PLN Turut Dorong Kemajuan Sustainable Fisheries and Aquaculture

Penerapan sustainable fisheries and aquaculture dalam sebuah negara memang tidak akan berhasil tanpa dukungan lintas sektor yang diberikan. Hal ini dikarenakan wawasan keberlangsungan harus diterapkan secara menyeluruh dan penerapannya memang mau tidak mau pasti bersinggungan dengan sektor selain kelautan dan perikanan yang dibawahi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu bentuk dukungan lintas stakeholder adalah support yang diberikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) pada pelaku budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mendapatkan dukungan dari salah satu Badan Usaha Milik Negara yang membawahi penyebaran energi listrik, yakni PT. PLN (Persero) melalui program Electrifying Agriculture (EA). Program EA ini dilaksanakan sesuai dengan penetapan pemerintah pusat yang menargetkan produksi udang dari Sulteng mencapai 5.000 ton per tahunnya. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga mengungkapkan bahwa pihak Pemprov Sulteng memang tengah menjalin berbagai kolaborasi demi mendorong perluasan pemanfaatan lahan perikanan yang ada di Sulteng.

Provinsi Sulawesi Tengah tercatat memiliki lahan perikanan potensial seluas 42.095 hektar, namun tingkat pemanfaatan yang sudah terealisasi baru hanya mencapai 25%. Tentu saja Pemprov Sulteng akan terus menggenjot realisasi pemanfaatan lahan perikanan dengan menetapkan arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan di Sulteng tetap mengacu pada implementasi ekonomi biru yang mengedepankan sustainable fisheries and aquaculture atau pemanfaatan sumber daya lautan yang optimal serta tetap menjaga jalannya konservasi demi keseimbangan ekologi.

Strategi Rusdy untuk mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya dan membangkitkan produksi perikanan tangkap sesuai dengan haluan ekonomi biru yakni dengan mengedepankan kolaborasi, “Di tahun 2023 dan selanjutnya, Sulawesi Tengah akan terus berkolaborasi bersama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Termasuk juga pembudidaya, pengolah, pemasar hasil perikanan dalam penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.

EA Bantu Pelaku Usaha Manfaatkan Teknologi dalam Kegiatan Kelautan dan Perikanan

Pengembangan perikanan dan budidaya ikan yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah mendapat dorongan dari program Aplikasi Energi (EA) perusahaan listrik negara PLN. Melalui penyediaan listrik modern dan solusi teknologi untuk sektor pertanian, program EA membantu meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasional bagi para petani, peternak, dan nelayan.

Bagi industri budidaya udang yang sedang berkembang pesat di Sulawesi Tengah, program EA PLN membuka peluang baru untuk memanfaatkan teknologi berbasis listrik guna meningkatkan hasil panen sambil mengurangi biaya. Data menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2022, 134 pelanggan PLN di provinsi ini telah mendapat manfaat dari program EA. Lebih lanjut, PLN berencana menambah kapasitas sebesar 50 Megawatt pada unit 1 PLTU Palu 3 pada tahun 2023.

Dukungan nyata PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam pengembangan industri perikanan patut diapresiasi, karena ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga memberikan bantuan langsung melalui entitas bisnisnya. Kami di Aruna tentu mendukung setiap upaya pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk memprioritaskan modernisasi dan pemanfaatan teknologi guna memajukan ekonomi, terutama dalam hal perikanan dan budidaya ikan yang berkelanjutan.

Aruna Jawab Tantangan Fisheries Market Industry Dengan Hilirisasi

Dalam menjalankan salah satu tugas penting KKP untuk membangun dan mengintegrasikan berjalannya proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, salah satu kegiatan yang rutin KKP laksanakan adalah acara dialog yang bernama Bincang Bahari. 

Pada Bincang Bahari KKP yang diselenggarakan pada akhir Februari lalu dengan tajuk “Peta Sektor Kelautan dan Perikanan di Tengah Isu Resesi”, pemerintah turut melibatkan kehadiran para pelaku marine and fisheries industry domestik. Aruna sebagai salah satu perusahaan perikanan yang mengambil posisi sebagai integrated fisheries commerce dan supply chain aggregator di Indonesia pun turut hadir dalam kesempatan Bincang Bahari kali ini diwakili kehadirannya oleh Utari Octavianty selaku Co-Founder dan Chief Sustainability Aruna.

1. Aruna: Jawaban dari Tantangan Fisheries Market Industry adalah Hilirisasi dan Optimalisasi

Industri kelautan dan perikanan di Indonesia diakui oleh dunia memang memiliki potensi yang sangat besar, tinggal bagaimana negara kita dapat menjadikan potensi maritim ini sebagai jawaban atas tantangan dan persaingan pasar di tengah krisis global. Sesuai dengan tajuk Bincang Bahari kali ini, pemetaan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan data real mengenai kondisi fisheries market industry skala domestik maupun global. Strategi pemerintah untuk menjadikan hilirisasi sebagai strategi untuk menjawab tantangan industri, dipandang Aruna sebagai langkah yang tepat.

Utari menyatakan, “Hilirisasi adalah hal yang positif di mana pastinya akan memberikan value added bagi industri perikanan Indonesia. Selain itu, pelaku bisnis juga harus saling terkoneksi untuk membantu mewujudkan hilirisasi ini. Kami di Aruna mendukung penuh upaya ini salah satunya dengan mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan serta menyajikan diversifikasi komoditas tangkapan Nelayan Aruna yang tentunya sesuai dengan kebutuhan pasar.”

