juga menerangkan bahwa tenaga lokal yang dipakai nantinya akan dilatih terlebih dahulu di Jepara, sebelum nantinya akan dipekerjakan untuk mengelola BUBK.
Aruna sebagai perusahaan perikanan yang sangat mengedepankan penerapan teknologi dan aspek keberlangsungan pun akan turut menjadikan proyek BUBK Kebumen ini sebagai sustainable fisheries examples yang patut untuk dikaji dan direplikasi penerapannya untuk memajukan sektor perikanan. Dengan mengutamakan kolaborasi salah satuanya melalui Aruna Hub, niscaya masa depan perikanan domestik yang lebih baik akan dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat.
Keterbukaan KKP dalam Pengimplementasian Sustainable Fisheries Concept
Pengelolaan sektor perikanan secara berkelanjutan (sustainable fisheries concept) memiliki 3 unsur yang saling berkaitan, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut diungkap oleh Pakar Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Teknologi Kelautan, dan Analisis Sistem Perikanan, Sugeng Hari Wisudo. Oleh karena itu, pemerintah pun harus membuat peraturan yang juga memperhatikan kepentingan pelaku usaha, konservasi, dan masyarakat. “Di sinilah pentingnya keterbukaan. Saya melihat KKP sudah membuka dan nelayan sudah berdialog dan ini terus dilakukan, sehingga nanti bertemu di titik optimum untuk semua,“ pungkas Sugeng.
Baru-baru ini pemerintah membuka forum diskusi dengan para nelayan untuk membahas mengenai perubahan mekanisme PNBP (pendapatan negara bukan pajak) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dari praproduksi ke pascaproduksi. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi sustainability dalam fisheries industry agar ketersediaan ikan di laut tetap terjaga.
Perubahan Birokrasi dari Praproduksi ke Pascaproduksi sejalan dengan Ekonomi Biru dan Memberi Kemudahan Akses
Dalam diskusi Bincang Bahari dengan tajuk “Pengaturan PNBP Pascaproduksi” di Media Center KKP yang digelar pada Kamis, 19 Januari 2023 dan turut dihadiri oleh forum nelayan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ukon Ahmad Furqon memberikan penjelasan lebih mendetail mengenai perubahan mekanisme pungutan ini. Perubahan mekanisme penghitungan pascaproduksi ini juga sekaligus menghilangkan biaya pengurusan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), sehingga PNBP hanya berdasarkan jumlah tangkapan riil.
Dengan perkuatan infrastruktur pelaporan yang menggunakan teknologi tepat guna, para nelayan dan pelaku usaha dapat mengisi data hasil tangkapan secara mandiri melalui aplikasi e-PIT. Data yang diinput secara mandiri tersebut nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah dan jika setelah verifikasi ada kekurangan bayar, maka pelaku usaha diwajibkan membayar sisa kekurangan tersebut. Perubahan mekanisme penghitungan pungutan ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diberlakukan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Mengedepankan Diskusi dalam Menentukan Kebijakan demi Penerapan Sustainable Fisheries Concept yang Sinergis
KKP dalam menetapkan kebijakan dan pengimplementasian sustainable fisheries concept tentu saja tetap melibatkan dan mendengar masukan yang diberikan oleh para nelayan dan para pelaku usaha, salah satunya saat nelayan meminta agar adanya penurunan tarif indeks PNBP untuk kapal berukuran diatas 60 GT. Ukon menyatakan sudah menyiapkan jalan keluarnya dengan melakukan penyesuaian Harga Acuan Ikan (HAI) yang menjadi salah satu variabel penghitungan mekanisme pascaproduksi pungutan PNBP.
Kajidin selaku Ketua Front Nelayan Bersatu Indramayu juga mengungkapkan bahwa mereka tidak mempersoalkan perubahan mekanisme, namun meminta peninjauan ulang besaran indeks bagi kapal di atas 60 GT dan pemerintah bisa mempercepat masa transisi. “Kapal di atas 60 GT mendapat masukan dari nelayan karena dianggap cukup besar indeks tarifnya. Ini yang kita serap. Pak Menteri juga sudah menerima langsung teman-teman nelayan belum lama ini. Saat ini proses sedang berjalan, dan kami sudah diskusi dengan teman-teman di Kemenkeu dan mereka mendukung. Kami tetep diskusi bagaimana ini cepat selesai sesuai harapan,” ungkap Ukon.
