Mengoptimalisasi Potensi Masyarakat Adat Biak Karon

Banyak kalangan yang masih belum menyadari pentingnya posisi masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk kelestarian sumber daya laut. Oleh karena itulah Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendukung pengembangan wilayah yang dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat. Dukungan dari YKAN terhadap pengembangan masyarakat hukum adat ini serta merta merupakan dukungan atas tindakan pemerintah yang terus memberikan penguatan masyarakat hukum adat yang termasuk bagian dari penerapan sustainable fisheries examples.

Pemerintah Terus Mendorong Pemberian Kekuatan Hukum Masyarakat Adat

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri sejak tahun 2016 telah memfasilitasi pengakuan serta perlindungan bagi 27 komunitas masyarakat hukum adat yang diperkuat oleh 20 Peraturan Bupati/Wali Kota. YKAN memandang dengan membentu kerangka pengelolaan yang baik, maka wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik secara ekonomi maupun dalam aspek keberlanjutan sumber daya alam. Yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya melakukan pendampingan agar pengetahuan tradisional dan modern dapat dipadu padankan sehingga potensi masyarakat adat dapat dioptimalkan, entah itu berupa potensi pariwisata bahari, budaya maritim, budidaya maupun restorasi.

Bentuk dukungan penuh pemerintah untuk memaksimalkan potensi masyarakat adat, salah satunya tertuang dalam Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Werur di Distrik BIkar yang yang berada dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut Berbasis Hukum Adat Kabupaten Tambrauw, dimana dalam wilayah tersebut bermukim masyarakat dari suku Biak Karon. YKAN menggandeng berbagai mitra kerja untuk dapat menyelenggarakan perhelatan Festival Adat Munara Beba Biyak Karon di Wenur Raya, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barad Daya pada 22-25 Maret.

YKAN mendukung pemerintah untuk menjadikan masyarakat adat sebagai pilar penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dengan mendampingi mereka agar dapat menggali potensi yang dimiliki. Demikian pula dengan penyelenggaraan festival adat yang baru saja usai, kegiatan festival tersebut dimaksudkan untuk memperkuat masyarakat hukum adat Biak Karon yang tak hanya dipenuhi oleh berbagai atraksi, tetapi membantu masyarakat Biak Karon untuk dapat kembali menghidupkan kearifan adat yang mereka miliki.

Kegiatan festival suku Biak Karo ini memang dipenuhi oleh berbagai lomba dan atraksi budaya, kerajinan, kuliner, produk khas maupun berbagai seni tradisi lainnya yang bersifat menghibur, tetapi juga untuk pertama kalinya seluruh marga atau keret dari suku Biak Karon akhirnya dapat berkumpul untuk mendukung keberhasilan festival dan melaksanakan kegiatan sasi. Menurut tokoh agama masyarakat setempat, tradisi sasi ini merupakan kegiatan masyarakat Biak Karon yang sempat lama ditinggalkan dan tidak dilakukan lagi oleh masyarakat setempat. Padahal tradisi sasi memberikan peran yang sangat besar bagi masyarakat pesisir untuk dapat menjaga keseimbangan ekosistem.

Masyarakat Adat Biak Karon Menjadi Contoh Positif dalam Keberlanjutan Perikanan

Ketua Dewan Adat Suku Biak Karon, Yunus Rumansara, dengan gembira mengatakan, “Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana adalah ajaran nenek moyang kami. Melalui festival dan kembalinya tradisi sasi, kami berusaha untuk merawat lingkungan dengan baik, baik sekarang maupun untuk masa depan.” Dalam upaya menunjukkan komitmen masyarakat Biak Karon dalam menjaga keberlanjutan laut, festival tradisional ini diakhiri dengan upacara tutup sasisen. Komitmen ini adalah contoh positif dalam menjalankan perikanan berkelanjutan yang patut dicontoh oleh masyarakat adat pesisir lainnya.

Dukungan yang diberikan oleh YKAN untuk mengoptimalkan potensi masyarakat adat patut diapresiasi dan seharusnya diikuti oleh pihak lain. Aruna juga telah lama aktif memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat pesisir, membantu mereka meningkatkan kualitas produksi dan hasil tangkapan mereka dalam industri perikanan. Dengan peningkatan kualitas produksi, para penyuplai seafood dan pihak lainnya bersedia memberikan harga yang lebih baik kepada para nelayan.

