Ekonomi Biru untuk Keberlanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Upaya mengoptimalkan potensi ini dilakukan melalui konsep “Ekonomi Biru”, yang menjadi fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Ekonomi Biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mencakup sektor kelautan, perikanan, pariwisata, transportasi air, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah.

Lima Program Ekonomi Biru KKP

Berikut adalah lima program Ekonomi Biru yang menjadi prioritas KKP:

• Perluasan kawasan konservasi laut, untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut.
• Penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota, untuk mengatur dan mengendalikan jumlah ikan yang boleh ditangkap oleh nelayan sesuai dengan daya tangkap perairan.
• Pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya dengan menggunakan teknologi dan metode yang ramah lingkungan.
• Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk mengelola dan mengawasi sumber daya dan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan.
• Penanganan sampah plastik di laut, untuk mengatasi masalah sampah plastik di laut yang dapat merusak ekosistem laut dan mengganggu aktivitas perikanan.

Konsep Ekonomi Biru untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

Dengan menerapkan Ekonomi Biru, Indonesia dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat, khususnya nelayan, dapat menikmati manfaat dari hasil sumber daya kelautan dan perikanan.

Di samping itu, pemanfaatan sumber daya juga harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak mengurangi ketersediaan dan kualitas sumber daya tersebut di masa depan.

Konsep Ekonomi Biru diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan mitigasi perubahan iklim. Ketahanan pangan berarti Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya protein hewani dari hasil perikanan. Mitigasi perubahan iklim berarti Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim.

Indonesia sebagai Pemimpin Industri Ekonomi Biru

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meraih penghargaan sebagai The Best Leader for Developing Blue Economy Strategy pada Indonesia Visionary Leader (IVL) 2023. Penghargaan ini diberikan karena Menteri Trenggono dinilai mampu menggagas dan mengimplementasikan program-program berbasis Ekonomi Biru dengan baik.

Selain itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, mengungkapkan bahwa KKP berhasil meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2022, PNBP mencapai Rp1,79 triliun, yang merupakan rekor tertinggi sejak KKP berdiri pada tahun 1999.

Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri Ekonomi Biru dunia. Dengan luas wilayah perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi, Indonesia juga memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.

Oleh karena itu, kerja sama dari berbagai pihak sangatlah diperlukan untuk mencapai keberlanjutan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Aruna, sebagai perusahaan perikanan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir, menjalin kemitraan dengan para nelayan lokal. Hal ini telah membantu meningkatkan pendapatan nelayan lokal dan menciptakan lapangan kerja di daerah pesisir.

Selain itu, kami juga menggunakan alat tangkap ramah lingkungan yang dapat membantu menjaga kelestarian sumber daya kelautan, serta selalu menjaga kualitas hasil tangkapan agar dapat memenuhi standar keamanan pangan.