“Strategi perencanaan yang baik tentu dapat meminimalisir dampak dari kondisi yang tak menentu ini. Didukung fokus pemerintah Indonesia saat ini, khususnya strategi hilirisasi, diharapkan industri perikanan dan kelautan dapat tetap bertumbuh, mengingat sektor perikanan masuk ke dalam 8 sektor fokus pemerintah,” demikian diungkapkan oleh Ir. Ishartini selaku DIrektur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP).

2. Pelaku Industri Harus Jeli untuk Menciptakan Potensi di Pasar Domestik

Aruna pun memandang bahwa di tengah resesi global yang turut memberikan dampak pada fisheries market industry, pelaku bisnis yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan harus memiliki kemampuan untuk memilah mana produk yang tepat untuk diekspor dan mana yang tidak. Kejelian untuk menciptakan potensi pasar domestik harus dilakukan oleh para pelaku bisnis, selain untuk memutar roda perekonomian juga untuk berkontribusi dalam meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia agar kesehatan gizi masyarakat Indonesia pun bisa ikut mengalami peningkatan.

Strategi Aruna untuk selalu memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menerapkan sustainable fisheries dan memperbaiki supply chain, sejalan dengan langkah pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Ishartini mengungkapkan,  “Kami juga tengah mengupayakan hilirisasi yang pun didukung dengan sarana prasarana logistik yang memadai, terlebih untuk rantai supply chain end-to-end, khususnya untuk produk perikanan.”

3. Aruna Berdayakan Nelayan Skala Kecil

Seperti yang telah Utari nyatakan, merancang strategi hilirisasi yang dapat membuat seluruh pelaku industri perikanan saling terkoneksi akan menjadi salah satu jawaban yang membuat rantai pasokan produk perikanan dapat termanfaatkan dengan optimal. Mulai dari tangan nelayan, distributor, supplier seafood, hingga ke konsumen skala ritel maupun wholesale. Melalui ekosistem pelaku perikanan yang bersinergi dalam Aruna Hub, Aruna akan senantiasa turut membantu strategi pemerintah untuk memajukan industri serta masyarakat yang terlibat dalam dunia kelautan dan perikanan. 

“Kami tetap pada komitmen kami untuk memberdayakan lebih banyak nelayan skala kecil. Hal ini dilakukan melalui pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir dengan mengadakan program pendidikan rutin tentang kelestarian laut, literasi keuangan, kepatuhan kebijakan, dan masih banyak yang lain,” tegas Utari. 

KKP Kembangkan Teknologi IMIP Demi Kemajuan Fisheries Indonesia, Aruna Adakan Program Penyuluhan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menggelar pertemuan dengan Lars Bo Larsen selaku Duta Besar Denmark dan Anne Marie selaku Ambassador of Technology Denmark di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di awal tahun 2023. Topik penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai pengembangan teknologi satelit Integrated Maritime Intelligent Platform (IMIP) yang baru ini diresmikan KKP demi memperkuat sistem pengawasan fisheries Indonesia dengan berbasiskan teknologi.

Bentang Laut yang Luas Menjadi Tantangan dalam Hal Pengawasan

Indonesia memiliki bentang laut yang begitu luas, sehingga pendekatan teknologi dengan menggunakan satelit memang sangat diperlukan agar KKP memiliki sistem pengawasan sumber daya perikanan di perairan yurisdiksi Indonesia. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) yang memberikan dampak buruk bagi ekosistem dan industri perikanan domestik. Trenggono berujar bahwa karena pihaknya sangat mementingkan lingkungan dan kesejahteraan nelayan, maka IMIP harus segera diimplementasikan agar nelayan pun juga dapat menerima berbagai update informasi terkini.

Baca Juga : Pertamina Tambah 30 SPBU untuk Sea Fisheries Industry di Pelosok Negeri, Aruna Siap Dukung

KKP Membuka Opsi Kerjasama Teknologi Demi Perkuat Fisheries Indonesia

“Di pesisir, begitu banyak tantangan di sana. Sejauh 2 mil dari pesisir adalah wilayah yang sangat rentan, dan banyak konflik. Di area itu ada lamun, mangrove. Dengan teknologi ini, pemantauan bisa dilakukan secara optimal,” pungkas Trenggono. Langkah yang diambil Trenggono untuk menjalin kerjasama teknologi dengan negara-negara sahabat, diapresiasi oleh Dubes Lars Bo Larsen sebagai langkah yang tepat untuk memperkuat teknologi pengawasan demi menjamin terselenggaranya sustainable fisheries dan memerangi tindakan IUUF. Lars Bo Larsen juga mengakui bahwa teknologi pengawasan memang merupakan salah satu solusi untuk menghadirkan ekosistem laut yang sehat dan sektor fisheries Indonesia yang produktif.

Pengembangan IMIP atau disebut juga Command Center ini digadang dapat mendeteksi profil serta pergerakan kapal yang melintasi perairan Indonesia serta Zona Ekonomi Eksklusif, selain itu sistem ini pun dapat mendeteksi kelengkapan administrasi kapal yang di antaranya adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Teknologi ini tentu saja akan membantu pemerintah untuk memajukan fisheries Indonesia dan membantu pemerintah untuk menegakkan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang nantinya penangkapan ikan akan diatur dengan sistem kuota dan zonasi.

