Olahan Abon Ikan oleh Perempuan Pesisir Selayar sebagai Bentuk Hilirisasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sebesar 4-6% pada tahun 2023. Untuk memenuhi target tersebut, KKP terus mendorong pemanfaatan sumber daya laut, termasuk melalui hilirisasi. Hilirisasi perikanan adalah proses mengubah produk perikanan mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Salah satu contoh sukses hilirisasi perikanan adalah olahan abon ikan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Olahan abon ikan tersebut diproduksi oleh Kelompok Kembang Dahlia, para perempuan pesisir asal Desa Mekarindah, Kepulauan Selayar.

Abon Ikan Produksi Kelompok Kembang Dahlia

Sebelas orang perempuan pesisir tergabung dalam Kelompok Kembang Dahlia. Awalnya, abon ikan hanya diproduksi dalam skala kecil. Seiring berjalannya waktu, usaha mereka terus berkembang dan semakin sukses. Produknya tidak hanya dipasarkan di sekitar Selayar, tetapi juga ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Kendari, Makassar, dan Kalimantan. Abon ikan dijual seharga Rp15.000 per kemasan 100 gram.

Dalam seminggu, Kelompok Kembang Dahlia memproduksi abon ikan dua kali. Proses pembuatannya mencapai 9 jam per sesi. Rosmina, dari Kelompok Kembang Dahlia, menjelaskan bahwa seluruh proses pembuatan abon ikan dilakukan secara mandiri, dari pengadaan bahan baku, hingga pengemasan.

Abon ikan berkualitas tinggi tersebut dikemas dengan aman dan menarik. Bahan baku produksi abon ikan diperoleh dari nelayan lokal di tiga dusun terdekat, antara lain Dusun Saburangiah, Bansiang, dan Alasah.

Potensi Perikanan di Kepulauan Selayar

Perairan Kepulauan Selayar memiliki sumber daya ikan yang melimpah, terutama ikan cakalang, ikan tongkol, dan ikan tuna. Ikan-ikan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan banyak diminati oleh pasar. Potensi perikanan ini dapat dioptimalkan melalui pengembangan produk perikanan olahan, misalnya pembuatan abon ikan.

Usaha abon ikan memiliki potensi untuk menjadi usaha yang berkelanjutan, karena abon ikan memiliki daya simpan yang lama dan mudah didistribusikan. Daya simpan abon ikan dapat mencapai 6 bulan hingga 1 tahun jika disimpan dengan benar. Abon ikan juga berbentuk padat dan tidak mudah rusak, sehingga pendistribusiannya mudah.

Dampak Positif Hilirisasi Perikanan

Hilirisasi perikanan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir di Kepulauan Selayar, salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja bagi perempuan pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pesisir juga dapat meningkatkan produktivitasnya dan meningkatkan ekonomi keluarga. Usaha abon ikan telah memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir.

Di samping itu, hilirisasi perikanan juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan. Abon ikan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan ikan mentah. Abon Ikan Khas Kepulauan Selayar telah dipasarkan ke luar kota, bahkan ke luar pulau.

Sebagai perusahaan perikanan yang mendukung perikanan berkelanjutan, Aruna mengapresiasi Kelompok Kembang Dahlia atas upayanya mengembangkan produk abon ikan. Produk abon ikan yang dihasilkan oleh Kelompok Kembang Dahlia merupakan contoh nyata bagaimana hilirisasi perikanan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Yayasan Maritim dan Aruna juga berkomitmen untuk terus memberdayakan usaha menengah, kecil, dan mikro masyarakat pesisir, khususnya mereka yang mengolah produk perikanan. Yuk, dukung pelaku usaha perikanan lokal dengan membeli produk-produk mereka. Dengan demikian, kita turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Ekonomi Biru untuk Keberlanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Upaya mengoptimalkan potensi ini dilakukan melalui konsep “Ekonomi Biru”, yang menjadi fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Ekonomi Biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mencakup sektor kelautan, perikanan, pariwisata, transportasi air, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah.

