Upaya Konservasi Penyu di Laut Indonesia Menjadi Prioritas

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam laut yang harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berfokus pada pemulihan ekosistem perairan melalui upaya konservasi wilayah laut, termasuk perlindungan habitat penyu di Indonesia.

Melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), KKP telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk melindungi penyu dan peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Mengapa Harus Dilakukan Upaya Konservasi Penyu?

World Wide Fund for Nature (WWF) menyebutkan bahwa selama 30 tahun terakhir, diperkirakan 1,1 juta ekor penyu di dunia telah dieksploitasi dan diperdagangkan secara ilegal. Wilayah Asia Pasifik menjadi pusat pasar gelap untuk penyelundupan daging, telur, dan karapas penyu.

Sementara itu, Indonesia menjadi rumah bagi enam dari tujuh spesies penyu di dunia. Laut Indonesia menjadi jalur migrasi, tempat mencari makan, dan lokasi berkembang biak bagi mereka. Enam spesies tersebut adalah:

• Penyu hijau (Chelonia mydas)
• Penyu sisik (Eretmochelys imbricata)
• Penyu lekang (Lepidochelys olivacea)
• Penyu belimbing (Dermochelys coriacea)
• Penyu pipih (Natator depressus)
• Penyu tempayan (Caretta caretta)

Maka, pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar pada perlindungan penyu sebagai salah satu biota perairan yang terancam punah. Menurut Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Firdaus Agung, upaya konservasi penyu adalah hal yang harus diprioritaskan.

Komitmen Pemerintah dalam Konservasi Penyu

KKP telah menetapkan 44 kawasan khusus konservasi penyu yang berada di 20 lokasi prioritas di 15 provinsi. Langkah nyata dalam upaya pelestarian penyu ini diwujudkan melalui Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu 2020-2024, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan penyu di Indonesia.

Selain itu, KKP juga mengidentifikasi rencana konservasi penyu dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas upaya konservasi penyu di Indonesia.

Hasil yang Dicapai dalam Upaya Konservasi Penyu

Selama tahun 2023, upaya konservasi penyu yang dilakukan oleh KKP dan para pemangku kepentingan telah menunjukkan hasil yang positif. Terdapat pencapaian signifikan di beberapa lokasi, diantaranya adalah:

• Penurunan perburuan penyu di Paloh, Sambas, Kalimantan Barat dan Pulau Buru, Maluku. Hal ini berhasil dicapai melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pantai peneluran.
• Penurunan pemanfaatan langsung penyu belimbing di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian penyu menjadi salah satu faktor utama dalam pencapaian ini.
• Dukungan dari WWF terhadap pembentukan Kawasan Konservasi Perairan di Buru Utara, Maluku. Penetapan kawasan konservasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih luas bagi habitat penyu dan biota laut lainnya.

Upaya konservasi penyu di laut Indonesia merupakan sebuah komitmen yang harus terus dilakukan. KKP berkomitmen untuk terus memperluas kawasan konservasi laut dan meningkatkan efektivitas program konservasi penyu. Kolaborasi antar pihak juga menjadi kunci dalam mewujudkan pelestarian penyu dan laut Indonesia.

Aruna, sebagai perusahaan perikanan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, turut mendukung upaya konservasi penyu di Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian biota laut dan ekosistemnya.

Mari kita jaga penyu, jaga laut, dan jaga masa depan!

Neraca Sumber Daya Laut Penting Dalam Penerapan Sustainable Fishing

Bertempat di negara Panama, pada Jumat 3 Maret 2023 baru saja selesai digelar perhelatan berskala internasional Side Event The Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) Our Ocean Conference (OOC). Victor Gustaaf Manopo selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mewakili Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), turut mengambil andil dalam perhelatan tersebut dengan mengutus untuk menggaungkan pentingnya isu neraca sumber daya laut (ocean account) untuk menjawab tantangan pengelolaan laut dalam penerapan sustainable fishing yang sesuai dengan arah ekonomi biru.

Sejak tahun 2021, proyek percontohan neraca sumber daya kelautan telah dilakukan di 7 Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan 1 wilayah perikanan, menetapkan landasan yang kuat bagi Indonesia dalam menentukan luasan ekosistem, kondisi, dan nilai moneter untuk mangrove, karang, dan lamun secara nasional. Hal ini diungkapkan oleh Victor.

Alasan Neraca Sumber Daya Laut Penting Dalam Ekonomi Biru Maupun Sustainable Fishing

Definisi neraca sumber daya laut (neraca SDL) sendiri menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kompilasi informasi yang terstruktur serta konsisten dan dapat dibandingkan berupa peta, data, statistik, dan indikator tentang lingkungan laut dan pesisir, termasuk keadaan sosial dan aktivitas ekonomi yang terkait termasuk alur rantai pasokan supplier seafood. KKP sendiri sebenarnya telah mengadakan pilot project bersama GOAP untuk bersama-sama mengembangkan serta menyusun neraca SDL. Karena kementerian yang dikepalai oleh Sakti Wahyu Trenggono ini menilai neraca SDL merupakan rujukan ideal dalam menerapkan pengelolaan laut yang mempertimbangkan aset sumber daya laut, aliran ekonomi dan lingkungan dimana sustainable fishing berkaitan erat dengan 3 hal tersebut.