Fungsi Satelit IMIP Akan Terus Dikembangkan KKP

Kinerja teknologi satelit yang dikembangkan oleh KKP dengan menjalin kerjasama dengan negara Denmark ini, nantinya akan terus ditingkatkan. Segala penguatan teknologi satelit ini tentu saja memiliki satu tujuan, yakni untuk menegaskan komitmen KKP dalam mengelola perairan laut secara berkelanjutan demi menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kesehatan ekosistem. Selain itu, nantinya kehadiran Command Center ini juga akan membantu memantau kondisi perairan dari tumpahan minyak, serta memantau kelestarian ekosistem pesisir seperti kesehatan terumbu karang serta hutan mangrove.

Aruna sebagai perusahaan perikanan yang mengutamakan pemanfaatan teknologi yang tepat guna demi memajukan perikanan Indonesia, akan terus mendukung setiap langkah positif KKP untuk menjaga kelestarian ekologi sambil tetap mengupayakan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya koneksi Aruna kepada 40.000 lebih nelayan di seluruh Indonesia, Aruna sendiri melalui Local Hero dan Aruna Hub telah melakukan upaya komunikasi dua arah untuk membahas praktik illegal dan overfishing melalui berbagai program yang telah dilaksanakan secara reguler, seperti Silaturahmi Nelayan Aruna atau yang biasa disebut Sarasehan. Semoga kedepannya, produk perikanan yang mengisi pasar supplier seafood domestik maupun global sudah bersih dari praktik IUUF.

Pertamina Tambah 30 SPBU untuk Sea Fisheries Industry di Pelosok Negeri, Aruna Siap Dukung

Kemajuan sea fisheries industry Indonesia bukanlah hanya tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat luas. Dukungan lintas kementerian yang dapat meningkatkan sinergi dan output positif menunjukkan bahwa kemajuan sektor kelautan dan perikanan kita merupakan komitmen bersama. Salah satu dukungan lintas kementerian yang patut diapresiasi adalah langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Khusus yang tentunya akan mendatangkan kemudahan bagi para nelayan untuk melaut.

Kementerian BUMN Dukung Kemajuan Sea Fisheries Industry Dengan Berbagai PKM

“Dari hasil diskusi kami, akan ada empat program ke depan. In­sya Allah ini menjadi tugas kami semua sebagai pembantu presi­den, untuk memastikan apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri BUMN Erick Tohir yang baru saja selesai mengadakan pertemuan dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Sinergitas yang terjalin antara Kementerian BUMN dan KKP ini merupakan wujud komitmen kedua belah kementerian untuk mengembangkan ekonomi biru dan memajukan sea fisheries industry di Indonesia.

Hilirisasi SDA Harus Dilakukan Demi Kemajuan Bangsa

Erick mengungkapkan bahwa wilayah Indonesia yang 75%-nya merupakan lautan sedangkan daratannya hanyalah 25%. Dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) laut yang dimiliki, Indonesia harus mengelolanya dengan baik agar dapat kekayaan SDA ini dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan menurut Erick adalah dengan melakukan hilirisasi SDA. “Jangan hanya sumber daya alam Indonesia saja yang diambil negara lain, lalu menjadi pertum­buhan ekonomi bangsa lain. Karena market kita besar,” tegasnya.

Penambahan SPBU di Lokasi Pelabuhan Perikanan dan Kampung Nelayan Maju

KKP akan membangun pelabuhan perikanan dan kampung-kampung nelayan maju dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan  serta keluarganya, oleh karena itulah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP melakukan penandatangan PKS dengan PT Pertamina Patra Niaga mengenai Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Afian Nasution, mengatakan bahwa akan ada penambahan 30 SPBU lagi di tahun 2023, setelah 387 SPBU khusus nelayan sudah beroperasi. Pertamina akan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, serta keterjangkauan harga bagi para nelayan domestik, agar hasil tangkapan bisa terserap pasar dan memenuhi kebutuhan supplier seafood di masing-masing daerah.

Berbagai Kerjasama Akan Dijalin KKP dengan Kementerian BUMN

Trenggono juga menjelaskan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan ekonomi biru serta memajukan sea fisheries industry, KKP memang memerlukan sinergi dan kolaborasi yang datang dari berbagai pihak. Khususnya dalam perihal pengembangan dan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan, memang diperlukan dukungan dari seluruh kementerian. Oleh karena itulah, kerjasama yang terjalin antara KKP dan Kementerian BUMN bukan hanya terbatas pada kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), melainkan beraneka program lain yang akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tetap mengutamakan pengimplementasian sustainable fisheries.

Aruna Siap Dukung Program Pemerintah dan BUMN

Kerjasama yang terjalin antara KKP dan Kementerian BUMN ini akan mendukung pembukaan area dan zona perikanan baru yang dikembangkan oleh pemerintah. Aruna berharap, sinergi yang terjalin ini dapat membantu nelayan melakukan efisiensi biaya berkat subsidi harga khusus yang ditetapkan oleh Pertamina. Aruna juga bersedia membantu pemerintah untuk memberikan mapping kebutuhan bahan bakar ke 40.000 lebih Nelayan yang juga terdata dalam ekosistem Aruna Hub yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Pengoptimalan aspek internal diharapkan dapat berimbas baik secara langsung maupun tak langsung ke akses pasar yang lebih luas. Termasuk mancanegara. Tak hanya itu, dengan adanya kebijakan ini, Aruna juga bertekad untuk menggandeng lebih banyak nelayan sebagai mitra kerja yang berwawasan, terlebih terkait update informasi mengenai program pemerintah.

Mengenal Sosok Nelayan Pertama Aruna Indonesia!