Cemaran Minyak Hitam Ganggu Usaha Perikanan Budidaya di Bintan

Para nelayan yang melakukan kegiatan usaha perikanan budidaya maupun tangkap di sekitar Pulau Bintan harus kembali menelan pil pahit, pasalnya hampir sekeliling dari bagian pesisir pantai pasti akan “mendapat jatah” dicemari oleh minyak hitam tak bertuan. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa kehadiran minyak hitam yang mencemari area pantai hingga area pesisir ini memang berulangkali terus terjadi sejak puluhan tahun.

“Ya, pasrah aja setiap tahun seperti itu sih,” ungkap Kurnia selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 01 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau, yang mengungkapkan bahwa mereka tidak berdaya untuk mengentaskan masalah pencemaran minyak yang terjadi di daerahnya ini. Bahkan dirinya lebih memilih bergotongroyong dengan warga untuk membersihkan limbah minyak tersebut dibandingkan memberikan laporan kejadian ke instansi terkait, dikarenakan kehadiran limbah hitam ini sudah seperti kejadian yang lumrah. “Walaupun dibersihkan, nanti (limbah minyak) datang lagi pas air laut pasang,” demikian alasan yang diberikan oleh Kurnia.

Selain Mengganggu Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya, Juga Berdampak Pada Sektor Pariwisata

Selain mengganggu kegiatan masyarakat yang kegiatan utamanya memiliki usaha perikanan budidaya maupun menangkap ikan, sektor pariwisata pun turut merasakan dampak kerugian yang cukup besar setiap kali limbah minyak ini datang, diantaranya adalah White Sand, Pantai Gunawan, Agro Beach, termasuk Bamboo Beach yang juga berlokasi di Desa Teluk Bakau. Selama ini Bamboo Beach menyediakan pantai yang bersih serta berbagai santapan seafood yang nikmat bagi para wisatawan, dengan hadirnya limbah ini tentu saja manajemen terpaksa menutup kawasan mereka. Padahal selama ini masakan seafood yang disajikan bukan mereka beli dari supplier seafood dari luar daerah, melainkan merupakan hasil tangkapan dan budidaya langsung para nelayan sekitar.

Kehadiran limbah minyak yang cukup masif ini tentu saja mengganggu kegiatan utama masyarakat pesisir yang kesehariannya menjalankan usaha perikanan budidaya, karena keramba mereka pun turut tercemar. Belum lagi para nelayan yang melaut, alat tangkap yang mereka gunakan otomatis akan ikut terkena limbah minyak. Tentu saja kehadiran limbah yang rutin menghampiri ini membuat hasil tangkap dan panen para nelayan terganggu. Kurnia menyampaikan harapannya agar kelak permasalahan limbah minyak ini bisa segera mendapat solusi dan tidak lagi mengganggu mata pencaharian para nelayan.

Belum Ada Kepastian Penyebab Kehadiran dari Limbah Minyak

Air laut yang tercemar bukan hanya mencemari pesisir pantai tetapi juga menghasilkan polusi udara, karena tumpukan minyak yang menempel pada tiang keramba mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Hingga saat ini, belum ada pihak yang berhasil mengungkapkan darimana sebenarnya asal limbah minyak yang mengganggu jalannya fisheries industry di Pulau Bintan tersebut. Pengelola Bamboo Beach bahkan menungkapkan bahwa limbah yang datang kali ini jauh lebih parah dibanding tahun 2022.

Para pengelola kawasan wisata di Pulau Bintan sudah menyampaikan persoalan ini ke PSDKP BIntan, DKP Provinsi Kepulauan Riau, Syahbandar, bahkan hingga ke Babinsa dengan harapan masalah yang memberikan dampak masif bagi masyarakat Bintan ini bisa segera diselesaikan. Tentu saja limbah minyak ini menjadi tantangan bagi pemerintah yang sedang fokus membuat berbagai program dan kebijakan demi menjaga kualitas dan kelestarian sumber daya laut dapat terjaga.

