Jaga Kualitas Produk Perikanan, Aruna Terapkan Higiene dan Sanitasi dalam Produksi

Produk perikanan merupakan sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat Indonesia. Namun, kualitas produk perikanan dapat menurun jika tidak dijaga dengan baik. Untuk menjaga kualitas produk perikanan agar tetap aman dan sehat untuk dikonsumsi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan higiene dan sanitasi yang baik dalam proses produksi.

Kami akan membahas higiene dan sanitasi dalam industri perikanan dan langkah yang diterapkan oleh Aruna, sebuah perusahaan perikanan yang senantiasa menyediakan produk-produk yang aman dan higienis.

Higiene dan Sanitasi dalam Industri Perikanan

Higiene dan sanitasi bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keamanan produk dari kontaminasi mikroorganisme dan hewan berbahaya. Kontaminasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti keracunan makanan dan infeksi pencernaan. Oleh karena itu, pelaku usaha perikanan harus menerapkan higiene dan sanitasi yang baik dalam proses produksi.

Standar higiene dan sanitasi dalam pengolahan produk perikanan ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi. Standar tersebut mewajibkan pekerja yang menangani hasil perikanan untuk menerapkan higiene dan sanitasi yang baik di tempat kerja.

Manfaat Higiene dan Sanitasi dalam Industri Perikanan

Penerapan higiene dan sanitasi yang baik dapat memberikan manfaat bagi hasil perikanan, yaitu:

• Meningkatkan kualitas, keamanan, dan kesehatan produk perikanan.
• Meningkatkan daya saing produk perikanan.
• Meningkatkan kepercayaan konsumen.

Higiene dan sanitasi juga dapat bermanfaat bagi pekerja dan lingkungan. Penerapan higiene dan sanitasi yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan. Dengan begitu, lingkungan kerja akan menjadi nyaman, bersih, dan sehat.

Penerapan Higiene dan Sanitasi oleh Aruna

Aruna berkomitmen untuk menerapkan higiene dan sanitasi yang baik dalam proses produksinya. Untuk itu, Aruna memberikan pelatihan higiene dan sanitasi kepada Aruna Picker, yaitu komunitas masyarakat pesisir yang bekerja untuk memproses komoditas perikanan. Pelatihan tersebut diberikan oleh tim Quality Control (QC) Aruna.

Selama bekerja, Aruna Picker diwajibkan memakai pakaian kerja yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu apron, hair net, masker, sarung tangan, dan sepatu kedap air. Penggunaan kosmetik dan perhiasan tidak diperbolehkan. Selain itu, Aruna Picker juga diberikan edukasi mengenai cara mempertahankan rantai pendinginan agar meminimalisir fluktuasi suhu.

Diana Kartika Pramodhawardhani, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, berharap masyarakat pesisir bisa terus saling membantu menjaga kualitas hasil tangkapan para nelayan. Hal inilah yang membuat Aruna dapat menghasilkan produk perikanan yang berkualitas dengan jaminan mutu.

Higiene dan sanitasi adalah faktor yang krusial untuk menjaga kualitas produk perikanan. Penerapan praktik higiene dan sanitasi yang baik oleh Aruna tidak hanya memberikan manfaat bagi produk perikanan, tetapi juga bagi komunitas pesisir dan lingkungan.

Sebagai masyarakat, kita juga dapat mendukung kualitas produk perikanan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan laut dengan memilih produk dari perusahaan yang menerapkan praktik higiene dan sanitasi yang baik. Dengan langkah kecil ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk industri perikanan Indonesia.

Pemda Banjar Terus Dampingi Pelaku Wirausaha Perikanan Bioflok

Pada tahun 2021 seorang pemuda bernama Erik Hidayat yang merupakan wirausaha perikanan mentransformasikan kegiatan pembudidayaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, dengan beralih mengembangkan pembudidayaan ikan dengan sistem bioflok. Alasan terbesar Erik melakukan transformasi pada kegiatan usahanya ini, karena memandang sistem bioflok lebih efisien memaksimalkan penggunaan lahan dan dalam mendapatkan hasil panen. Transformasi yang dilakukan wirausahawan muda ini mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar. Kepopuleran Erik serta sistem budidaya ikan tawar bioflok pun lantas melesat di tengah masyarakat Kota Banjar.