Lima Program Ekonomi Biru KKP

Berikut adalah lima program Ekonomi Biru yang menjadi prioritas KKP:

• Perluasan kawasan konservasi laut, untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut.
• Penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota, untuk mengatur dan mengendalikan jumlah ikan yang boleh ditangkap oleh nelayan sesuai dengan daya tangkap perairan.
• Pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya dengan menggunakan teknologi dan metode yang ramah lingkungan.
• Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk mengelola dan mengawasi sumber daya dan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan.
• Penanganan sampah plastik di laut, untuk mengatasi masalah sampah plastik di laut yang dapat merusak ekosistem laut dan mengganggu aktivitas perikanan.

Konsep Ekonomi Biru untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

Dengan menerapkan Ekonomi Biru, Indonesia dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat, khususnya nelayan, dapat menikmati manfaat dari hasil sumber daya kelautan dan perikanan.

Di samping itu, pemanfaatan sumber daya juga harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak mengurangi ketersediaan dan kualitas sumber daya tersebut di masa depan.

Konsep Ekonomi Biru diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan mitigasi perubahan iklim. Ketahanan pangan berarti Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya protein hewani dari hasil perikanan. Mitigasi perubahan iklim berarti Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim.

Indonesia sebagai Pemimpin Industri Ekonomi Biru

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meraih penghargaan sebagai The Best Leader for Developing Blue Economy Strategy pada Indonesia Visionary Leader (IVL) 2023. Penghargaan ini diberikan karena Menteri Trenggono dinilai mampu menggagas dan mengimplementasikan program-program berbasis Ekonomi Biru dengan baik.

Selain itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, mengungkapkan bahwa KKP berhasil meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2022, PNBP mencapai Rp1,79 triliun, yang merupakan rekor tertinggi sejak KKP berdiri pada tahun 1999.

Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri Ekonomi Biru dunia. Dengan luas wilayah perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi, Indonesia juga memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.

Oleh karena itu, kerja sama dari berbagai pihak sangatlah diperlukan untuk mencapai keberlanjutan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Aruna, sebagai perusahaan perikanan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir, menjalin kemitraan dengan para nelayan lokal. Hal ini telah membantu meningkatkan pendapatan nelayan lokal dan menciptakan lapangan kerja di daerah pesisir.

Selain itu, kami juga menggunakan alat tangkap ramah lingkungan yang dapat membantu menjaga kelestarian sumber daya kelautan, serta selalu menjaga kualitas hasil tangkapan agar dapat memenuhi standar keamanan pangan.

Mekanisme Direct Call Jadikan Waktu dan Biaya Ekspor Produk Perikanan Lebih Efisien

Ekspor produk perikanan berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2022 nilai ekspor produk perikanan Indonesia tercatat sebesar USD 6,24 miliar, meningkat sebesar 9,15% dari tahun sebelumnya.

Tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia didominasi oleh negara-negara Asia, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Hongkong, dan Tiongkok. Selain itu, ekspor produk perikanan juga dilakukan ke Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara lainnya.

Sampai saat ini, pengiriman produk perikanan melalui jalur udara merupakan pilihan yang populer. Namun, rute penerbangan yang mengharuskan transit menjadi kendala dalam pengiriman produk perikanan melalui jalur udara. Pemerintah berupaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan membuka akses penerbangan ‘Direct Call’.

1. Direct Call sebagai Upaya Efisiensi Ekspor

Penerbangan direct call adalah penerbangan langsung dari satu bandara ke bandara lain tanpa transit. Sebelumnya, penerbangan kargo dari Indonesia ke negara tujuan ekspor harus transit di Jakarta. Namun saat ini, pengiriman kargo ke negara tujuan dapat dilakukan dari kota asal secara langsung, seperti pada rute Manado-Tokyo, Ambon-Sidney, dan Makassar-Hongkong. Ekspor produk perikanan melalui penerbangan direct call memiliki tiga keunggulan, yaitu:

• Waktu pengiriman lebih singkat
  Produk perikanan dari Indonesia dapat dikirim secara langsung ke negara tujuan, sehingga waktu pengiriman menjadi lebih singkat.
• Biaya lebih murah
  Biaya pengiriman melalui direct call umumnya lebih murah dibandingkan dengan pengiriman melalui jalur transit. Selain itu, tidak ada biaya tambahan untuk penyimpanan produk sementara.
• Mutu produk lebih terjaga
  Produk perikanan tidak perlu mengalami proses transit yang dapat mengurangi kualitasnya.