Aruna berharap masalah yang ternyata sudah terjadi menahun dan semakin parah ini dapat segera diatasi. Tentu saja upaya dari pemerintah dan dukungan dari berbagai stakeholder sangat penting untuk segera mencari sumber limbah dan mencegahnya untuk datang kembali. Sementara itu Aruna Hub pun bersama masyarakat dan Local Hero selalu menghimbau agar para nelayan selalu menggunakan mesin yang sehat ketika melaut, agar tidak ada tetesan minyak dari mesin yang turut mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam.

Pentingnya Digitalisasi Data Dalam Sustainable Fisheries Concept

Digitalisasi sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna merupakan hal penting yang harus diterapkan secara komprehensif, dipahami betul oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), apalagi dalam mengintegrasikannya dengan penerapan sustainable fisheries concept. Dalam rangka penerapan teknologi 4.0 yang terintegrasi ini, KKP bahkan telah memiliki Pohon Informasi Perikanan Terintegrasi yang disingkat PIPT.

Pengaturan integrasi data kelautan dan perikanan bahkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.67/Permen-KP/2017, mengenai standar data dan diseminasi secara elektronik dalam satu unit portal data. Permen tersebut juga mengatur kewenangan data yang bersifat dinamis, pengelolaannya dilakukan oleh unit kerja eselon 1 di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

1. E-Log Book, Wujud Pemanfaatan Teknologi Demi Menerapkan Sustainable Fisheries Concept

Belum lama ini, KKP menjalin kerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)  untuk menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi Pendataan E-Log Book Penangkapan Ikan dan Crew-Operated Data Recording System (CODRS)” yang diselenggarakan untuk kapal penangkap tuna di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. E-log book Penangkapan Perikanan ini diharapkan meningkatkan coverage level kapal dengan mengumpulkan data perikanan tuna mulai dari jenis dan berat ikan yang dilaporkan oleh para nelayan.

Keberadaan e-log book penangkapan ikan ini tentu akan menjadi kunci penting dalam sistem pengelolaan data perikanan di Indonesia, serta penerapan sustainable fisheries concept yang mengelola pengaturan ikan terukur, agar  pengelolaan data dan informasi yang memadai di bidang perikanan dapat berjalan dengan baik. Dengan berjalannya e-log book ini, maka pemantauan data yang berkaitan dengan status dan stok perikanan yang efisien akan menjadi acuan utama bagi regulasi yang mengatur kegiatan kapal penangkap ikan.

2. KKP Permudah Pendataan Digital yang Terintegrasi dan Membantu Nelayan Mengakses Berbagai Layanan

Koordinator Kelompok Pemantauan, Analisis Pengelolaan dan Alokasi Sumber Daya ikan Direktorat PSDI KKP Diding Sudira Efendi mengungkapkan, “Dengan adanya penerapan e-log book dalam usaha penangkapan ikan bagi kapal perikanan di atas 5 GT (gross ton), kami di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I juga akan terbantu (untuk) mendapatkan data produksi ikan dengan lebih mudah, akurat dan real time.”

Diding juga memberitahukan bahwa Pemerintah Indonesia tengah melakukan penyusunan skema transformasi kebijakan pengelolaan perikanan dengan membuat peraturan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nantinya data yang dihimpun dari para nakhoda kapal dalam e-log book pun akan dijadikan data integrasi yang memuat pemanfaatan kuota dalam aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik (e-PIT).

3. Local Heroes dan Aruna Hub Bantu Para Nelayan Lebih Dekat dengan Teknologi

Aruna yang selama ini mengajak para masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk menerapkan sustainable fisheries concept dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna sangat mengapresiasi langkah KKP dalam menerapkan dan mensosialisasikan e-log book ini. Apalagi langkah yang diambil KKP  ini sejalan dengan penerapan konsep keberlanjutan yang harus memanfaatkan teknologi dan data untuk mengoptimalisasi pengelolaan di bidang perikanan.

Dalam menjangkau dan menggerakkan masyarakat pesisir di berbagai daerah untuk mau terlibat dan menerapkan wawasan keberlangsungan dalam kegiatan perikanan, keberadaan Aruna Hub dan Local Hero selalu menjadi garda terdepan. Oleh karena itu, KKP tetap harus ingat untuk melibatkan tokoh masyarakat ketika melakukan sosialisasi berbagai kegiatan dan kebijakan. Tentu saja Aruna sebagai perusahaan perikanan yang fokus pada kemajuan taraf hidup nelayan, dengan senang hati akan menerima jalinan kerjasama dari KKP jika diperlukan untuk mensosialisasikan penerapan teknologi bagi para nelayan.

