Small Fishermen Should Be the Key to the Downstreaming of Marine Fisheries

Two-thirds of the Republic of Indonesia’s territory consists of oceans with an area of ​​up to 3.257 million square kilometers. It is no wonder that the government has made the sea the axis of development, namely by taking the blue economy course and the vision of making Indonesia the world’s maritime axis. In order to advance marine fisheries in Indonesia, the government is promoting the downstreaming of fisheries. “It’s huge, (but) we haven’t fully utilized its potential,” said President Joko Widodo (Jokowi) when delivering a speech at the 2023 Annual Meeting of the Financial Services Industry on Monday, February 6.

The government, through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, is preparing a strategy to strengthen the competitiveness of marine and fisheries products by downstreaming. The Secretary of the Directorate General for Strengthening the Competitiveness of Marine and Fisheries at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (kkp) Machmud, in the Ocean Talk webinar: How Realistic are the Options for Export Downstreaming and Processing of Marine Products?, held by Ocean Solution Indonesia on Thursday, February 16, stated that this downstreaming strategy includes increasing production, meeting global market product standards, increasing raw material supplies, and utilizing fisheries, quality assurance, and third-party certification.

Downstreaming Must Prioritize the Fate of Small Fishermen

Riza Damanik, as the Chairman of the Indonesian Marine Scholars Association (Iskindo), reminded that the government’s step to downstream fisheries and marine products must involve small fishermen, as Indonesia’s fisheries industry is highly dependent on traditional and small-scale fishermen. Indonesia can also learn from several countries that have successfully applied downstreaming in their marine fisheries sector, such as Vietnam, Thailand, China, and the United States.

“Small fishermen must be the main actors. With the economic structure of the city’s fisheries, which 96 percent is owned by small and traditional fishermen, it is impossible for the downstream sector to grow if the upstream is not healthy,” said Riza in the Iskindo: Innovation and Policy Forum discussion in the Pasar Minggu area, South Jakarta, on Monday, February 20. One example is the insurance program for fishermen and boats regardless of size, which has been successfully implemented by Thailand and Vietnam, so that the downstreaming of the industry can proceed. The success story of China’s downstreaming of fisheries, in which insurance is given to fishermen and their boats, is evidence that the government does not leave fishermen behind in achieving success.

Hilirization in Marine Fisheries Cannot Be Generalized Like in Other Sectors

The strategy of hilirization in the fisheries industry cannot be generalized like in other industries. Therefore, the government needs to carefully map out which fisheries commodities are suitable for hilirization because not all processed fisheries products get better value and prices. In fact, some products will get the best price if they are exported in a raw and fresh condition.

In addition to boosting the economy, hilirization of fisheries products also benefits processed seafood suppliers because they no longer need to import products that are already available domestically. Of course, the success of hilirization depends on the establishment of balanced policies for all parties, including small, medium, and large economic actors. Therefore, Aruna, as a supply chain aggregator company that continues to encourage small-scale fishermen to improve their livelihoods through sustainable fisheries, proactively welcomes the government’s steps regarding the hilirization issue through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP).

So far, Aruna has collaborated with coastal communities to process fisheries products, not only to increase income but also to reduce the amount of fishing waste. Socialization and assistance for small fishermen must be carried out intensively until they can improve their livelihoods and production results. Of course, given the geographical conditions of our country, the assistance for fishermen requires the involvement of non-governmental actors, such as corporations, academia, and civil society organizations.

Emas Hijau yang Berpotensi Majukan Marine Fisheries Indonesia

Indonesia memang sudah terkenal sejak dahulu kala akan lautnya yang luas, diikuti oleh potensi besar yang terkandung di dalam-nya. Tak heran jika dunia marine fisheries kita dicanangkan sebagai sumber utama kemajuan ekonomi biru di Indonesia. Karena memang kita sudah memiliki modal sumber daya alam yang berlimpah. Salah satu potensi kelautan yang siap untuk diolah lebih optimal tersebut adalah si “emas hijau”.

