Kolaborasi KKP & USAID Memodernisasi Fisheries Industry Employment

Data resmi yang dihimpun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa selama ini, 35% dari ketersediaan ikan di perairan Indonesia mengalami eksploitasi yang berlebih. Taksiran kerugian yang tercatat setiap tahunnya ditaksir sebesar 4 Milyar USD, seperti yang telah diungkap oleh Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta. Sebuah nilai yang sangat fantastis, ya! Tak heran jika KKP bergerak cepat untuk mengatasi masalah tersebut hingga ke akarnya, salah satunya melalui kolaborasi yang dilakukan dengan USAID (United States Agency for International Development) untuk memodernisasi fisheries industry employment di Indonesia.

Mengapa Perlu Memodernisasi Fisheries Industry Employment?

KKP telah merancang berbagai program prioritas untuk mentransformasikan sektor kelautan agar lebih baik dan menunjang aspek sustainable fisheries. Tentu saja kita semua sadar bahwa berbagai program prioritas yang dirancang tersebut sudah pasti akan menghadapi tantangan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu pemerintah melalui BRSDM (Badan Riset dan SDM) Perikanan mengambil langkah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk menyukseskan seluruh program yang telah dirancang tersebut.

Salah satu program prioritas KKP adalah dengan menentukan besaran kuota dari tiap kapal perikanan. Pelaksanaan program prioritas ini sekaligus dijadikan momen untuk melakukan eskalasi pada fisheries industry employment. Sehingga tidak heran jika Kepala BRSDM telah menyiapkan seluruh elemen untuk mensukseskan program prioritas pemerintah ini. Bahkan dengan melibatkan seluruh institusi mulai dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), lembaga inkubasi, satuan pendidikan tinggi dan menengah, hingga sekretariat yang berada di Jakarta untuk memastikan program prioritas KKP dapat berjalan dengan baik.

Di samping itu, saat ini BRSDM sedang dalam proses mentransformasikan salah satu satuan pendidikan menjadi Ocean Institute of Indonesia. Sehingga satuan pendidikan tersebut akan fokus pada pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan yang berbasis kompetensi. Langkah pemerintah untuk menyikapi dengan serius berbagai tantangan di bidang kelautan dengan menyiapkan SDM yang matang ini, sangat diapresiasi USAID selaku mitra yang selama ini telah banyak menjalin kolaborasi.

“Sertifikasi kompetensi adalah inti dari pengembangan SDM. Di masyarakat, Puslatluh KP dengan banyak cabangnya di seluruh Indonesia berfungsi sebagai pusat pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan manajerial. Kami memodelkan penyuluhan dan pelatihan kami menggunakan teknologi digital untuk memungkinkan kami untuk menjangkau khalayak yang lebih luas di seluruh Indonesia. Kami juga mengembangkan SMART Fisheries Village dengan produksi perikanan terpadu yang mengadopsi pendekatan inkubasi bisnis holistik untuk membantu mengembangkan startup perikanan dan wirausahawan individu dengan menyediakan berbagai layanan termasuk pelatihan manajemen, pembiayaan modal, dan ventura pasar,” ujar Nyoman.

Kebijakan yang Sejajar Dengan Negara-Negara Maju

USAID menghargai sikap pemerintah dengan menjadikan kuota perikanan sebagai program prioritas. Karena langkah ini juga telah dilaksanakan oleh negara maju seperti Norwegia dan Selandia Baru, yang juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya dan ekosistem. Josh Newlis selaku Senior Fisheries Scientist NOAA (Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional) dalam Workshop Fisheries Management Training Activity 1 “Effective Quota-Setting With Adaptive Implementable Management (AIM)” mengungkapkan bahwa USAID sangat menghargai upaya KKP untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan masyarakat perikanan, ekonomi dan ketahanan pangan dari sektor perikanan.

Kesempatan ini juga dijadikan sebagai ajang saling belajar dan berbagi pengalaman untuk membangun strategi yang adaptif dan praktis dalam menentukan besaran kuota berdasarkan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Trenggono selaku Menteri KKP bahwa Indonesia memiliki  komitmen yang kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan.
Startup Aruna sebagai startup perikanan lokal tentu saja menyambut baik inisiatif pemerintah yang menjadikan fisheries industry employment sebagai mukadimah untuk mentransformasi sektor perikanan. Semangat yang sama dilaksanakan oleh Aruna melalui Aruna Hub yang selama ini menggandeng berbagai lapisan masyarakat untuk bisa memperbaiki ekonomi sekaligus ekologi. Hal ini dilakukan aspek sustainability bisa diimplementasikan di seluruh tingkat, mulai dari pemerintah, nelayan, pelaku industri, supplier seafood selaku aggregator hingga ke konsumen.