Sistem Budidaya Bioflok Memang Lebih Efisien Dibandingkan dengan Teknik Manual

Sistem atau teknik budidaya bioflok merupakan salah satu teknologi budidaya perikanan dengan cara merekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan memanfaatkan mikroorganisme yang secara langsung berdampak pada peningkatan nilai kecernaan pakan pada ikan. Jika dilihat berdasarkan rasio luas lahan, dalam satu unit bioflok berukuran 10 meter kubik bisa digunakan untuk pembudidayaan 1.000 ekor ikan. Sementara jika melakukan pembudidayaan dengan teknik manual, sebelumnya Erik hanya dapat menampung 100 ekor benih ikan dalam tanah seluas 10 meter kubik. Pemanfaatan lahan yang lebih efisien ini terang saja membuat banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti jejak Erik dan beralih profesi menjadi wirausaha perikanan.

Budidaya Dengan Metode Bioflok Bukan Tanpa Kendala

Memang keberhasilan tidak mungkin dapat diraih tanpa melalui rintangan terlebih dahulu, termasuk dengan keberhasilan budidaya ikan dengan metode bioflok yang telah mencuri perhatian masyarakat Kota Banjar. Setelah ramai diterapkan oleh masyarakat, sistem budidaya ikan yang memenuhi aspek sustainable fisheries ini terhadang oleh berbagai kendala yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi, diantaranya:

• Penggunaan pakan memang menjadi lebih efisien, namun harga pakan yang tinggi tetap menyebabkan biaya yang membengkak
• Membutuhkan biaya listrik yang besar karena mengandalkan alat sirkulasi oksigen

Disamping kedua alasan yang tersebut diatas, harga jual hasil panen pun menjadi salah satu tantangan perkembangan budidaya dengan sistem bioflok di Kota Banjar yang harus segera dicari solusinya.

Dinas KP3 Kota Banjar Memberikan Pendampingan dan Subsidi Bagi Wirausaha Perikanan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar Yoyon Cuhyon S.Pt, M.Si Kota Banjar mengungkapkan telah menyiapkan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh para pelaku budidaya bioflok di daerahnya. Pihak Dinas KP3 Kota Banjar bahkan sebelumnya pernah memberikan pasar bagi para pembudidaya untuk menjual langsung tanpa melalui pengepul, namun kendala besarnya biaya operasional tetap saja harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dinas KP3 Kota Banjar menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pembinaan serta berusaha memberikan akses pasar bagi para pembudidaya perikanan bioflok. “Atasi permasalahan biaya produksi, kami bisa memberikan rekomendasi ke PLN bagi para pembudidaya bioflok di Kota Banjar untuk mendapatkan subsidi.”, ujar Yoyon. Di tahun 2023, Yoyon menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha memberikan bantuan demi mendampingi pelaku wirausaha perikanan dengan sistem bioflok di Kota Banjar agar dapat terus menjadi bagian dari fisheries industry.

“Kami akan sinkronisasi kegiatan yang ada di desa dan program perikanan dari KKP, Tak hanya itu, kami juga akan berusaha di dalam perubahan anggaran APBD nanti,” kata Yoyon. Rencananya Bank Indonesia pun akan turun tangan dengan memberikan bantuan pembangunan tempat penampungan dan pemasaran hasil budidaya ikan.

Implementasi Sustainability Harus Dilakukan Dengan Cara yang Menyeluruh

Penerapan perikanan yang berkelanjutan memang bukan hanya mengenai kegiatan yang ramah lingkungan, namun juga mengenai pengembangan wawasan yang harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan Aruna sebagai perusahaan perikanan yang menjadi supply chain aggregator, bukan hanya dengan mengajak para nelayan untuk melakukan kegiatan perikanan yang berkelanjutan, namun juga memberikan akses pasar yang lebih luas hingga ke pasar global.