Sustainable Fisheries Partnership Solusi Implementasi Ekonomi Biru

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengumumkan pengimplementasian ekonomi biru (blue economy), di mana pemerintah berkomitmen untuk memulihkan keseimbangan habitat laut dan mempercepat perekonomian laut. Bahkan KKP telah menetapkan 5 program prioritas yang akan terus dijalankan untuk mendukung ekonomi biru. Demi menyukseskan jalannya 5 program prioritas tersebut, KKP memandang sustainable fisheries partnership sebagai solusi yang paling tepat untuk meningkatkan partisipasi semua stakeholder dalam mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan.

1. KKP Jalin Sustainable Fisheries Partnership Dengan Bank Dunia

Sejumlah 5 program yang ditetapkan KKP sebagai program prioritas demi mendukung berjalannya konsep blue economy di Indonesia, diantaranya adalah perluasan area konservasi laut, penangkapan ikan terukur dengan basis kuota, pengelolaan budidaya laut, pesisir dan pedalaman, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah plastik di laut. Dalam rangka menyukseskan program prioritas yang pertama untuk memperluas area konservasi laut, KKP bahkan telah menginisiasi Insan Terang – Lautra, sebuah program pengembangan kawasan konservasi yang mendapat pendanaan dari Bank Dunia.

2. Insan Terang – Lautra Perkuat Pengelolaan Konservasi Sekaligus Meningkatkan Industri Perikanan

KKP memang terus meningkatkan infrastruktur untuk mendukung program perluasan konservasi melalui peningkatan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang – Lautan Sejahtera yang disingkat Insan Terang – Lautra. Dengan mengedepankan sustainable fisheries partnership, peningkatan infrastruktur ini pun akan dijalankan dengan menjalin sinergi bersama Bank Dunia. Kegiatan Insan Terang – Lautra yang rencananya akan mulai berjalan efektif pada pertengahan tahun 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan pengelolaan kawasan konservasi yang dianggap memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dengan kata lain, kegiatan Insan Terang – Lautra diharapkan bukan hanya sekedar memperluas dan memperkokoh pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga tetap memberi penghidupan bagi masyarakat pesisir dengan menjalankan aspek berkelanjutan dalam aktivitas fisheries industry.

3. Insan Terang – Lautra Perkuat Pengelolaan Konservasi Sekaligus Meningkatkan Industri Perikanan

Melalui hal tersebut, peningkatan pengelolaan terumbu karang dan efektivitas pengelolaan konservasi yang mendukung kemajuan ekologi dan ekonomi secara bersamaan pun dapat terlaksana. Sustainable fisheries partnership pun dapat membentuk sinergi antara pemerintah dengan para stakeholder, terutama para pelaku perusahaan perikanan. Baik dari sisi pengawasan dan evaluasi program, pemerintah dan pihak yang berkolaborasi bersama dengan masyarakat dapat turut memantau agar program prioritas KKP berjalan sesuai jalur. 

Hal ini sama halnya dengan Aruna terapkan dalam menjalin sinergi dengan masyarakat pesisir dan nelayan. Bersama Aruna Hub, masing-masing pihak baik pihak internal Aruna, Local Heroes, serta para nelayan saling mentransfer pengetahuan serta saling mengawasi agar pengimplementasian kegiatan perikanan yang sustainable dapat berjalan dengan baik dan tetap memberikan manfaat.

Ikan Pelagis dan Ikan Demersal, Primadona Sea Fisheries Supply

Selama ini masyarakat sebagai konsumen produk perikanan hanya membedakan ikan berdasarkan habitat airnya, yakni ikan air tawar, ikan air payau, atau ikan air laut. Jika ditanya jenis ikan pelagis atau demersal, masih banyak yang belum awam dengan pengklasifikasian jenis ini. Padahal, fisheries supply dengan market ekspor terbesar merupakan ikan yang berasal dari jenis pelagis dan demersal.

Berbeda dengan pelaku bisnis besar di fisheries industry, mereka pasti sudah familiar betul dengan karakteristik dan perbedaan dari ikan pelagis dan demersal ini. Pengklasifikasian ikan pelagis dan demersal dilakukan pada jenis ikan air laut berdasarkan jenis habitatnya.

