KKP Kembangkan Teknologi IMIP Demi Kemajuan Fisheries Indonesia, Aruna Adakan Program Penyuluhan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menggelar pertemuan dengan Lars Bo Larsen selaku Duta Besar Denmark dan Anne Marie selaku Ambassador of Technology Denmark di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di awal tahun 2023. Topik penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai pengembangan teknologi satelit Integrated Maritime Intelligent Platform (IMIP) yang baru ini diresmikan KKP demi memperkuat sistem pengawasan fisheries Indonesia dengan berbasiskan teknologi.

Bentang Laut yang Luas Menjadi Tantangan dalam Hal Pengawasan

Indonesia memiliki bentang laut yang begitu luas, sehingga pendekatan teknologi dengan menggunakan satelit memang sangat diperlukan agar KKP memiliki sistem pengawasan sumber daya perikanan di perairan yurisdiksi Indonesia. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) yang memberikan dampak buruk bagi ekosistem dan industri perikanan domestik. Trenggono berujar bahwa karena pihaknya sangat mementingkan lingkungan dan kesejahteraan nelayan, maka IMIP harus segera diimplementasikan agar nelayan pun juga dapat menerima berbagai update informasi terkini.

Baca Juga : Pertamina Tambah 30 SPBU untuk Sea Fisheries Industry di Pelosok Negeri, Aruna Siap Dukung

KKP Membuka Opsi Kerjasama Teknologi Demi Perkuat Fisheries Indonesia

“Di pesisir, begitu banyak tantangan di sana. Sejauh 2 mil dari pesisir adalah wilayah yang sangat rentan, dan banyak konflik. Di area itu ada lamun, mangrove. Dengan teknologi ini, pemantauan bisa dilakukan secara optimal,” pungkas Trenggono. Langkah yang diambil Trenggono untuk menjalin kerjasama teknologi dengan negara-negara sahabat, diapresiasi oleh Dubes Lars Bo Larsen sebagai langkah yang tepat untuk memperkuat teknologi pengawasan demi menjamin terselenggaranya sustainable fisheries dan memerangi tindakan IUUF. Lars Bo Larsen juga mengakui bahwa teknologi pengawasan memang merupakan salah satu solusi untuk menghadirkan ekosistem laut yang sehat dan sektor fisheries Indonesia yang produktif.

Pengembangan IMIP atau disebut juga Command Center ini digadang dapat mendeteksi profil serta pergerakan kapal yang melintasi perairan Indonesia serta Zona Ekonomi Eksklusif, selain itu sistem ini pun dapat mendeteksi kelengkapan administrasi kapal yang di antaranya adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Teknologi ini tentu saja akan membantu pemerintah untuk memajukan fisheries Indonesia dan membantu pemerintah untuk menegakkan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang nantinya penangkapan ikan akan diatur dengan sistem kuota dan zonasi.

Fungsi Satelit IMIP Akan Terus Dikembangkan KKP

Kinerja teknologi satelit yang dikembangkan oleh KKP dengan menjalin kerjasama dengan negara Denmark ini, nantinya akan terus ditingkatkan. Segala penguatan teknologi satelit ini tentu saja memiliki satu tujuan, yakni untuk menegaskan komitmen KKP dalam mengelola perairan laut secara berkelanjutan demi menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kesehatan ekosistem. Selain itu, nantinya kehadiran Command Center ini juga akan membantu memantau kondisi perairan dari tumpahan minyak, serta memantau kelestarian ekosistem pesisir seperti kesehatan terumbu karang serta hutan mangrove.

Aruna sebagai perusahaan perikanan yang mengutamakan pemanfaatan teknologi yang tepat guna demi memajukan perikanan Indonesia, akan terus mendukung setiap langkah positif KKP untuk menjaga kelestarian ekologi sambil tetap mengupayakan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya koneksi Aruna kepada 40.000 lebih nelayan di seluruh Indonesia, Aruna sendiri melalui Local Hero dan Aruna Hub telah melakukan upaya komunikasi dua arah untuk membahas praktik illegal dan overfishing melalui berbagai program yang telah dilaksanakan secara reguler, seperti Silaturahmi Nelayan Aruna atau yang biasa disebut Sarasehan. Semoga kedepannya, produk perikanan yang mengisi pasar supplier seafood domestik maupun global sudah bersih dari praktik IUUF.