Nelayan di Indonesia menjalankan berbagai aktivitas yang penting untuk kehidupan pesisir dan kontribusi dalam sektor perikanan negara ini. Mereka bukan hanya sekadar pekerja, tetapi juga penjaga keberlanjutan sumber daya laut dan penopang ketahanan pangan di tanah air. Keberadaan kampung nelayan dan desa nelayan di sepanjang garis pantai Indonesia merupakan bukti nyata betapa nelayan berperan sebagai garda terdepan dalam industri perikanan.

Salah satu peran utama nelayan adalah sebagai penangkap ikan. Dengan keterampilan dan pengalaman yang mereka miliki, nelayan mampu membaca tanda alam, memahami musim ikan, dan menemukan habitat ikan yang kaya. Mereka menggunakan kapal nelayan Indonesia untuk memasuki perairan, menangkap ikan dengan jaring, pancing, atau alat tangkap lainnya. Aktivitas ini memberikan sumbangsih signifikan dalam meningkatkan hasil laut Indonesia.

Nelayan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Mereka menangkap ikan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ukuran ikan yang ditangkap, menjaga agar tidak ada spesies yang terancam punah, dan mematuhi aturan penangkapan yang ditetapkan. Selain itu, asosiasi nelayan Indonesia memainkan peranan penting dalam mengadvokasi kepentingan nelayan dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan.

Keberadaan nelayan juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Kampung nelayan menjadi pusat kegiatan ekonomi, di mana nelayan menjual hasil tangkapan mereka kepada pedagang atau pengolah ikan. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai nelayan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak-anak, dan bahkan meningkatkan taraf hidup dengan memiliki kapal sendiri.

Pentingnya peran nelayan dalam meningkatkan hasil laut Indonesia tidak bisa diremehkan. Dengan melibatkan nelayan secara aktif dalam pengelolaan sumber daya laut, melalui program dan kebijakan yang mendukung mereka, hasil tangkapan ikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, asosiasi nelayan, dan lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan.

Kisah Pak Moko, nelayan rajungan dari Tanjung Batu-Berau yang bergabung dengan Aruna sejak 2018 lalu, menunjukkan betapa pentingnya faktor transparansi dan manfaat ekonomi yang diperoleh melalui keterlibatan dalam platform seperti Aruna. Dengan memperkuat hubungan antara nelayan dan pasar, melalui transparansi harga dan akses ke pasar internasional, nelayan merasakan dampak positif pada penghasilan dan masa depan mereka.

Dalam konteks kehidupan nelayan Indonesia, peranan mereka sangat beragam dan esensial. Dari penangkapan ikan yang bertanggung jawab hingga kontribusi ekonomi dan sosial yang dihasilkan, nelayan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan, meningkatkan hasil laut, dan mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pak Moko adalah seorang nelayan rajungan yang telah bergabung dengan Aruna sejak 2018 lalu. Sejak menjadi bagian dari Aruna, beliau terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, seperti pelatihan, berbagi pengetahuan, dan sertifikasi. Prestasi beliau pun tak kalah gemilang, meraih gelar Nelayan Terbaik Aruna dan Nelayan dengan transaksi terbanyak. Selain itu, Pak Moko juga mengikuti berbagai pelatihan, termasuk pelatihan tentang apartemen rajungan dan perikanan berkelanjutan, termasuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Sebagai seorang nelayan rajungan, keseharian Pak Moko dimulai dengan mempersiapkan alat tangkap, memeriksa mesin kapal, dan memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi baik. Sebelum melaut, beliau juga pamit dengan istrinya dan membawa sejumlah bekal makanan yang telah disiapkan. Setelah itu, Pak Moko siap melaut, menebar jaring, dan berharap bahwa jaring tersebut akan terisi penuh dengan rajungan di malam hari. Keesokan harinya, beliau kembali ke laut untuk mengecek jaring yang telah terisi penuh dengan rajungan, sambil memilih rajungan yang sesuai ukuran untuk diambil, dan melepaskan rajungan yang masih kecil agar dapat tumbuh dan berkembang lebih baik di masa depan.

Peran nelayan dalam industri perikanan Indonesia sangatlah penting. Mereka merupakan garda terdepan dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Nelayan berperan sebagai penangkap ikan dan komoditas laut lainnya, yang kemudian disuplai ke pasar domestik maupun internasional. Mereka juga berperan sebagai pelaku ekonomi lokal, terutama di kampung-kampung nelayan dan desa-desa pesisir, di mana nelayan sering menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.

Di Indonesia, asosiasi nelayan seperti Asosiasi Nelayan Indonesia memiliki peran penting dalam mewakili dan melindungi kepentingan nelayan. Mereka berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung nelayan, memfasilitasi pelatihan dan pengembangan keterampilan nelayan, serta meningkatkan akses nelayan ke pasar yang lebih luas.

Dalam meningkatkan hasil laut Indonesia, peranan nelayan sangatlah signifikan. Mereka tidak hanya menangkap ikan secara berkelanjutan, tetapi juga menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang ukuran ikan yang boleh ditangkap, nelayan seperti Pak Moko berperan dalam menjaga populasi ikan agar tetap lestari. Melalui upaya ini, nelayan berkontribusi untuk memastikan bahwa hasil laut Indonesia dapat terus berlimpah dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Aruna sebagai perusahaan berkomitmen kuat untuk mendukung kehidupan nelayan di Indonesia. Mereka merangkul lebih banyak nelayan dalam keluarga Nelayan Aruna dan menciptakan pasar komoditas perikanan yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Dengan visi-misi yang jelas dan komitmen yang kokoh, Aruna bersama nelayan Indonesia bekerja sama untuk menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang layak bagi banyak orang.

