Mengapa Sustainable Fisheries Adalah Wawasan Wajib Masyarakat Pesisir?

Data dari pemerintah mencatat bahwa sejak tahun 2012, kasus mamalia laut yang terdampar ke daerah pesisir pantai di Indonesia semakin meningkat. Sebenarnya, pemerintah telah menyikapi hal ini dengan mengambil berbagai tindakan. Namun, dari seringnya beredar video viral mengenai kasus hewan terdampar yang tidak tertangani dengan benar, hal ini semakin menunjukkan bahwa wawasan sustainable fisheries adalah hal yang harus semakin disosialisasikan terutama bagi masyarakat pesisir.

Memang perlu untuk melakukan penelitian serta penelusuran untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan kasus hewan terdampar semakin sering terjadi. Namun, di samping itu, penanganan yang tepat saat terjadi kasus yang terus berulang ini tidaklah kalah penting. Bahkan, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai hewan langka, termasuk jika terjadi kasus hewan langka terdampar.

Wawasan Sustainable Fisheries adalah Ujung Tombak Penanganan

Memang perlu disadari bahwa tidak semua masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan, terlebih juga harus diakui bahwa belum semua nelayan memiliki pengetahuan yang memadai seputar peraturan seputar dunia kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, semua pihak harus fokus untuk gencar mengedukasi masyarakat mengenai prosedur yang harus dilakukan pada saat ada hewan langka yang terdampar di perairan mereka.

Sementara dalam wawasan sustainable fisheries, sangat dilarang keras untuk menangkap dan mengelola jenis hewan yang masuk dalam kategori langka dan dilindungi pemerintah karena inti dari wawasan keberlanjutan adalah mengupayakan keberlangsungan perairan, termasuk menjaga keseimbangan habitat laut.Itulah mengapa wawasan sustainable fisheries menjadi ujung tombak pemerintah untuk menangani kasus hewan yang terdampar.

Pemerintah Telah Membuat Prosedur Quick Response

Pada kasus satwa langka yang terdampar di perairan, baik yang dalam kondisi hidup maupun mati, adalah penting untuk melibatkan keterlibatan dokter hewan.. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ketika masih dijabat oleh Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc mengkonfirmasi bahwa salah satu langkah penting yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana agar dapat mengedukasi, menyosialisasikan,serta menciptakan prosedur first and quick responder yang memang harus melibatkan dokter hewan.

Keterlibatan dokter hewan selaku pihak ahli memang sangat penting, oleh karena itu pemerintah telah menjalin kerjasama dengan Perhimpun dan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 79 Tahun 2018, juga telah dibentuk pokja (kelompok kerja) untuk koordinasi dan pelaksanaan RAN (Rencana Aksi Nasional) konservasi mamalia laut, termasuk di dalamnya membahas mengenai penanganan mamalia terdampar.

Menjaga Keberlangsungan Satwa Menjadi Tugas Bersama

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai sikap dalam menanggapi kasus satwa terdampar, tetapi hal tersebut tidak akan bisa maksimal jika seluruh masyarakat tidak turut berperan aktif. Apalagi, keberlangsungan seluruh satwa juga sangat penting bagi majunya fisheries industry di negara kita. Menyadari hal ini, Aruna pun akan turut serta memberikan dukungan pada pemerintah.
Melalui ekosistem yang terbentuk dalam Aruna Hub, masyarakat pesisir bisa bahu-membahu menjaga kelestarian perairan beserta satwa yang ada di dalamnya. Besar harapan Aruna agar tidak ada lagi terjadi kasus kesalahan penanganan saat ada satwa langka yang terdampar karena wawasan sustainable yang diterapkan oleh Aruna bukan hanya bertujuan meningkatkan taraf hidup, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat pesisir dan keseimbangan lingkungan.

Kunci Penerapan Sustainable Fisheries Berada di Tangan Masyarakat Pesisir

Negara kita tercinta ini masuk dalam kategori negara maritim karena wilayah perairannya yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Keuntungan geografis ini otomatis membuat Indonesia memiliki potensi sumber daya yang begitu besar dari luasnya perairan. Disamping mengelola potensi sumber daya, tentu saja keseimbangan dari sumber daya tersebut harus terjaga kelestariannya. Karena itulah, sustainable fisheries adalah hal yang wajib untuk terus digaungkan.