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku budidaya bioflok di Kota Banjar harus mendapat perhatian dari seluruh pihak agar tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui sektor kelautan dan perikanan. Pihak Dinas KP3 Kota Banjar pun dapat menjalin kerjasama dengan pihak akademisi dan peneliti perikanan untuk mengutamakan perbaikan  sistem budidaya dan standar mutu hasil panen. Sehingga kedepannya perkembangan hasil budidaya dengan teknik bioflok siap mengakses pasar yang lebih luas.

Aruna Hub yang merupakan ekosistem masyarakat perikanan binaan Aruna akan siap membantu Pemkot Banjar ataupun daerah lainnya untuk menjajaki kerjasama demi memberikan pendampingan bagi para pelaku budidaya ikan domestik. Karena dengan mengedepankan kolaborasi dan knowledge transfer dari berbagai stakeholder akan semakin mudah mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di sektor perikanan.

Utamakan Pengendalian Mutu Demi Memajukan Fisheries Main Industry

Pemerintah Republik Indonesia  telah memilih road map blue economy atau ekonomi biru sebagai sebagai haluan pembangunan jangka panjang. Tentu saja setiap perangkat pemerintah pun mulai bergerak untuk mendukung keberhasilan penerapan ekonomi biru ini. Konsep ekonomi biru memang menitikberatkan pada sektor kelautan yang tentu saja akan memberikan dampak besar pada fisheries main industry.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebutkan bahwa pengendalian mutu masih menjadi domain dari KKP untuk memastikan bahwa produk-produk dari industri perikanan dan kelautan memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditentukan. Untuk mendukung program besar bertema Blue Economy, KKP telah menyiapkan berbagai langkah pengendalian dan pengawasan mutu untuk menjaga kualitas hasil produksi dari fisheries main industry. Sebagai supplier iklan laut, Anda juga dapat turut serta dalam program ini dengan memastikan bahwa produk-produk iklan laut yang Anda tawarkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh KKP.

Penerapan Pengendalian Mutu Harus Memenuhi Aspek Sustainability dan Memajukan Fisheries Main Industry

Sebagai unit quality control/penjamin mutu dan pengimplementasian penangkapan ikan terukur, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)  yang diketuai oleh Pamuji Lestari menjabarkan bahwa jaminan mutu juga diterapkan secara menyeluruh, termasuk di bidang pengembangan penerapan sustainable fisheries budidaya laut, pesisir dan darat. Quality control di bidang budidaya perikanan ini diterapkan melalui Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan traceability (ketertelusuran). Tentu saja penerapan quality assurance juga berlakukan pada kapal penangkapan ikan dan pelabuhan pendaratan demi mendorong meningkatnya jumlah kapal yang patuh terhadap persyaratan mutu.

Quality Assurance dipandang Tari berperan penting untuk dapat mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta perikanan secara sustainable, “Dengan begitu akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil serta masyarakat umum,” pungkasnya.

Quality Assurance Berperan untuk Memastikan Hasil Target Produksi

Sebagai industri utama di Indonesia, perikanan menjadi fokus dalam rakernas BKIPM yang digelar di Sorong. Supplier iklan laut harus memastikan pengendalian mutu yang efektif agar target produksi tercapai sesuai standar mutu. Quality assurance dapat membantu memastikan kualitas produk perikanan yang terjaga, memenuhi harapan pelanggan, dan meningkatkan reputasi industri.

Hasil dari rakernas yang merancang pengawasan dan penjaminan mutu di fisheries main industry tentunya sangat dinantikan oleh seluruh insan kelautan dan perikanan, baik para nelayan, perusahaan perikanan, distributor seafood bahkan para konsumen. Dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang lebih baik, maka taraf hidup masyarakat akan meningkat dan konsumen bisa mendapat produk dengan jaminan kualitas yang baik.