Seimbangkan Tata Ruang Laut, Jawa Timur Puncaki Peringkat

Pemerintah Republik Indonesia menempatkan ekonomi biru yang menjadikan penataan rencana tata ruang laut sebagai panglima, bahkan hal ini sudah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan penataan ruang. Tentu saja ekonomi biru dan implementasi sustainable fisheries concept merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mengingat ekonomi biru menempatkan aspek keberlanjutan ekosistem laut sebagai prioritas utama untuk dapat mengembangkan sektor ekonomi kelautan.

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suharyanto, menyatakan bahwa peraturan ini memerintahkan bahwa kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang laut harus mengacu pada rencana tata ruang laut. Rencana tata ruang merupakan elemen penting dalam rangkaian proses penataan ruang laut untuk menjamin kelangsungan fungsi ekosistem dan aktivitas sosial ekonomi di ruang laut.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Serius Mengatur Tata Ruang Laut

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ketika menghadiri penutupan Seminar Nasional Maritim yang digelar PWI Jatim (Persatuan Wartawan Indonesia region Jawa Timur) mengungkapkan bahwa jajarannya terus berupaya melakukan berbagai strategi pengelolaan ruang laut melalui integrasi tata ruang laut bersama tata ruang darat. Pengawasan yang ketat pun dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk memastikan pemanfaatan ruang laut dan penetapan kawasan konservasi perairan pesisir serta sosialisasi dan edukasi pemanfaatan ruang laut selalu digelar secara masif.

Pemprov Jatim Jalankan Sustainable Fisheries Concept Sebagai Strategi Implementasi Ekonomi Biru

Dengan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Jatim berupa luas laut 5.202.579,34 Ha, garis pantai 3.543,54 km, kapal penangkap ikan sebanyak 50.979 unit, penerapan sustainable fisheries concept yang sangat membantu untuk memajukan fisheries industry, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta tetap menjaga kesimbangan habitat dan ekologi lautan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, penataan ruang laut merupakan salah satu dari 11 misi untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim Indonesia.

Pemprov Jatim mencadangkan kawasan konservasi seluas 202.819 hektar (Ha) disamping menyediakan zona industri seluas 10.311 Ha, kawasan konservasi 16.719 Ha, zona blue carbon 10.059 Ha, zona pelabuhan laut 43.924 Ha, zona perikanan budidaya 308.979 Ha, zona perikanan tangkap 4.521.736 Ha, serta zona pariwisata 6.140 Ha.

Jatim Puncaki Berbagai Peringkat Nasional di Bidang Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan Pemprov menyeimbangkan ruang tata laut membuat provinsi tersebut memuncaki berbagai peringkat, diantaranya:

• Peringkat I Nasional perikanan tangkap dengan hasil sebanyak 598.317 ton
• Peringkat I Nasional ekspor perikanan terbanyak sebesar 385.083 ton
• Peringkat I Nasional produksi garam sebesar 402.845,839 ton
• Peringkat III Nasional perikanan budidaya sebesar 1.314.043,026 ton

Gubernur Khofifah juga melakukan pencanangan penanaman titik terumbu karang (corap spot) pada Perairan Bangsring Banyuwangi dengan nama Kreatif-Inovatif-Produktif (KIP) sekaligus mendeklarasikan laut bersih dengan tajuk “Stop Buang Sampah dan Limbah Laut” bersama 14 stakeholder lain yang di antaranya terdiri dari ketua Himpunan Ahli Pengelola Pesisir, Forum Masyarakat Kelautan, SKK Migas Jabanusa, Ketua Konsorsium Mitra Bahari Jatim, Ketua Ikatan Pengusaha Industri Pengusaha Kapal dan Lepas Pantai Indonesia, serta Kelompok Masyarakat Pengawas dan Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.

Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga dan mengawasi lautan, maka pengimplementasian sustainable fisheries concept untuk memajukan ekonomi dan ekologi dapat terus berjalan secara on-track. Keberhasilan Pemprov untuk dapat melakukan sinergi bersama para stakeholder patut menjadi bahan percontohan bagi provinsi lainnya. Tentu saja bukan hanya pihak produsen, distributor seafood hingga konsumen pun harus tergerak untuk sama-sama mengawasi dan menjaga jalannya kegiatan kelautan dan perikanan. Seperti yang selama ini Aruna lakukan bersama ekosistem Aruna Hub untuk terus berusaha memajukan ekosistem kelautan dengan menjalankan sustainable fisheries concept secara komprehensif.

Pemda Banjar Terus Dampingi Pelaku Wirausaha Perikanan Bioflok

Pada tahun 2021 seorang pemuda bernama Erik Hidayat yang merupakan wirausaha perikanan mentransformasikan kegiatan pembudidayaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, dengan beralih mengembangkan pembudidayaan ikan dengan sistem bioflok. Alasan terbesar Erik melakukan transformasi pada kegiatan usahanya ini, karena memandang sistem bioflok lebih efisien memaksimalkan penggunaan lahan dan dalam mendapatkan hasil panen. Transformasi yang dilakukan wirausahawan muda ini mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar. Kepopuleran Erik serta sistem budidaya ikan tawar bioflok pun lantas melesat di tengah masyarakat Kota Banjar.

Sistem Budidaya Bioflok Memang Lebih Efisien Dibandingkan dengan Teknik Manual

Sistem atau teknik budidaya bioflok merupakan salah satu teknologi budidaya perikanan dengan cara merekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan memanfaatkan mikroorganisme yang secara langsung berdampak pada peningkatan nilai kecernaan pakan pada ikan. Jika dilihat berdasarkan rasio luas lahan, dalam satu unit bioflok berukuran 10 meter kubik bisa digunakan untuk pembudidayaan 1.000 ekor ikan. Sementara jika melakukan pembudidayaan dengan teknik manual, sebelumnya Erik hanya dapat menampung 100 ekor benih ikan dalam tanah seluas 10 meter kubik. Pemanfaatan lahan yang lebih efisien ini terang saja membuat banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti jejak Erik dan beralih profesi menjadi wirausaha perikanan.