2. Menjaga Mutu Produk Ekspor Perikanan

Produk perikanan yang diekspor harus terjamin kualitas dan keamanannya. Dalam hal ini, Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berperan untuk memastikan hal tersebut. BKIPM melakukan pemeriksaan karantina ikan dan pengujian mutu untuk memastikan produk perikanan yang diekspor memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Kepala BKIPM Makassar, Siti Chadidjah, menegaskan bahwa BKIPM akan senantiasa mendukung langkah dalam upaya penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ekspor, harga jual produk, dan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia.

3. Dukungan Pemerintah Terhadap Ekspor Produk Perikanan

KKP bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkolaborasi untuk menyukseskan ekspor produk perikanan. Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekspor, serta meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global.

Dinyatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP akan memberikan dukungan kepada para pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut meliputi pendampingan, sertifikasi, analisis potensi pasar, serta penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan.

Penerbangan direct call merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan ekspor produk perikanan. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu ekspor, sehingga produk perikanan Indonesia dapat lebih cepat dan mudah mencapai pasar internasional.

Aruna, sebagai perusahaan perikanan yang berkomitmen pada perikanan berkelanjutan, turut mendukung peningkatan ekspor produk perikanan. Kami membantu para nelayan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Kamu juga dapat mendukung ekspor produk perikanan dengan lebih sering mengonsumsi seafood lokal. Hal ini akan meningkatkan permintaan produk perikanan Indonesia dan menciptakan peluang ekspor yang lebih besar bagi sektor perikanan. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat menjadi produsen produk perikanan terbesar di dunia.

Jaga Kualitas Produk Perikanan, Aruna Terapkan Higiene dan Sanitasi dalam Produksi

Produk perikanan merupakan sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat Indonesia. Namun, kualitas produk perikanan dapat menurun jika tidak dijaga dengan baik. Untuk menjaga kualitas produk perikanan agar tetap aman dan sehat untuk dikonsumsi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan higiene dan sanitasi yang baik dalam proses produksi.

Kami akan membahas higiene dan sanitasi dalam industri perikanan dan langkah yang diterapkan oleh Aruna, sebuah perusahaan perikanan yang senantiasa menyediakan produk-produk yang aman dan higienis.

Higiene dan Sanitasi dalam Industri Perikanan

Higiene dan sanitasi bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keamanan produk dari kontaminasi mikroorganisme dan hewan berbahaya. Kontaminasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti keracunan makanan dan infeksi pencernaan. Oleh karena itu, pelaku usaha perikanan harus menerapkan higiene dan sanitasi yang baik dalam proses produksi.

Standar higiene dan sanitasi dalam pengolahan produk perikanan ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi. Standar tersebut mewajibkan pekerja yang menangani hasil perikanan untuk menerapkan higiene dan sanitasi yang baik di tempat kerja.

Manfaat Higiene dan Sanitasi dalam Industri Perikanan

Penerapan higiene dan sanitasi yang baik dapat memberikan manfaat bagi hasil perikanan, yaitu:

• Meningkatkan kualitas, keamanan, dan kesehatan produk perikanan.
• Meningkatkan daya saing produk perikanan.
• Meningkatkan kepercayaan konsumen.

Higiene dan sanitasi juga dapat bermanfaat bagi pekerja dan lingkungan. Penerapan higiene dan sanitasi yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan. Dengan begitu, lingkungan kerja akan menjadi nyaman, bersih, dan sehat.

Penerapan Higiene dan Sanitasi oleh Aruna

Aruna berkomitmen untuk menerapkan higiene dan sanitasi yang baik dalam proses produksinya. Untuk itu, Aruna memberikan pelatihan higiene dan sanitasi kepada Aruna Picker, yaitu komunitas masyarakat pesisir yang bekerja untuk memproses komoditas perikanan. Pelatihan tersebut diberikan oleh tim Quality Control (QC) Aruna.

Selama bekerja, Aruna Picker diwajibkan memakai pakaian kerja yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu apron, hair net, masker, sarung tangan, dan sepatu kedap air. Penggunaan kosmetik dan perhiasan tidak diperbolehkan. Selain itu, Aruna Picker juga diberikan edukasi mengenai cara mempertahankan rantai pendinginan agar meminimalisir fluktuasi suhu.

Diana Kartika Pramodhawardhani, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, berharap masyarakat pesisir bisa terus saling membantu menjaga kualitas hasil tangkapan para nelayan. Hal inilah yang membuat Aruna dapat menghasilkan produk perikanan yang berkualitas dengan jaminan mutu.