Standar Kualitas Produk Perikanan yang Berkelanjutan Menjadi Kunci Penting bagi Aruna

Aruna sebagai perusahaan perikanan yang selama ini menerapkan wawasan keberlangsungan untuk dapat memajukan taraf hidup para nelayan dan membuat para konsumen bisa lebih mudah mendapatkan produk perikanan yang yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau, turut menantikan output dari rakernas yang digelar di Sorong ini, meskipun Aruna memang telah membantu para nelayan meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan membuat standar kualitas yang lebih baik untuk mengontrol hasil tangkapan dan budidaya.

Keberhasilan Aruna dalam menerapkan perikanan yang sustainable di berbagai daerah di Indonesia tidak lepas dari peran Local Heroes dan ekosistem Aruna Hub karena setiap daerah yang pasti memiliki kearifan lokal tersendiri. Tentu hal ini harus menjadi pertimbangan KKP untuk menyiapkan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu perikanan agar dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh pelaku perikanan di seluruh daerah.

Keterbukaan KKP dalam Pengimplementasian Sustainable Fisheries Concept

Pengelolaan sektor perikanan secara berkelanjutan (sustainable fisheries concept) memiliki 3 unsur yang saling berkaitan, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut diungkap oleh Pakar Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Teknologi Kelautan, dan Analisis Sistem Perikanan, Sugeng Hari Wisudo. Oleh karena itu, pemerintah pun harus membuat peraturan yang juga memperhatikan kepentingan pelaku usaha, konservasi, dan masyarakat. “Di sinilah pentingnya keterbukaan. Saya melihat KKP sudah membuka dan nelayan sudah berdialog dan ini terus dilakukan, sehingga nanti bertemu di titik optimum untuk semua,“ pungkas Sugeng.

Baru-baru ini pemerintah membuka forum diskusi dengan para nelayan untuk membahas mengenai perubahan mekanisme PNBP (pendapatan negara bukan pajak) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dari praproduksi ke pascaproduksi. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi sustainability dalam fisheries industry agar ketersediaan ikan di laut tetap terjaga.

Perubahan Birokrasi dari Praproduksi ke Pascaproduksi sejalan dengan Ekonomi Biru dan Memberi Kemudahan Akses

Dalam diskusi Bincang Bahari dengan tajuk “Pengaturan PNBP Pascaproduksi” di Media Center KKP yang digelar pada Kamis, 19 Januari 2023 dan turut dihadiri oleh forum nelayan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ukon Ahmad Furqon memberikan penjelasan lebih mendetail mengenai perubahan mekanisme pungutan ini. Perubahan mekanisme penghitungan pascaproduksi ini juga sekaligus menghilangkan biaya pengurusan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), sehingga PNBP hanya berdasarkan jumlah tangkapan riil.

Dengan perkuatan infrastruktur pelaporan yang menggunakan teknologi tepat guna, para nelayan dan pelaku usaha dapat mengisi data hasil tangkapan secara mandiri melalui aplikasi e-PIT. Data yang diinput secara mandiri tersebut nantinya akan diverifikasi oleh pemerintah dan jika setelah verifikasi ada kekurangan bayar, maka pelaku usaha diwajibkan membayar sisa kekurangan tersebut. Perubahan mekanisme penghitungan pungutan ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diberlakukan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengedepankan Diskusi dalam Menentukan Kebijakan demi Penerapan Sustainable Fisheries Concept yang Sinergis

KKP dalam menetapkan kebijakan dan pengimplementasian sustainable fisheries concept tentu saja tetap melibatkan dan mendengar masukan yang diberikan oleh para nelayan dan para pelaku usaha, salah satunya saat nelayan meminta agar adanya penurunan tarif indeks PNBP untuk kapal berukuran diatas 60 GT. Ukon menyatakan sudah menyiapkan jalan keluarnya dengan melakukan penyesuaian Harga Acuan Ikan (HAI) yang menjadi salah satu variabel penghitungan mekanisme pascaproduksi pungutan PNBP. 