Budidaya Dengan Metode Bioflok Bukan Tanpa Kendala

Memang keberhasilan tidak mungkin dapat diraih tanpa melalui rintangan terlebih dahulu, termasuk dengan keberhasilan budidaya ikan dengan metode bioflok yang telah mencuri perhatian masyarakat Kota Banjar. Setelah ramai diterapkan oleh masyarakat, sistem budidaya ikan yang memenuhi aspek sustainable fisheries ini terhadang oleh berbagai kendala yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi, diantaranya:

• Penggunaan pakan memang menjadi lebih efisien, namun harga pakan yang tinggi tetap menyebabkan biaya yang membengkak
• Membutuhkan biaya listrik yang besar karena mengandalkan alat sirkulasi oksigen

Disamping kedua alasan yang tersebut diatas, harga jual hasil panen pun menjadi salah satu tantangan perkembangan budidaya dengan sistem bioflok di Kota Banjar yang harus segera dicari solusinya.

Dinas KP3 Kota Banjar Memberikan Pendampingan dan Subsidi Bagi Wirausaha Perikanan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar Yoyon Cuhyon S.Pt, M.Si Kota Banjar mengungkapkan telah menyiapkan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh para pelaku budidaya bioflok di daerahnya. Pihak Dinas KP3 Kota Banjar bahkan sebelumnya pernah memberikan pasar bagi para pembudidaya untuk menjual langsung tanpa melalui pengepul, namun kendala besarnya biaya operasional tetap saja harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dinas KP3 Kota Banjar menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pembinaan serta berusaha memberikan akses pasar bagi para pembudidaya perikanan bioflok. “Atasi permasalahan biaya produksi, kami bisa memberikan rekomendasi ke PLN bagi para pembudidaya bioflok di Kota Banjar untuk mendapatkan subsidi.”, ujar Yoyon. Di tahun 2023, Yoyon menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha memberikan bantuan demi mendampingi pelaku wirausaha perikanan dengan sistem bioflok di Kota Banjar agar dapat terus menjadi bagian dari fisheries industry.

“Kami akan sinkronisasi kegiatan yang ada di desa dan program perikanan dari KKP, Tak hanya itu, kami juga akan berusaha di dalam perubahan anggaran APBD nanti,” kata Yoyon. Rencananya Bank Indonesia pun akan turun tangan dengan memberikan bantuan pembangunan tempat penampungan dan pemasaran hasil budidaya ikan.

Implementasi Sustainability Harus Dilakukan Dengan Cara yang Menyeluruh

Penerapan perikanan yang berkelanjutan memang bukan hanya mengenai kegiatan yang ramah lingkungan, namun juga mengenai pengembangan wawasan yang harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan Aruna sebagai perusahaan perikanan yang menjadi supply chain aggregator, bukan hanya dengan mengajak para nelayan untuk melakukan kegiatan perikanan yang berkelanjutan, namun juga memberikan akses pasar yang lebih luas hingga ke pasar global.

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku budidaya bioflok di Kota Banjar harus mendapat perhatian dari seluruh pihak agar tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui sektor kelautan dan perikanan. Pihak Dinas KP3 Kota Banjar pun dapat menjalin kerjasama dengan pihak akademisi dan peneliti perikanan untuk mengutamakan perbaikan  sistem budidaya dan standar mutu hasil panen. Sehingga kedepannya perkembangan hasil budidaya dengan teknik bioflok siap mengakses pasar yang lebih luas.

Aruna Hub yang merupakan ekosistem masyarakat perikanan binaan Aruna akan siap membantu Pemkot Banjar ataupun daerah lainnya untuk menjajaki kerjasama demi memberikan pendampingan bagi para pelaku budidaya ikan domestik. Karena dengan mengedepankan kolaborasi dan knowledge transfer dari berbagai stakeholder akan semakin mudah mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di sektor perikanan.

Aruna: Nelayan Kecil Harus Jadi Kunci Hilirisasi Marine Fisheries

Dua per tiga wilayah Republik Indonesia terdiri dari lautan dengan luas mencapai 3,257 juta kilometer persegi. Tidak heran jika kini pemerintah menjadikan laut sebagai poros pembangunan, yakni dengan mengambil haluan blue economy dan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Demi memajukan marine fisheries di Indonesia inilah, pemerintah menggaungkan hilirisasi perikanan. “Besar sekali, (tapi) potensinya belum kita apa-apakan,” demikian ungkapan yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan sambutan dalam perhelatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 pada Senin, 6 Februari.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyiapkan strategi penguatan daya saing hasil kelautan serta perikanan dengan melakukan hilirisasi. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (kkp) Machmud, dalam webinar Ocean Talk: Bagaimana Opsi Realistis Hilirisasi Ekspor dan Pengolahan Hasil Laut?, yang diadakan oleh Ocean Solution Indonesia, Kamis (16/2) menyatakan bahwa tentu saja strategi hilirisasi ini meliputi peningkatan produksi, pemenuhan standar produk pasar global, peningkatan pasokan bahan baku, serta utilisasi perikanan, penjaminan mutu dan disertai sertifikasi dari pihak ketiga.