Higiene dan sanitasi adalah faktor yang krusial untuk menjaga kualitas produk perikanan. Penerapan praktik higiene dan sanitasi yang baik oleh Aruna tidak hanya memberikan manfaat bagi produk perikanan, tetapi juga bagi komunitas pesisir dan lingkungan.

Sebagai masyarakat, kita juga dapat mendukung kualitas produk perikanan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan laut dengan memilih produk dari perusahaan yang menerapkan praktik higiene dan sanitasi yang baik. Dengan langkah kecil ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk industri perikanan Indonesia.

Cemaran Minyak Hitam Ganggu Usaha Perikanan Budidaya di Bintan

Para nelayan yang melakukan kegiatan usaha perikanan budidaya maupun tangkap di sekitar Pulau Bintan harus kembali menelan pil pahit, pasalnya hampir sekeliling dari bagian pesisir pantai pasti akan “mendapat jatah” dicemari oleh minyak hitam tak bertuan. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa kehadiran minyak hitam yang mencemari area pantai hingga area pesisir ini memang berulangkali terus terjadi sejak puluhan tahun.

“Ya, pasrah aja setiap tahun seperti itu sih,” ungkap Kurnia selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 01 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau, yang mengungkapkan bahwa mereka tidak berdaya untuk mengentaskan masalah pencemaran minyak yang terjadi di daerahnya ini. Bahkan dirinya lebih memilih bergotongroyong dengan warga untuk membersihkan limbah minyak tersebut dibandingkan memberikan laporan kejadian ke instansi terkait, dikarenakan kehadiran limbah hitam ini sudah seperti kejadian yang lumrah. “Walaupun dibersihkan, nanti (limbah minyak) datang lagi pas air laut pasang,” demikian alasan yang diberikan oleh Kurnia.

Selain Mengganggu Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya, Juga Berdampak Pada Sektor Pariwisata

Selain mengganggu kegiatan masyarakat yang kegiatan utamanya memiliki usaha perikanan budidaya maupun menangkap ikan, sektor pariwisata pun turut merasakan dampak kerugian yang cukup besar setiap kali limbah minyak ini datang, diantaranya adalah White Sand, Pantai Gunawan, Agro Beach, termasuk Bamboo Beach yang juga berlokasi di Desa Teluk Bakau. Selama ini Bamboo Beach menyediakan pantai yang bersih serta berbagai santapan seafood yang nikmat bagi para wisatawan, dengan hadirnya limbah ini tentu saja manajemen terpaksa menutup kawasan mereka. Padahal selama ini masakan seafood yang disajikan bukan mereka beli dari supplier seafood dari luar daerah, melainkan merupakan hasil tangkapan dan budidaya langsung para nelayan sekitar.

Kehadiran limbah minyak yang cukup masif ini tentu saja mengganggu kegiatan utama masyarakat pesisir yang kesehariannya menjalankan usaha perikanan budidaya, karena keramba mereka pun turut tercemar. Belum lagi para nelayan yang melaut, alat tangkap yang mereka gunakan otomatis akan ikut terkena limbah minyak. Tentu saja kehadiran limbah yang rutin menghampiri ini membuat hasil tangkap dan panen para nelayan terganggu. Kurnia menyampaikan harapannya agar kelak permasalahan limbah minyak ini bisa segera mendapat solusi dan tidak lagi mengganggu mata pencaharian para nelayan.

Belum Ada Kepastian Penyebab Kehadiran dari Limbah Minyak

Air laut yang tercemar bukan hanya mencemari pesisir pantai tetapi juga menghasilkan polusi udara, karena tumpukan minyak yang menempel pada tiang keramba mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Hingga saat ini, belum ada pihak yang berhasil mengungkapkan darimana sebenarnya asal limbah minyak yang mengganggu jalannya fisheries industry di Pulau Bintan tersebut. Pengelola Bamboo Beach bahkan menungkapkan bahwa limbah yang datang kali ini jauh lebih parah dibanding tahun 2022.