Kajidin selaku Ketua Front Nelayan Bersatu Indramayu juga mengungkapkan bahwa mereka tidak mempersoalkan perubahan mekanisme, namun meminta peninjauan ulang besaran indeks bagi kapal di atas 60 GT dan pemerintah bisa mempercepat masa transisi. “Kapal di atas 60 GT mendapat masukan dari nelayan karena dianggap cukup besar indeks tarifnya. Ini yang kita serap. Pak Menteri juga sudah menerima langsung teman-teman nelayan belum lama ini. Saat ini proses sedang berjalan, dan kami sudah diskusi dengan teman-teman di Kemenkeu dan mereka mendukung. Kami tetep diskusi bagaimana ini cepat selesai sesuai harapan,” ungkap Ukon.

Aruna yang terus mengedepankan sinergi dengan masyarakat melalui Aruna Hub, sangat mengapresiasi keterbukaan KKP untuk mau mendengar aspirasi nelayan sebagai bagian dari ekosistem perikanan dalam mengimplementasikan sustainable fisheries concept. Hal ini dilakukan untuk menerapkan sistem perikanan yang berkelanjutan memang harus tetap memperhatikan kepentingan setiap golongan yang terlibat didalamnya, termasuk masyarakat pesisir bahkan para pelaku perikanan di bagian supplier seafood. Dengan demikian, setiap kebijakan bukan hanya dibuat untuk kepentingan pemerintah, pelaku usaha, konservasi, atau masyarakat kecil saja melainkan dapat memunculkan sinergi agar dapat berjalan dengan baik dan simultan.

Jumlah Nelayan Aruna Terus Berkembang, Ini Cara Aruna Sejahterakan Nelayannya

Perusahaan perikanan Aruna telah merangkul hampir 40.000 nelayan yang tersebar di 27 provinsi wilayah Indonesia. Angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan target bisnis jangka panjang Aruna dalam mewujudkan misi perusahaan.

“Saya bangga menjadi bagian dari Aruna, tangkapan saya bisa sampai ke luar dan saya merasakan hasilnya. Saya bahkan bisa menyekolahkan anak saya sampai ke jenjang perguruan tinggi berkat saya menjadi bagian dari nelayan Aruna. Aruna telah membantu saya dalam banyak hal. Aruna bisa dibilang jayanya kehidupan nelayan saat ini. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih Aruna,” ujar Nelayan Aruna di Bangkalan, Muridon.

Aruna menyadari, nelayan merupakan salah satu komunitas terpenting dalam rantai bisnis berkelanjutan sehingga fokus operasi bisnis di Aruna pun tertuju pada memberikan added value dan meningkatkan kesejahteraan hidup Nelayan Aruna. Fakta lapangan, Nelayan Aruna telah mampu meningkatkan pendapatannya hampir 10x lipat dari semula. Selain itu, pertengahan tahun kemarin Juni 2022, Aruna berhasil memfasilitasi 2 orang nelayan Aruna di Desa Mola, Wakatobi-Sulawesi Tenggara mendapatkan sertifikat pemberdayaan tanah di atas laut dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Saat ini, sejalan dengan fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) yang tengah gencar membahas tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), Aruna mengambil peran penting dalam hal ini. Program kartu KUSUKA tersebut ditujukan bagi nelayan, petambak, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya akan memberikan banyak kemudahan seperti kemudahan dalam akses pembiayaan kredit usaha rakyat, akses pengajuan bantuan untuk nelayan dan sekaligus menjadi tanda pengenal bagi nelayan itu sendiri.

Tentunya, perusahaan perikanan Aruna akan terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan Ekonomi Biru yang menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai spirit utama poros maritim dunia. Untuk itu Aruna hadir di desa-desa pesisir di Indonesia dengan program pemberdayaan nelayan. Memastikan ketersediaan pasar yang berkelanjutan baik domestik maupun ekspor. Aruna juga memastikan nelayan terproteksi dengan kepemilikan KUSUKA dan BP Jamsostek bagi nelayan yang tergabung bersama Aruna.