Hilirisasi Harus Mengutamakan Nasib Nelayan Kecil

Riza Damanik selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mengingatkan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan hilirisasi produk perikanan dan kelautan haruslah melibatkan nelayan kecil, karena fisheries industry di Indonesia sangat bergantung para perikanan rakyat. Indonesia juga bisa mengambil pelajaran dari sejumlah negara yang telah berhasil menerapkan hilirisasi pada sektor marine fisheries mereka seperti Vietnam, Thailand, China, serta Amerika Serikat.

“Nelayan kecil harus jadi pelaku utama. Dengan posisi struktur ekonomi perikanan kota yang 96 persennya ada di nelayan kecil dan tradisional, mustahil sektor hilir tumbuh kalau hulunya tidak sehat,” ungkap Riza dalam kegiatan diskusi Iskindo: Innovation and Policy Forum di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/2). Salah satu contohnya adalah program asuransi nelayan dan kapal tanpa mempersoalkan ukuran, yang berhasil diselenggarakan oleh Thailand dan Vietnam, sehingga kegiatan hilirisasi industri bisa berjalan. Kisah kesuksesan hilirisasi perikanan yang diraih oleh pemerintah negara China pun serupa, pemberian asuransi pada nelayan serta kapalnya menjadi bukti bahwa pemerintah tidak meninggalkan para nelayan dalam meraih keberhasilan.

Hilirisasi pada Marine Fisheries Tidak Bisa Digeneralisasi Seperti di Sektor lain

Strategi hilirisasi pada dunia perikanan memang tidak bisa digeneralisasikan layaknya di industri lain.Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan secara seksama mengenai komoditas perikanan mana saja yang tepat untuk dilakukan hirilisasi karena tidak semua produk perikanan yang melalui proses pengolahan mendapatkan nilai dan harga yang lebih baik. Malah,beberapa produk akan mendapat harga terbaik jika diekspor dalam keadaan mentah dan segar.

Hilirisasi produk perikanan selain dapat meningkatkan ekonomi, juga menguntungkan pihak supplier seafood olahan karena mereka tidak perlu lagi mengimpor produk yang sudah tersedia di dalam negeri. Tentunya, keberhasilan hilirisasi tidak lepas dari penetapan kebijakan yang berimbang bagi semua pihak, baik pelaku ekonomi level kecil, menengah hingga besar. Oleh karena itu Aruna sebagai perusahaan supply chain aggregator yang terus mengajak nelayan skala kecil memajukan taraf hidup mereka melalui perikanan yang berkelanjutan, secara proaktif menyambut langkah pemerintah melalui KKP mengenai isu hilirisasi ini.

Selama ini, Aruna pun telah menjalin kerjasama dengan masyarakat pesisir untuk dapat melakukan pengolahan produk perikanan, selain untuk meningkatkan pendapatan juga untuk mengurangi jumlah limbah kegiatan perikanan. Sosialisasi dan pendampingan bagi para nelayan kecil harus dilakukan secara intensif hingga para nelayan berhasil meningkatkan taraf hidup sekaligus hasil produksi mereka. Tentu saja mengingat kondisi geografis negara kita,  pendampingan nelayan ini memerlukan keterlibatan pihak di luar pemerintahan, seperti korporasi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. 

Pentingnya Digitalisasi Data Dalam Sustainable Fisheries Concept

Digitalisasi sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna merupakan hal penting yang harus diterapkan secara komprehensif, dipahami betul oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), apalagi dalam mengintegrasikannya dengan penerapan sustainable fisheries concept. Dalam rangka penerapan teknologi 4.0 yang terintegrasi ini, KKP bahkan telah memiliki Pohon Informasi Perikanan Terintegrasi yang disingkat PIPT.

Pengaturan integrasi data kelautan dan perikanan bahkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.67/Permen-KP/2017, mengenai standar data dan diseminasi secara elektronik dalam satu unit portal data. Permen tersebut juga mengatur kewenangan data yang bersifat dinamis, pengelolaannya dilakukan oleh unit kerja eselon 1 di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

1. E-Log Book, Wujud Pemanfaatan Teknologi Demi Menerapkan Sustainable Fisheries Concept

Belum lama ini, KKP menjalin kerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)  untuk menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi Pendataan E-Log Book Penangkapan Ikan dan Crew-Operated Data Recording System (CODRS)” yang diselenggarakan untuk kapal penangkap tuna di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. E-log book Penangkapan Perikanan ini diharapkan meningkatkan coverage level kapal dengan mengumpulkan data perikanan tuna mulai dari jenis dan berat ikan yang dilaporkan oleh para nelayan.

Keberadaan e-log book penangkapan ikan ini tentu akan menjadi kunci penting dalam sistem pengelolaan data perikanan di Indonesia, serta penerapan sustainable fisheries concept yang mengelola pengaturan ikan terukur, agar  pengelolaan data dan informasi yang memadai di bidang perikanan dapat berjalan dengan baik. Dengan berjalannya e-log book ini, maka pemantauan data yang berkaitan dengan status dan stok perikanan yang efisien akan menjadi acuan utama bagi regulasi yang mengatur kegiatan kapal penangkap ikan.

2. KKP Permudah Pendataan Digital yang Terintegrasi dan Membantu Nelayan Mengakses Berbagai Layanan

Koordinator Kelompok Pemantauan, Analisis Pengelolaan dan Alokasi Sumber Daya ikan Direktorat PSDI KKP Diding Sudira Efendi mengungkapkan, “Dengan adanya penerapan e-log book dalam usaha penangkapan ikan bagi kapal perikanan di atas 5 GT (gross ton), kami di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I juga akan terbantu (untuk) mendapatkan data produksi ikan dengan lebih mudah, akurat dan real time.”