Neraca DSL Merupakan Instrumen dengan Implikasi Nasional dan Global

Victor menjelaskan bahwa tantangan dari pengelolaan laut yang berkelanjutan terletak pada 3 hal yakni melindungi lautan sekaligus mempertahankan manfaatnya bagi umat manusia, mengupayakan peningkatan perlindungan laut dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, serta memastikan barang dan jasa dari lautan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

KKP memposisikan neraca SDL sebagai instrumen yang sudah sepatutnya dilibatkan demi membantu pengelolaan kawasan konservasi, perencanaan ruang laut, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Melihat implikasinya dalam kebijakan dalam tataran nasional dan global, pemerintah Indonesia memprioritaskan penyusunan neraca SDL sebagai hal yang penting dan mendesak. Implikasi secara nasional dan global tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Implikasi nasional

Data dan informasi keanekaragaman hayati serta ekosistem dalam pembangunan nasional yang akan mendukung pencapaian SDG atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Implikasi global

Memiliki urgensi untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam forum Convention on Biological Diversity (CBD) dan High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP-SOE).

Dihadiri Banyak Pemangku Kepentingan, Indonesia Tidak Menyia-nyiakan Kehadirannya dalam OOC 2023

Forum Our Ocean Conference 2023 banyak dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara diantaranya dihadiri oleh Mike Kelloway selaku Ketua Dewan GOAP, Rick Spinrad Wakil Menteri NOAA (Amerika Serikat), Ilana Seid Perwakilan Tetap Palau untuk PBB, Sherpa Presiden Palau di Ocean Panel, Per W. Schive, Wakil Direktur Jenderal Kementerian Iklim dan Lingkungan (Norwegia), serta Ilona Drewry, Kepala Keuangan Biru Berkelanjutan Internasional (Inggris). Mengingat perhelatan forum internasional ini merupakan ajang penting dalam merumuskan berbagai aspek demi keberhasilan penerapan ekonomi biru, sangat tepat untuk kembali menggaungkan neraca SDL yang merupakan terobosan yang digagas oleh Trenggono selaku Menteri KKP.

Dengan terus berperan aktif dalam berbagai forum internasional yang berkaitan dengan SDG dan sustainable fisheries, tentunya peran pemerintah Indonesia pun akan semakin disegani oleh negara lain. Begitu juga halnya dengan apa yang selama ini dilakukan Aruna dalam berbagai kesempatan, mewakili suara perusahaan perikanan di Indonesia agar dapat terus memberikan dampak bagi masyarakat nasional dan global. Karena untuk dapat berhasil memajukan fisheries industry, metode dan instrumen yang tepat agar ekologi tetap dapat terpelihara harus mutlak digunakan. Kelak di kesempatan yang akan datang, Aruna pun membuka kemungkinan untuk mewakili ekosistem perikanan dan kelautan nasional di kancah internasional.

Jumlah Nelayan Aruna Terus Berkembang, Ini Cara Aruna Sejahterakan Nelayannya

Perusahaan perikanan Aruna telah merangkul hampir 40.000 nelayan yang tersebar di 27 provinsi wilayah Indonesia. Angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan target bisnis jangka panjang Aruna dalam mewujudkan misi perusahaan.

“Saya bangga menjadi bagian dari Aruna, tangkapan saya bisa sampai ke luar dan saya merasakan hasilnya. Saya bahkan bisa menyekolahkan anak saya sampai ke jenjang perguruan tinggi berkat saya menjadi bagian dari nelayan Aruna. Aruna telah membantu saya dalam banyak hal. Aruna bisa dibilang jayanya kehidupan nelayan saat ini. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih Aruna,” ujar Nelayan Aruna di Bangkalan, Muridon.

Aruna menyadari, nelayan merupakan salah satu komunitas terpenting dalam rantai bisnis berkelanjutan sehingga fokus operasi bisnis di Aruna pun tertuju pada memberikan added value dan meningkatkan kesejahteraan hidup Nelayan Aruna. Fakta lapangan, Nelayan Aruna telah mampu meningkatkan pendapatannya hampir 10x lipat dari semula. Selain itu, pertengahan tahun kemarin Juni 2022, Aruna berhasil memfasilitasi 2 orang nelayan Aruna di Desa Mola, Wakatobi-Sulawesi Tenggara mendapatkan sertifikat pemberdayaan tanah di atas laut dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Saat ini, sejalan dengan fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) yang tengah gencar membahas tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), Aruna mengambil peran penting dalam hal ini. Program kartu KUSUKA tersebut ditujukan bagi nelayan, petambak, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya akan memberikan banyak kemudahan seperti kemudahan dalam akses pembiayaan kredit usaha rakyat, akses pengajuan bantuan untuk nelayan dan sekaligus menjadi tanda pengenal bagi nelayan itu sendiri.

Tentunya, perusahaan perikanan Aruna akan terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan Ekonomi Biru yang menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai spirit utama poros maritim dunia. Untuk itu Aruna hadir di desa-desa pesisir di Indonesia dengan program pemberdayaan nelayan. Memastikan ketersediaan pasar yang berkelanjutan baik domestik maupun ekspor. Aruna juga memastikan nelayan terproteksi dengan kepemilikan KUSUKA dan BP Jamsostek bagi nelayan yang tergabung bersama Aruna.

“Kami menangkap positif inisiatif pemerintah ini dan tentunya kami ingin turut ambil bagian dalam hal ini. Saya menilai, KUSUKA pastinya akan banyak memberikan manfaat bagi nelayan khususnya untuk nelayan kami. Aruna akan siap membantu dan terlibat dalam mengupayakan nelayan Aruna untuk mendapatkan KUSUKA tersebut,” tutup Utari Octavianty, Co-Founder & Chief Sustainability Aruna.