Pertamina Tambah 30 SPBU untuk Sea Fisheries Industry di Pelosok Negeri, Aruna Siap Dukung

Kemajuan sea fisheries industry Indonesia bukanlah hanya tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat luas. Dukungan lintas kementerian yang dapat meningkatkan sinergi dan output positif menunjukkan bahwa kemajuan sektor kelautan dan perikanan kita merupakan komitmen bersama. Salah satu dukungan lintas kementerian yang patut diapresiasi adalah langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Khusus yang tentunya akan mendatangkan kemudahan bagi para nelayan untuk melaut.

Kementerian BUMN Dukung Kemajuan Sea Fisheries Industry Dengan Berbagai PKM

“Dari hasil diskusi kami, akan ada empat program ke depan. In­sya Allah ini menjadi tugas kami semua sebagai pembantu presi­den, untuk memastikan apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri BUMN Erick Tohir yang baru saja selesai mengadakan pertemuan dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Sinergitas yang terjalin antara Kementerian BUMN dan KKP ini merupakan wujud komitmen kedua belah kementerian untuk mengembangkan ekonomi biru dan memajukan sea fisheries industry di Indonesia.

Hilirisasi SDA Harus Dilakukan Demi Kemajuan Bangsa

Erick mengungkapkan bahwa wilayah Indonesia yang 75%-nya merupakan lautan sedangkan daratannya hanyalah 25%. Dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) laut yang dimiliki, Indonesia harus mengelolanya dengan baik agar dapat kekayaan SDA ini dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan menurut Erick adalah dengan melakukan hilirisasi SDA. “Jangan hanya sumber daya alam Indonesia saja yang diambil negara lain, lalu menjadi pertum­buhan ekonomi bangsa lain. Karena market kita besar,” tegasnya.

Penambahan SPBU di Lokasi Pelabuhan Perikanan dan Kampung Nelayan Maju

KKP akan membangun pelabuhan perikanan dan kampung-kampung nelayan maju dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan  serta keluarganya, oleh karena itulah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP melakukan penandatangan PKS dengan PT Pertamina Patra Niaga mengenai Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Afian Nasution, mengatakan bahwa akan ada penambahan 30 SPBU lagi di tahun 2023, setelah 387 SPBU khusus nelayan sudah beroperasi. Pertamina akan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, serta keterjangkauan harga bagi para nelayan domestik, agar hasil tangkapan bisa terserap pasar dan memenuhi kebutuhan supplier seafood di masing-masing daerah.

Berbagai Kerjasama Akan Dijalin KKP dengan Kementerian BUMN

Trenggono juga menjelaskan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan ekonomi biru serta memajukan sea fisheries industry, KKP memang memerlukan sinergi dan kolaborasi yang datang dari berbagai pihak. Khususnya dalam perihal pengembangan dan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan, memang diperlukan dukungan dari seluruh kementerian. Oleh karena itulah, kerjasama yang terjalin antara KKP dan Kementerian BUMN bukan hanya terbatas pada kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), melainkan beraneka program lain yang akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tetap mengutamakan pengimplementasian sustainable fisheries.