1. Pengertian Ikan Pelagis dan Ikan Demersal

• Ikan pelagis adalah jenis ikan yang hidup di permukaan air dan hidup berkelompok
• Ikan demersal merupakan ikan yang hidup di dasar laut yang berlumpur, berpasir dan banyak bebatuan

Pengklasifikasian ikan pelagis sendiri kembali diturunkan berdasarkan ukurannya, yaitu ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Berbeda dengan jenis pelagis, Syahrizal Siregar, Business Operations Officer Aruna, menyatakan, “Klasifikasi turunan dari ikan demersal dibedakan dengan karakteristik lebih kompleks berdasarkan massa jenis dan kemampuan berenangnya, yaitu bentuk dan bentopelagis. Sebagai integrated fisheries commerce di bidang perikanan, Aruna juga ingin agar jenis ikan pelagis dan demersal ini menjadi familiar di kalangan umum.”

2. Perbedaan Ikan Pelagis dan Ikan Demersal

• Individual vs berkelompok
  Yang paling membedakan dari karakteristik kedua ikan ini adalah mengenai bagaimana cara mereka hidup di habitatnya, karena ikan pelagis terbiasa hidup menggerombol sedangkan jenis ikan yang satu lagi terbiasa hidup individual.
• Kandungan minyak dalam tubuh
  Jenis ikan demersal hanya memiliki kandungan minyak sebesar 1%-4% dari total berat badannya. Sebaliknya, dalam tubuh ikan pelagis dapat terkandung minyak hingga 30%, yang menjadikan ikan daging demersal termasuk dalam ikan daging putih. 

3. Komoditas Primadona Fisheries Supply dari Ikan Pelagis dan Ikan Demersal

Masing-masing ikan pelagis dan ikan demersal yang ada di perairan laut Indonesia merupakan komoditas primadona dalam sektor perikanan, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional. Beberapa contoh di antaranya adalah:

Ikan pelagis: cakalang, tuna, tongkol, kembung, teri

Ikan demersal: kuwe, kerapu, bandeng, bawal, kakap merah atau bambangan

Masyarakat umum pasti sudah sering mendengar dan menjadikan contoh ikan diatas sebagai ikan konsumsi. Syahrizal mengatakan, “Bukan hanya di ekosistem Aruna saja, ya, tetapi secara umum, dari masing-masing kedua jenis ikan laut ini, yang menjadi primadona dan sudah banyak tersedia di berbagai supplier seafood adalah ikan cakalang yang merupakan jenis ikan pelagis dan kerapu dari ikan demersal.”

4. Meski Memiliki Nilai Ekonomi, Kelestarian Ikan Harus Tetap Dijaga

Baik ikan pelagis maupun ikan demersal memang ikan laut yang tergabung dari kedua klasifikasi tersebut sudah sejak lama ditangkap secara komersial  untuk mengisi kebutuhan fisheries supply dan dijadikan sebagai sajian utama dalam restoran maupun rumah tangga. Oleh karena itulah, habitat kedua jenis ikan ini harus dipantau agar tidak terjadi tindakan overfishing yang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan jumlah ketersediaannya berkurang drastis.

Aruna sebagai perusahaan perikanan yang mengedepankan penerapan konsep sustainable fisheries, terus berusaha menggandeng komunitas nelayan agar ketersediaan ikan dan habitatnya tetap terjaga dengan baik, serta melakukan metode penangkapan yang tidak membahayakan lingkungan. “Dari semakin banyaknya Aruna Hub yang tersebar di berbagai daerah di area pesisir kepulauan Indonesia, terbukti penerapan metode perikanan keberlanjutan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dari segi pemahaman dan ekonomi,” sebut Syahrizal ketika ditanya mengenai salah satu langkah yang Aruna ambil untuk mengimplementasikan sustainable fisheries. 

Selain berhasil membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi para komunitas nelayan lokal untuk mengisi kebutuhan fisheries supply, banyak perusahaan perikanan melalui ekosistem mereka juga melakukan banyak gerakan agar ekonomi dan ekologi dapat bersinergi. Aruna adalah salah satu contoh perusahaan perikanan yang dapat mengajak para nelayan anggotanya untuk turut aktif menjaga kelestarian habitat perairan.

Menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia di Tahun 2045

Negara Kesatuan Republik Indonesia dimata dunia selama ini memang sudah diakui sebagai salah satu negara kepulauan dan memiliki bentang laut yang besar, sehingga memiliki visi untuk menjadikan NKRI sebagai poros maritim dunia di tahun 2045 bukanlah hal yang mustahil. Namun tentu saja, akan ada banyak rintangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan besar ini, karena ada banyak ketinggalan di berbagai sektor yang harus segera dibenahi. Salah satu jalan yang dapat mempermulus langkah Indonesia adalah dengan lebih dahulu menjadikan Indonesia sebagai center of sustainable fisheries in the world.

Indonesia Merupakan Salah Satu Jalur Pelabuhan Penting di Dunia

Perlu disadari bersama bahwa dunia maritim bukan sekedar persoalan perikanan dan kelautan, tetapi juga menyinggung jalur perdagangan laut yang selama ini justru didominasi oleh negara tetangga kita. Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin menyatakan bahwa 90% dari perdagangan global yang diangkut melalui jalur laut, 40% di antaranya melewati Selat Malaka khususnya perairan Indonesia. Dari sisi jalur perdagangan global laut, kita memang sudah memiliki posisi yang cukup penting. Bahkan berkat berbagai pembenahan dwelling time di pelabuhan Indonesia per akhir tahun 2022 hanya memakan waktu 2-2,5 hari, jauh lebih singkat dibandingkan tahun 2016 yang bisa memakan waktu hingga 1 minggu.

Dari sisi infrastruktur kemaritiman, memang sudah banyak sekali pembenahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi mewujudkan visi poros maritim dunia, termasuk pada bagian sumber daya kelautan yang ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Hasil nyata dari sinergi yang dilakukan kedua kementerian ini untuk memperkokoh pilar maritim Indonesia memang semakin banyak terlihat.

Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Sekaligus Center of Sustainable Fisheries in the World

Dari berbagai kemajuan yang sudah tercatat, apakah Indonesia sudah layak menyandang gelar poros maritim ataupun center of sustainable fisheries in the world? Jawabannya memang masih belum, tetapi semakin dekat ke arah sana. Pemerintah melalui KKP bahkan telah membuat 5 program prioritas yang telah berjalan dengan tujuan memajukan ekonomi sekaligus ekologi kemaritiman.

Food and Agriculture Organization (FAO) melalui laporan bertajuk “The State of World Fisheries and Aquaculture 2022” merilis data bahwa China merupakan negara dengan produksi ikan laut tertinggi di dunia sekaligus supplier seafood utama dengan hasil 11,77 juta ton, sedangkan total produksi Indonesia sebesar 6,4 juta ton. Sementara itu masalah besar yang masih menjadi batu sandungan fisheries industry di Indonesia adalah illegal fishing. Untuk menekan kasus illegal fishing ini, KKP bahkan telah mengeluarkan kebijakkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Pelaksanaan Program PIT Sebagai Satu Solusi untuk 2 Masalah Sekaligus

Kebijakkan PIT juga telah dilaksanakan Pemerintah China untuk mengatur batas target kapal, alat tangkap yang digunakan, serta izin penangkapan ikan, namun Pemerintah China justru mendorong para nelayan untuk terus menangkap ikan sebanyak-banyaknya (overfishing). Hal ini bisa dijadikan senjata bagi Indonesia, dengan menerapkan wawasan keberlanjutan serta terus meningkatkan kapasitas produksi, maka ikan asal Indonesia akan lebih dihargai karena didapat atau dibudidayakan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi yang sesuai dengan konsep ekonomi biru.

Potensi hasil laut Indonesia masih sangat besar, karena China dengan luas perairan laut 3,5 juta km2 dapat memproduksi ikan dengan total 11,77 ton. Sedangkan Indonesia dengan dua kali luas lautan China (6,3 juta km2), baru mampu memproduksi 6,4 juta ton. Kelemahan ini justru dapat dijadikan kekuatan agar dengan kebijakan KIP yang diambil pemerintah sambil menjalankan 4 program prioritas lainnya, bisa meningkatkan hasil produksi perikanan lewat jalur lain, yakni budidaya. Langkah pemerintah Indonesia untuk menjadikan PIT sebagai solusi untuk menekan illegal fishing sekaligus meningkatkan usaha budidaya perikanan, merupakan upaya yang brilian.