Para pengelola kawasan wisata di Pulau Bintan sudah menyampaikan persoalan ini ke PSDKP BIntan, DKP Provinsi Kepulauan Riau, Syahbandar, bahkan hingga ke Babinsa dengan harapan masalah yang memberikan dampak masif bagi masyarakat Bintan ini bisa segera diselesaikan. Tentu saja limbah minyak ini menjadi tantangan bagi pemerintah yang sedang fokus membuat berbagai program dan kebijakan demi menjaga kualitas dan kelestarian sumber daya laut dapat terjaga.

Aruna berharap masalah yang ternyata sudah terjadi menahun dan semakin parah ini dapat segera diatasi. Tentu saja upaya dari pemerintah dan dukungan dari berbagai stakeholder sangat penting untuk segera mencari sumber limbah dan mencegahnya untuk datang kembali. Sementara itu Aruna Hub pun bersama masyarakat dan Local Hero selalu menghimbau agar para nelayan selalu menggunakan mesin yang sehat ketika melaut, agar tidak ada tetesan minyak dari mesin yang turut mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam.

Produk Nelayan Aruna jadi Primadona Fisheries Supply di Amerika

Di Amerika Utara, Seafood Expo North America (SENA) merupakan ajang pameran seafood yang terbesar. Ribuan pihak yang terkait dalam fisheries supply, termasuk pihak pembeli dan pemasok pun bertemu karena menghadiri pameran tahunan yang diselenggarakan selama tiga hari ini. Apalagi Amerika Utara sendiri memang merupakan salah satu negara besar yang aktif melakukan kegiatan impor berbagai produk hasil fisheries industry dari berbagai negara di seluruh dunia. Dalam ajang SENA, Aruna Crab sebagai produk rajungan premium yang telah diproduksi dengan memenuhi standar keberlanjutan global, menjadi produk primadona bagi para pembeli yang hadir dalam kegiatan ini.

Aruna telah lama merambah pasar Amerika Utara, tepatnya sejak tahun 2017 silam dan masih bertahan hingga saat ini karena permintaan impor ulang dari pasar Amerika Utara terus berlanjut hingga sekarang. Salah satu faktor yang bisa membuat Aruna berhasil mempertahankan pangsa fisheries supply di pasar global, karena Aruna memiliki komitmen dan tanggung jawab yang diemban untuk memberikan produk seafood pilihan. Karena konsumen di mancanegara sudah sangat memerhatikan aspek traceability, sustainable fisheries, dan Good Manufacturing Practices (GMP) dari setiap produk yang masuk ke rantai pasok supplier seafood di negara mereka.

Aruna Bantu Pemerintah Untuk Pasarkan Produk Perikanan ke Pasar Global

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, memang tengah gencar mendorong para pelaku fisheries industry untuk mengekspor komoditas produk perikanan. Adapun pemerintah telah menargetkan 5 komoditas produk perikanan agar dapat mendunia, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan tilapia. Selaku integrated fisheries commerce dan supply chain aggregator asal Indonesia, Aruna telah turut membantu target pemerintah Indonesia untuk meramaikan pasar ekspor dengan memasok 3 komoditas berupa kepiting, udang dan ikan yang telah Aruna ekspor untuk memenuhi fisheries supply global, khususnya Amerika.

Aruna Fokus Penuhi Permintaan Fisheries Supply di Mancanegara dengan Produk Kualitas Berstandar Global

Utari Octavianty-CoFounder dan Chief Sustainability Officer Aruna menyatakan bahwa Produk Aruna telah lama hadir di pasar internasional, dengan fokus pada komoditas yang berbeda di setiap negara. Contohnya, rajungan Aruna telah diakui kualitasnya oleh masyarakat Amerika, dan Aruna selalu memenuhi permintaan mereka akan produk tersebut. Selain itu, beberapa komoditas unggulan lainnya dari Aruna juga digemari oleh masyarakat internasional. Hingga saat ini, Aruna telah menghasilkan lebih dari 23 komoditas produk perikanan unggulan dengan kualitas internasional yang juga mengisi pasar perikanan domestik. Konsumen ritel, baik lokal maupun internasional, dapat merasakan produk-produk unggulan Aruna yang berkualitas tinggi dengan membelinya di e-commerce Seafood by Aruna.