Aruna yang terus mengedepankan sinergi dengan masyarakat melalui Aruna Hub, sangat mengapresiasi keterbukaan KKP untuk mau mendengar aspirasi nelayan sebagai bagian dari ekosistem perikanan dalam mengimplementasikan sustainable fisheries concept. Hal ini dilakukan untuk menerapkan sistem perikanan yang berkelanjutan memang harus tetap memperhatikan kepentingan setiap golongan yang terlibat didalamnya, termasuk masyarakat pesisir bahkan para pelaku perikanan di bagian supplier seafood. Dengan demikian, setiap kebijakan bukan hanya dibuat untuk kepentingan pemerintah, pelaku usaha, konservasi, atau masyarakat kecil saja melainkan dapat memunculkan sinergi agar dapat berjalan dengan baik dan simultan.
Jumlah Nelayan Aruna Terus Berkembang, Ini Cara Aruna Sejahterakan Nelayannya
Perusahaan perikanan Aruna telah merangkul hampir 40.000 nelayan yang tersebar di 27 provinsi wilayah Indonesia. Angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan target bisnis jangka panjang Aruna dalam mewujudkan misi perusahaan.
“Saya bangga menjadi bagian dari Aruna, tangkapan saya bisa sampai ke luar dan saya merasakan hasilnya. Saya bahkan bisa menyekolahkan anak saya sampai ke jenjang perguruan tinggi berkat saya menjadi bagian dari nelayan Aruna. Aruna telah membantu saya dalam banyak hal. Aruna bisa dibilang jayanya kehidupan nelayan saat ini. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih Aruna,” ujar Nelayan Aruna di Bangkalan, Muridon.
Aruna menyadari, nelayan merupakan salah satu komunitas terpenting dalam rantai bisnis berkelanjutan sehingga fokus operasi bisnis di Aruna pun tertuju pada memberikan added value dan meningkatkan kesejahteraan hidup Nelayan Aruna. Fakta lapangan, Nelayan Aruna telah mampu meningkatkan pendapatannya hampir 10x lipat dari semula. Selain itu, pertengahan tahun kemarin Juni 2022, Aruna berhasil memfasilitasi 2 orang nelayan Aruna di Desa Mola, Wakatobi-Sulawesi Tenggara mendapatkan sertifikat pemberdayaan tanah di atas laut dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Saat ini, sejalan dengan fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) yang tengah gencar membahas tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), Aruna mengambil peran penting dalam hal ini. Program kartu KUSUKA tersebut ditujukan bagi nelayan, petambak, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya akan memberikan banyak kemudahan seperti kemudahan dalam akses pembiayaan kredit usaha rakyat, akses pengajuan bantuan untuk nelayan dan sekaligus menjadi tanda pengenal bagi nelayan itu sendiri.
Tentunya, perusahaan perikanan Aruna akan terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan Ekonomi Biru yang menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai spirit utama poros maritim dunia. Untuk itu Aruna hadir di desa-desa pesisir di Indonesia dengan program pemberdayaan nelayan. Memastikan ketersediaan pasar yang berkelanjutan baik domestik maupun ekspor. Aruna juga memastikan nelayan terproteksi dengan kepemilikan KUSUKA dan BP Jamsostek bagi nelayan yang tergabung bersama Aruna.
“Kami menangkap positif inisiatif pemerintah ini dan tentunya kami ingin turut ambil bagian dalam hal ini. Saya menilai, KUSUKA pastinya akan banyak memberikan manfaat bagi nelayan khususnya untuk nelayan kami. Aruna akan siap membantu dan terlibat dalam mengupayakan nelayan Aruna untuk mendapatkan KUSUKA tersebut,” tutup Utari Octavianty, Co-Founder & Chief Sustainability Aruna.