Dukungan Dari Seluruh Pelaku Dunia Perikanan Sangat Dibutuhkan

Yang perlu menjadi catatan para insan pelaku perikanan dari sektor hulu sampai hilir, termasuk Aruna sendiri sebagai perusahaan perikanan adalah untuk terus mendukung Indonesia agar bisa menguatkan pilar agar dapat menjadi poros maritim dunia sekaligus center of sustainable fisheries in the world. Apalagi dengan keberadaan Aruna Hub yang telah membantu implementasi perikanan keberlanjutan dan meningkatkan pendapatan nelayan, Aruna akan terus menyokong pemerintah untuk memajukan dunia maritim khususnya sektor perikanan di Indonesia.

Aruna Ciptakan Forum Perikanan Berkelanjutan

Pada 17 dan 18 Maret 2022 lalu, Aruna, startup perikanan asal Indonesia yang merevolusi ekosistem perdagangan hasil laut melalui teknologi, mengadakan sebuah acara bertajuk “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022 by Aruna”.

Sebagai satu dari sekian rangkaian acara hari jadi Aruna yang ke-6, IOSF 2022 by Aruna menghadirkan sebuah FGD, talkshow, dan webinar yang mengupas tuntas mengenai implementasi keberlanjutan ekosistem laut. Acara anniversary Aruna yang ke-6 turut dihadiri oleh berbagai pembicara ahli, seperti akademisi, pejabat pemerintah, praktisi bisnis, dan LSM.

Acara tersebut dibuka oleh Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna, Utari Octavianty. Ia mengatakan, “IOSF 2022 by Aruna ini menandai optimisme kami pada keberlanjutan ekosistem laut yang bisa diimplementasikan melalui proses bisnis yang bertanggung jawab di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hingga saat ini, melalui Local Heroes kami di lapangan, kami mengedukasi nelayan tentang banyak hal, seperti pengetahuan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tentang pentingnya konsep keberlanjutan. Di lain hal, kami juga memfasilitasi mereka dengan akses menuju permodalan, asuransi kesehatan, sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan untuk istri para nelayan.”

Dihadiri Oleh Pakar Ahli Perikanan dari Berbagai Bidang

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, yang diwakili oleh Kepala Badan Riset dan SDM KP, I Nyoman Radiarta, turut memberikan dukungannya terkait dengan harmoni ekologi dan ekonomi pada ekosistem kelautan atau dikenal dengan Blue Economy. Blue Economy ini diyakini mampu membuka peluang investasi dan lapangan kerja, serta semakin mendongkrak perekonomian nasional. Mengamini hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pihaknya juga siap untuk mengumpulkan komitmen global dalam rangka merealisasikan restorasi kesehatan laut dengan menerapkan kuota penangkapan. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya sustainable fishery dan seafood. Pada kesempatan yang sama, LPEM UI pun menyampaikan hasil risetnya terkait peningkatan perekonomian masyarakat wilayah pesisir pasca kehadiran Aruna sebagai startup dalam negeri yang bergerak di bidang fishery industry.

Hasil Dari “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022”

Untuk diketahui secara lebih rinci, riset dan acara IOSF 2022 by Aruna secara keseluruhan mengacu pada 3 poin utama di bawah ini, yaitu:

• Pentingnya merumuskan dan membumikan konsep Blue Economy serta memiliki blue print yang jelas tentang strategi perikanan Indonesia.
• Diperlukannya pendampingan dan edukasi bagi nelayan Indonesia tentang Climate Change beserta dampaknya pada komoditas laut.
• Perumusan peraturan pemerintah yang ajeg dan memihak pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih tenang dan tingkat kepercayaan investor pada sektor perikanan di Indonesia pun akan semakin tinggi.

Harapannya, 3 poin tersebut dapat menjadi framework kita bersama dalam mencapai keberlanjutan ekosistem dan perikanan. “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022 by Aruna” ini menandai komitmen Aruna untuk mensejahterakan seluruh pemangku kepentingan di industri perikanan, mulai dari nelayan, masyarakat pesisir, pelaku bisnis, pemerintah, serta masyarakat umum, seperti konsumen.