Aruna Siap Dukung Program Pemerintah dan BUMN

Kerjasama yang terjalin antara KKP dan Kementerian BUMN ini akan mendukung pembukaan area dan zona perikanan baru yang dikembangkan oleh pemerintah. Aruna berharap, sinergi yang terjalin ini dapat membantu nelayan melakukan efisiensi biaya berkat subsidi harga khusus yang ditetapkan oleh Pertamina. Aruna juga bersedia membantu pemerintah untuk memberikan mapping kebutuhan bahan bakar ke 40.000 lebih Nelayan yang juga terdata dalam ekosistem Aruna Hub yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Pengoptimalan aspek internal diharapkan dapat berimbas baik secara langsung maupun tak langsung ke akses pasar yang lebih luas. Termasuk mancanegara. Tak hanya itu, dengan adanya kebijakan ini, Aruna juga bertekad untuk menggandeng lebih banyak nelayan sebagai mitra kerja yang berwawasan, terlebih terkait update informasi mengenai program pemerintah.

Aruna Ciptakan Forum Perikanan Berkelanjutan

Pada 17 dan 18 Maret 2022 lalu, Aruna, startup perikanan asal Indonesia yang merevolusi ekosistem perdagangan hasil laut melalui teknologi, mengadakan sebuah acara bertajuk “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022 by Aruna”.

Sebagai satu dari sekian rangkaian acara hari jadi Aruna yang ke-6, IOSF 2022 by Aruna menghadirkan sebuah FGD, talkshow, dan webinar yang mengupas tuntas mengenai implementasi keberlanjutan ekosistem laut. Acara anniversary Aruna yang ke-6 turut dihadiri oleh berbagai pembicara ahli, seperti akademisi, pejabat pemerintah, praktisi bisnis, dan LSM.

Acara tersebut dibuka oleh Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna, Utari Octavianty. Ia mengatakan, “IOSF 2022 by Aruna ini menandai optimisme kami pada keberlanjutan ekosistem laut yang bisa diimplementasikan melalui proses bisnis yang bertanggung jawab di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hingga saat ini, melalui Local Heroes kami di lapangan, kami mengedukasi nelayan tentang banyak hal, seperti pengetahuan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tentang pentingnya konsep keberlanjutan. Di lain hal, kami juga memfasilitasi mereka dengan akses menuju permodalan, asuransi kesehatan, sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan untuk istri para nelayan.”

Dihadiri Oleh Pakar Ahli Perikanan dari Berbagai Bidang

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, yang diwakili oleh Kepala Badan Riset dan SDM KP, I Nyoman Radiarta, turut memberikan dukungannya terkait dengan harmoni ekologi dan ekonomi pada ekosistem kelautan atau dikenal dengan Blue Economy. Blue Economy ini diyakini mampu membuka peluang investasi dan lapangan kerja, serta semakin mendongkrak perekonomian nasional. Mengamini hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pihaknya juga siap untuk mengumpulkan komitmen global dalam rangka merealisasikan restorasi kesehatan laut dengan menerapkan kuota penangkapan. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya sustainable fishery dan seafood. Pada kesempatan yang sama, LPEM UI pun menyampaikan hasil risetnya terkait peningkatan perekonomian masyarakat wilayah pesisir pasca kehadiran Aruna sebagai startup dalam negeri yang bergerak di bidang fishery industry.

Hasil Dari “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022”

Untuk diketahui secara lebih rinci, riset dan acara IOSF 2022 by Aruna secara keseluruhan mengacu pada 3 poin utama di bawah ini, yaitu:

• Pentingnya merumuskan dan membumikan konsep Blue Economy serta memiliki blue print yang jelas tentang strategi perikanan Indonesia.
• Diperlukannya pendampingan dan edukasi bagi nelayan Indonesia tentang Climate Change beserta dampaknya pada komoditas laut.
• Perumusan peraturan pemerintah yang ajeg dan memihak pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih tenang dan tingkat kepercayaan investor pada sektor perikanan di Indonesia pun akan semakin tinggi.

Harapannya, 3 poin tersebut dapat menjadi framework kita bersama dalam mencapai keberlanjutan ekosistem dan perikanan. “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022 by Aruna” ini menandai komitmen Aruna untuk mensejahterakan seluruh pemangku kepentingan di industri perikanan, mulai dari nelayan, masyarakat pesisir, pelaku bisnis, pemerintah, serta masyarakat umum, seperti konsumen.