Hingga kini, Aruna dan ekosistem Aruna Hub telah tumbuh bersama 40.000 Nelayan Aruna dan 500 perempuan pesisir dalam menghasilkan produk perikanan yang telah memenuhi Global Standard Food Safety dengan penilaian tertinggi, sehingga produk yang dipasarkan oleh Aruna layak untuk dipasarkan di pasar internasional. Terlebih lagi pemerintah telah mengambil langkah untuk melakukan hilirisasi pada produk perikanan, demi dapat memajukan perekonomian kelautan. Dengan pertumbuhan yang telah dicapai hingga saat ini, Aruna semakin optimis untuk dapat membantu pemerintah melakukan hilirisasi produk perikanan di Indonesia agar bisa mendunia.

Neraca Sumber Daya Laut Penting Dalam Penerapan Sustainable Fishing

Bertempat di negara Panama, pada Jumat 3 Maret 2023 baru saja selesai digelar perhelatan berskala internasional Side Event The Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) Our Ocean Conference (OOC). Victor Gustaaf Manopo selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mewakili Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), turut mengambil andil dalam perhelatan tersebut dengan mengutus untuk menggaungkan pentingnya isu neraca sumber daya laut (ocean account) untuk menjawab tantangan pengelolaan laut dalam penerapan sustainable fishing yang sesuai dengan arah ekonomi biru.

Sejak tahun 2021, proyek percontohan neraca sumber daya kelautan telah dilakukan di 7 Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan 1 wilayah perikanan, menetapkan landasan yang kuat bagi Indonesia dalam menentukan luasan ekosistem, kondisi, dan nilai moneter untuk mangrove, karang, dan lamun secara nasional. Hal ini diungkapkan oleh Victor.

Alasan Neraca Sumber Daya Laut Penting Dalam Ekonomi Biru Maupun Sustainable Fishing

Definisi neraca sumber daya laut (neraca SDL) sendiri menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kompilasi informasi yang terstruktur serta konsisten dan dapat dibandingkan berupa peta, data, statistik, dan indikator tentang lingkungan laut dan pesisir, termasuk keadaan sosial dan aktivitas ekonomi yang terkait termasuk alur rantai pasokan supplier seafood. KKP sendiri sebenarnya telah mengadakan pilot project bersama GOAP untuk bersama-sama mengembangkan serta menyusun neraca SDL. Karena kementerian yang dikepalai oleh Sakti Wahyu Trenggono ini menilai neraca SDL merupakan rujukan ideal dalam menerapkan pengelolaan laut yang mempertimbangkan aset sumber daya laut, aliran ekonomi dan lingkungan dimana sustainable fishing berkaitan erat dengan 3 hal tersebut.

Neraca DSL Merupakan Instrumen dengan Implikasi Nasional dan Global

Victor menjelaskan bahwa tantangan dari pengelolaan laut yang berkelanjutan terletak pada 3 hal yakni melindungi lautan sekaligus mempertahankan manfaatnya bagi umat manusia, mengupayakan peningkatan perlindungan laut dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, serta memastikan barang dan jasa dari lautan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

KKP memposisikan neraca SDL sebagai instrumen yang sudah sepatutnya dilibatkan demi membantu pengelolaan kawasan konservasi, perencanaan ruang laut, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Melihat implikasinya dalam kebijakan dalam tataran nasional dan global, pemerintah Indonesia memprioritaskan penyusunan neraca SDL sebagai hal yang penting dan mendesak. Implikasi secara nasional dan global tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Implikasi nasional

Data dan informasi keanekaragaman hayati serta ekosistem dalam pembangunan nasional yang akan mendukung pencapaian SDG atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Implikasi global

Memiliki urgensi untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam forum Convention on Biological Diversity (CBD) dan High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP-SOE).

Dihadiri Banyak Pemangku Kepentingan, Indonesia Tidak Menyia-nyiakan Kehadirannya dalam OOC 2023

Forum Our Ocean Conference 2023 banyak dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara diantaranya dihadiri oleh Mike Kelloway selaku Ketua Dewan GOAP, Rick Spinrad Wakil Menteri NOAA (Amerika Serikat), Ilana Seid Perwakilan Tetap Palau untuk PBB, Sherpa Presiden Palau di Ocean Panel, Per W. Schive, Wakil Direktur Jenderal Kementerian Iklim dan Lingkungan (Norwegia), serta Ilona Drewry, Kepala Keuangan Biru Berkelanjutan Internasional (Inggris). Mengingat perhelatan forum internasional ini merupakan ajang penting dalam merumuskan berbagai aspek demi keberhasilan penerapan ekonomi biru, sangat tepat untuk kembali menggaungkan neraca SDL yang merupakan terobosan yang digagas oleh Trenggono selaku Menteri KKP.