Mari kita terlebih dulu membahas definisi sustainability yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Laporan Brundtland pada tahun 1987, yaitu “memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Laporan yang dibuat oleh World Commission on Environment and Development (WCED) inilah yang pertama kali mendefinisikan kata keberlanjutan atau sustainability. Hingga kini pun, isi laporan tersebut tetap dijadikan rujukan seluruh negara untuk pembangunan yang mengutamakan aspek keberlanjutan, termasuk dalam dunia fisheries industry.

Alasan Sustainable Fisheries adalah Hal yang Harus Dipahami Oleh Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan kelompok komunitas yang bermukim di tepi pantai dan dekat dengan laut, mayoritas dari mereka menggantungkan mata pencahariannya pada sumber daya yang tersedia di laut. Kondisi geografis komunitas ini otomatis membuat aktivitas keseharian masyarakat selalu berkaitan dengan laut inilah, yang membuat mereka menjadi kunci penting dalam pengimpelementasian sustainable fisheries. Bukan hanya nelayan, kegiatan pengolahan pun banyak dilakukan di kawasan pesisir. Nantinya produk olahan tersebutlah yang didistribusikan ke supplier seafood di berbagai daerah, termasuk kota-kota besar.

Karena alasan yang sudah disebutkan diatas lah, mengapa komunitas pesisir menjadi hulu dalam kegiatan di sektor perikanan. Apabila implementasi sustainable fisheries sudah merata ke seluruh komunitas pesisir maka mereka akan menjadikan hal tersebut sebagai acuan di setiap aktivitas keseharian, baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun budaya. Keberhasilan implementasi pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan ini serta merta akan memajukan sektor ekonomi, pendidikan bahkan pariwisata.Sekaligus membuat mereka berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terutama lingkungan perairan di sekitar tempat tinggal mereka.

Implementasi Keberlanjutan di Dunia Perikanan Masih Banyak Hambatan

Namun sayangnya, sejauh ini masih ada banyak pekerjaan rumah yang menjadi tugas kita bersama dalam hal menerapkan wawasan keberlanjutan di dunia perikanan. Hambatan utama dari sustainable fisheries adalah belum meratanya edukasi yang diterima oleh masyarakat. Ini dikarenakan bentangan garis pantai kita yang begitu luas dan terdiri dari ribuan pulau, belum mampu diimbangi dengan ketersediaan perangkat pendukung serta sumber daya pengedukasi yang memadai.

Padahal jika sudah merata dan komprehensif, masyarakat pesisir yang sudah menerapkan wawasan keberlanjutan akan turut membantu pemerintah untuk turut menekan jumlah kasus pelanggaran dan tindakan eksploitasi laut. Selain itu kelestarian biota laut non ekonomis yang masuk kategori langka dan dilindungi juga bisa lebih terjaga. Karena sering ditemui kasus kematian hewan laut yang dilindungi tidak tertangani dengan baik. Hal yang kerap terjadi ini disebabkan oleh wawasan penduduk pesisir yang masih minim.

Aruna Berdayakan Masyarakat Pesisir melalui Yayasan Maritim Nusantara Lestari

Aruna sebagai perusahaan perikanan yang salah satu fokusnya memajukan dunia perikanan dengan mengutamakan aspek keberlanjutan, tidak berpangku tangan mengenai hal ini. Karena Aruna sadar bahwa sustainable fisheries adalah kunci penting majunya sektor perikanan di Indonesia. Melalui Yayasan Maritim Nusantara Lestari, ekosistem kelautan terus dibina dengan melibatkan seluruh masyarakat pesisir, agar wawasan mereka benar-benar lebih baik dalam memahami dan menyikapi sumber daya laut.

Besar harapan Aruna agar kelak penerapan teknologi di dunia perikanan nusantara bisa lebih masif dibandingkan dengan sekarang. Karena pemanfaatan teknologi yang tepat bukan hanya memberikan keuntungan secara ekonomis, tetapi untuk memperluas jangkauan edukasi dan penyuluhan agar semakin banyak masyarakat pesisir yang mendapat wawasan