“Kami menangkap positif inisiatif pemerintah ini dan tentunya kami ingin turut ambil bagian dalam hal ini. Saya menilai, KUSUKA pastinya akan banyak memberikan manfaat bagi nelayan khususnya untuk nelayan kami. Aruna akan siap membantu dan terlibat dalam mengupayakan nelayan Aruna untuk mendapatkan KUSUKA tersebut,” tutup Utari Octavianty, Co-Founder & Chief Sustainability Aruna.

Aruna Ciptakan Forum Perikanan Berkelanjutan

Pada 17 dan 18 Maret 2022 lalu, Aruna, startup perikanan asal Indonesia yang merevolusi ekosistem perdagangan hasil laut melalui teknologi, mengadakan sebuah acara bertajuk “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022 by Aruna”.

Sebagai satu dari sekian rangkaian acara hari jadi Aruna yang ke-6, IOSF 2022 by Aruna menghadirkan sebuah FGD, talkshow, dan webinar yang mengupas tuntas mengenai implementasi keberlanjutan ekosistem laut. Acara anniversary Aruna yang ke-6 turut dihadiri oleh berbagai pembicara ahli, seperti akademisi, pejabat pemerintah, praktisi bisnis, dan LSM.

Acara tersebut dibuka oleh Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna, Utari Octavianty. Ia mengatakan, “IOSF 2022 by Aruna ini menandai optimisme kami pada keberlanjutan ekosistem laut yang bisa diimplementasikan melalui proses bisnis yang bertanggung jawab di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hingga saat ini, melalui Local Heroes kami di lapangan, kami mengedukasi nelayan tentang banyak hal, seperti pengetahuan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tentang pentingnya konsep keberlanjutan. Di lain hal, kami juga memfasilitasi mereka dengan akses menuju permodalan, asuransi kesehatan, sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan untuk istri para nelayan.”

Dihadiri Oleh Pakar Ahli Perikanan dari Berbagai Bidang

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, yang diwakili oleh Kepala Badan Riset dan SDM KP, I Nyoman Radiarta, turut memberikan dukungannya terkait dengan harmoni ekologi dan ekonomi pada ekosistem kelautan atau dikenal dengan Blue Economy. Blue Economy ini diyakini mampu membuka peluang investasi dan lapangan kerja, serta semakin mendongkrak perekonomian nasional. Mengamini hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pihaknya juga siap untuk mengumpulkan komitmen global dalam rangka merealisasikan restorasi kesehatan laut dengan menerapkan kuota penangkapan. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya sustainable fishery dan seafood. Pada kesempatan yang sama, LPEM UI pun menyampaikan hasil risetnya terkait peningkatan perekonomian masyarakat wilayah pesisir pasca kehadiran Aruna sebagai startup dalam negeri yang bergerak di bidang fishery industry.

Hasil Dari “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022”

Untuk diketahui secara lebih rinci, riset dan acara IOSF 2022 by Aruna secara keseluruhan mengacu pada 3 poin utama di bawah ini, yaitu:

• Pentingnya merumuskan dan membumikan konsep Blue Economy serta memiliki blue print yang jelas tentang strategi perikanan Indonesia.
• Diperlukannya pendampingan dan edukasi bagi nelayan Indonesia tentang Climate Change beserta dampaknya pada komoditas laut.
• Perumusan peraturan pemerintah yang ajeg dan memihak pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih tenang dan tingkat kepercayaan investor pada sektor perikanan di Indonesia pun akan semakin tinggi.

Harapannya, 3 poin tersebut dapat menjadi framework kita bersama dalam mencapai keberlanjutan ekosistem dan perikanan. “Indonesia Ocean Sustainability Forum (IOSF) 2022 by Aruna” ini menandai komitmen Aruna untuk mensejahterakan seluruh pemangku kepentingan di industri perikanan, mulai dari nelayan, masyarakat pesisir, pelaku bisnis, pemerintah, serta masyarakat umum, seperti konsumen.