Mengapa Sustainable Fisheries Adalah Wawasan Wajib Masyarakat Pesisir?

Data dari pemerintah mencatat bahwa sejak tahun 2012, kasus mamalia laut yang terdampar ke daerah pesisir pantai di Indonesia semakin meningkat. Sebenarnya, pemerintah telah menyikapi hal ini dengan mengambil berbagai tindakan. Namun, dari seringnya beredar video viral mengenai kasus hewan terdampar yang tidak tertangani dengan benar, hal ini semakin menunjukkan bahwa wawasan sustainable fisheries adalah hal yang harus semakin disosialisasikan terutama bagi masyarakat pesisir.

Memang perlu untuk melakukan penelitian serta penelusuran untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan kasus hewan terdampar semakin sering terjadi. Namun, di samping itu, penanganan yang tepat saat terjadi kasus yang terus berulang ini tidaklah kalah penting. Bahkan, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai hewan langka, termasuk jika terjadi kasus hewan langka terdampar.

Wawasan Sustainable Fisheries adalah Ujung Tombak Penanganan

Memang perlu disadari bahwa tidak semua masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan, terlebih juga harus diakui bahwa belum semua nelayan memiliki pengetahuan yang memadai seputar peraturan seputar dunia kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, semua pihak harus fokus untuk gencar mengedukasi masyarakat mengenai prosedur yang harus dilakukan pada saat ada hewan langka yang terdampar di perairan mereka.

Sementara dalam wawasan sustainable fisheries, sangat dilarang keras untuk menangkap dan mengelola jenis hewan yang masuk dalam kategori langka dan dilindungi pemerintah karena inti dari wawasan keberlanjutan adalah mengupayakan keberlangsungan perairan, termasuk menjaga keseimbangan habitat laut.Itulah mengapa wawasan sustainable fisheries menjadi ujung tombak pemerintah untuk menangani kasus hewan yang terdampar.

Pemerintah Telah Membuat Prosedur Quick Response

Pada kasus satwa langka yang terdampar di perairan, baik yang dalam kondisi hidup maupun mati, adalah penting untuk melibatkan keterlibatan dokter hewan.. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ketika masih dijabat oleh Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc mengkonfirmasi bahwa salah satu langkah penting yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana agar dapat mengedukasi, menyosialisasikan,serta menciptakan prosedur first and quick responder yang memang harus melibatkan dokter hewan.

Keterlibatan dokter hewan selaku pihak ahli memang sangat penting, oleh karena itu pemerintah telah menjalin kerjasama dengan Perhimpun dan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 79 Tahun 2018, juga telah dibentuk pokja (kelompok kerja) untuk koordinasi dan pelaksanaan RAN (Rencana Aksi Nasional) konservasi mamalia laut, termasuk di dalamnya membahas mengenai penanganan mamalia terdampar.

Menjaga Keberlangsungan Satwa Menjadi Tugas Bersama

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai sikap dalam menanggapi kasus satwa terdampar, tetapi hal tersebut tidak akan bisa maksimal jika seluruh masyarakat tidak turut berperan aktif. Apalagi, keberlangsungan seluruh satwa juga sangat penting bagi majunya fisheries industry di negara kita. Menyadari hal ini, Aruna pun akan turut serta memberikan dukungan pada pemerintah.
Melalui ekosistem yang terbentuk dalam Aruna Hub, masyarakat pesisir bisa bahu-membahu menjaga kelestarian perairan beserta satwa yang ada di dalamnya. Besar harapan Aruna agar tidak ada lagi terjadi kasus kesalahan penanganan saat ada satwa langka yang terdampar karena wawasan sustainable yang diterapkan oleh Aruna bukan hanya bertujuan meningkatkan taraf hidup, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat pesisir dan keseimbangan lingkungan.