Diding juga memberitahukan bahwa Pemerintah Indonesia tengah melakukan penyusunan skema transformasi kebijakan pengelolaan perikanan dengan membuat peraturan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nantinya data yang dihimpun dari para nakhoda kapal dalam e-log book pun akan dijadikan data integrasi yang memuat pemanfaatan kuota dalam aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik (e-PIT).

3. Local Heroes dan Aruna Hub Bantu Para Nelayan Lebih Dekat dengan Teknologi

Aruna yang selama ini mengajak para masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk menerapkan sustainable fisheries concept dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna sangat mengapresiasi langkah KKP dalam menerapkan dan mensosialisasikan e-log book ini. Apalagi langkah yang diambil KKP  ini sejalan dengan penerapan konsep keberlanjutan yang harus memanfaatkan teknologi dan data untuk mengoptimalisasi pengelolaan di bidang perikanan.

Dalam menjangkau dan menggerakkan masyarakat pesisir di berbagai daerah untuk mau terlibat dan menerapkan wawasan keberlangsungan dalam kegiatan perikanan, keberadaan Aruna Hub dan Local Hero selalu menjadi garda terdepan. Oleh karena itu, KKP tetap harus ingat untuk melibatkan tokoh masyarakat ketika melakukan sosialisasi berbagai kegiatan dan kebijakan. Tentu saja Aruna sebagai perusahaan perikanan yang fokus pada kemajuan taraf hidup nelayan, dengan senang hati akan menerima jalinan kerjasama dari KKP jika diperlukan untuk mensosialisasikan penerapan teknologi bagi para nelayan.

Utamakan Pengendalian Mutu Demi Memajukan Fisheries Main Industry

Pemerintah Republik Indonesia  telah memilih road map blue economy atau ekonomi biru sebagai sebagai haluan pembangunan jangka panjang. Tentu saja setiap perangkat pemerintah pun mulai bergerak untuk mendukung keberhasilan penerapan ekonomi biru ini. Konsep ekonomi biru memang menitikberatkan pada sektor kelautan yang tentu saja akan memberikan dampak besar pada fisheries main industry.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebutkan bahwa pengendalian mutu masih menjadi domain dari KKP untuk memastikan bahwa produk-produk dari industri perikanan dan kelautan memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditentukan. Untuk mendukung program besar bertema Blue Economy, KKP telah menyiapkan berbagai langkah pengendalian dan pengawasan mutu untuk menjaga kualitas hasil produksi dari fisheries main industry. Sebagai supplier iklan laut, Anda juga dapat turut serta dalam program ini dengan memastikan bahwa produk-produk iklan laut yang Anda tawarkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh KKP.

Penerapan Pengendalian Mutu Harus Memenuhi Aspek Sustainability dan Memajukan Fisheries Main Industry

Sebagai unit quality control/penjamin mutu dan pengimplementasian penangkapan ikan terukur, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)  yang diketuai oleh Pamuji Lestari menjabarkan bahwa jaminan mutu juga diterapkan secara menyeluruh, termasuk di bidang pengembangan penerapan sustainable fisheries budidaya laut, pesisir dan darat. Quality control di bidang budidaya perikanan ini diterapkan melalui Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan traceability (ketertelusuran). Tentu saja penerapan quality assurance juga berlakukan pada kapal penangkapan ikan dan pelabuhan pendaratan demi mendorong meningkatnya jumlah kapal yang patuh terhadap persyaratan mutu.

Quality Assurance dipandang Tari berperan penting untuk dapat mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta perikanan secara sustainable, “Dengan begitu akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil serta masyarakat umum,” pungkasnya.

Quality Assurance Berperan untuk Memastikan Hasil Target Produksi

Sebagai industri utama di Indonesia, perikanan menjadi fokus dalam rakernas BKIPM yang digelar di Sorong. Supplier iklan laut harus memastikan pengendalian mutu yang efektif agar target produksi tercapai sesuai standar mutu. Quality assurance dapat membantu memastikan kualitas produk perikanan yang terjaga, memenuhi harapan pelanggan, dan meningkatkan reputasi industri.

Hasil dari rakernas yang merancang pengawasan dan penjaminan mutu di fisheries main industry tentunya sangat dinantikan oleh seluruh insan kelautan dan perikanan, baik para nelayan, perusahaan perikanan, distributor seafood bahkan para konsumen. Dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang lebih baik, maka taraf hidup masyarakat akan meningkat dan konsumen bisa mendapat produk dengan jaminan kualitas yang baik.

Standar Kualitas Produk Perikanan yang Berkelanjutan Menjadi Kunci Penting bagi Aruna

Aruna sebagai perusahaan perikanan yang selama ini menerapkan wawasan keberlangsungan untuk dapat memajukan taraf hidup para nelayan dan membuat para konsumen bisa lebih mudah mendapatkan produk perikanan yang yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau, turut menantikan output dari rakernas yang digelar di Sorong ini, meskipun Aruna memang telah membantu para nelayan meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan membuat standar kualitas yang lebih baik untuk mengontrol hasil tangkapan dan budidaya.

Keberhasilan Aruna dalam menerapkan perikanan yang sustainable di berbagai daerah di Indonesia tidak lepas dari peran Local Heroes dan ekosistem Aruna Hub karena setiap daerah yang pasti memiliki kearifan lokal tersendiri. Tentu hal ini harus menjadi pertimbangan KKP untuk menyiapkan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu perikanan agar dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh pelaku perikanan di seluruh daerah.