Dengan terus berperan aktif dalam berbagai forum internasional yang berkaitan dengan SDG dan sustainable fisheries, tentunya peran pemerintah Indonesia pun akan semakin disegani oleh negara lain. Begitu juga halnya dengan apa yang selama ini dilakukan Aruna dalam berbagai kesempatan, mewakili suara perusahaan perikanan di Indonesia agar dapat terus memberikan dampak bagi masyarakat nasional dan global. Karena untuk dapat berhasil memajukan fisheries industry, metode dan instrumen yang tepat agar ekologi tetap dapat terpelihara harus mutlak digunakan. Kelak di kesempatan yang akan datang, Aruna pun membuka kemungkinan untuk mewakili ekosistem perikanan dan kelautan nasional di kancah internasional.

Aruna Ciptakan Forum Perikanan Berkelanjutan

Pada 17 dan 18 Maret 2022 lalu, Aruna, startup perikanan asal Indonesia yang merevolusi ekosistem perdagangan hasil laut melalui teknologi, mengadakan sebuah acara bertajuk “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022 by Aruna”.

Sebagai satu dari sekian rangkaian acara hari jadi Aruna yang ke-6, IOSF 2022 by Aruna menghadirkan sebuah FGD, talkshow, dan webinar yang mengupas tuntas mengenai implementasi keberlanjutan ekosistem laut. Acara anniversary Aruna yang ke-6 turut dihadiri oleh berbagai pembicara ahli, seperti akademisi, pejabat pemerintah, praktisi bisnis, dan LSM.

Acara tersebut dibuka oleh Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna, Utari Octavianty. Ia mengatakan, “IOSF 2022 by Aruna ini menandai optimisme kami pada keberlanjutan ekosistem laut yang bisa diimplementasikan melalui proses bisnis yang bertanggung jawab di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hingga saat ini, melalui Local Heroes kami di lapangan, kami mengedukasi nelayan tentang banyak hal, seperti pengetahuan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tentang pentingnya konsep keberlanjutan. Di lain hal, kami juga memfasilitasi mereka dengan akses menuju permodalan, asuransi kesehatan, sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan untuk istri para nelayan.”

Dihadiri Oleh Pakar Ahli Perikanan dari Berbagai Bidang

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, yang diwakili oleh Kepala Badan Riset dan SDM KP, I Nyoman Radiarta, turut memberikan dukungannya terkait dengan harmoni ekologi dan ekonomi pada ekosistem kelautan atau dikenal dengan Blue Economy. Blue Economy ini diyakini mampu membuka peluang investasi dan lapangan kerja, serta semakin mendongkrak perekonomian nasional. Mengamini hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pihaknya juga siap untuk mengumpulkan komitmen global dalam rangka merealisasikan restorasi kesehatan laut dengan menerapkan kuota penangkapan. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya sustainable fishery dan seafood. Pada kesempatan yang sama, LPEM UI pun menyampaikan hasil risetnya terkait peningkatan perekonomian masyarakat wilayah pesisir pasca kehadiran Aruna sebagai startup dalam negeri yang bergerak di bidang fishery industry.

Hasil Dari “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022”

Untuk diketahui secara lebih rinci, riset dan acara IOSF 2022 by Aruna secara keseluruhan mengacu pada 3 poin utama di bawah ini, yaitu:

• Pentingnya merumuskan dan membumikan konsep Blue Economy serta memiliki blue print yang jelas tentang strategi perikanan Indonesia.
• Diperlukannya pendampingan dan edukasi bagi nelayan Indonesia tentang Climate Change beserta dampaknya pada komoditas laut.
• Perumusan peraturan pemerintah yang ajeg dan memihak pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih tenang dan tingkat kepercayaan investor pada sektor perikanan di Indonesia pun akan semakin tinggi.

Harapannya, 3 poin tersebut dapat menjadi framework kita bersama dalam mencapai keberlanjutan ekosistem dan perikanan. “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022 by Aruna” ini menandai komitmen Aruna untuk mensejahterakan seluruh pemangku kepentingan di industri perikanan, mulai dari nelayan, masyarakat pesisir, pelaku bisnis, pemerintah, serta masyarakat umum, seperti konsumen.