Mengenal Lebih Dekat Si Emas Hijau di Dunia Marine Fisheries

Sepertinya, belum banyak yang awam dengan istilah emas hijau, julukan khusus yang disematkan pada rumput laut. Tentu saja julukan tersebut bukan dibuat secara asal. karena rumput laut tak hanya memiliki nilai ekonomis dan kegunaan di bidang fisheries industry saja, melainkan di berbagai sektor industri lain. Sama seperti emas, rumput laut merupakan komoditas laut yang bernilai tinggi karena seiring berjalannya waktu, kita semakin mengerti fungsi dan kegunaannya.

Berangkat dari potensi rumput laut yang semakin besar manfaatnya di masa depan, pemerintah pun segera menyusun langkah strategis. Kini rumput laut telah termasuk dalam program prioritas untuk tahun 2023 yang didalamnya termasuk pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor.

Ratusan Negara Dunia Mengimpor Rumput Laut dari Indonesia

Sebagai komoditi ekspor, hingga kini tercatat sudah 196 negara yang berlangganan untuk mengimpor rumput laut dari Indonesia. Bahkan pada tahun 2021, tercatat bahwa 30% dari volume ekspor rumput laut dunia berasal dari Indonesia. Selama tahun 2021 sudah 225 ribu ton dan menghasilkan transaksi sebesar USD 345 juta, atau jika dirupiahkan dengan kurs 15 ribu Rupiah senilai lebih dari 5 Triliun Rupiah.

Apa Saja Kegunaan Rumput Laut?

Jika selama ini masyarakat luas hanya mengetahui bahwa pembuatan agar-agar menggunakan rumput laut sebagai bahan dasarnya,faktanya kegunaan rumput laut jauh lebih kompleks daripada hal tersebut. Di samping agar-agar, produk pangan turunan yang berasal dari rumput laut adalah minuman, manisan, stik, mie dan dodol. Pemanfaatan rumput laut dalam industri pangan memang sangat luas, karena selama ini telah digunakan dalam pembuatan karaginan dan alginat, serta membantu pembuatan es krim, roti, susu, sosis, dan edible film.

Yang banyak orang belum ketahui adalah, rumput laut juga terkandung dalam cat, bahan tekstil, kosmetik dan lain sebagainya. Bahkan karena kegunaannya yang luas, selama ini penggunaan produk turunan rumput laut dikelompokkan dalam 5P, yakni pangan, pakan pupuk, produk kosmetik, dan produk farmasi. Di masa depan, pemanfaatan rumput laut ditaksir akan lebih luas lagi. Karena sudah dilakukan berbagai penelitian yang mencari apa lagi manfaat yang bisa diberikan oleh si emas hijau ini.

Belakangan ini saja sudah ada sebuah penelitian yang menghasilkan data bahwa unsur yang terkandung dalam rumput laut dapat digunakan dalam pembuatan bahan bakar (biofuel).

Pemerintah Mengupayakan Sinergi Pentahelix

Melihat berbagai data dan fakta yang dihimpun, Indonesia memang berpeluang besar untuk menjadi pemasok nomor 1 rumput laut di seluruh dunia. Tentu saja hal tersebut baru bisa terealisasi jika pemerintah membuat kebijakan secara holistik dari hulu hingga hilir. Selain itu, KKP dalam sebuah kesempatan juga mengungkapkan akan mengupayakan sinergi pentahelix(akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) demi memajukan budidaya rumput laut.

Tentu saja, Aruna sebagai perusahaan perikanan yang mengedepankan sustainable fisheries siap mendukung sinergi ini, termasuk melalui kemitraan di Aruna Hub. Apalagi selama ini Aruna Hub sudah menjadi mitra para nelayan untuk naik kelas, dimana produk mereka bukan hanya untuk memenuhi supplier seafood lokal tetapi sudah menembus pasar ekspor.

Timbangan Online di Tual siap Majukan Marine Fisheries

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan taraf industri marine fisheries skala nasional dengan menerapkan penggunaan timbangan elektronik yang tersambung langsung secara daring (online) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, Provinsi Maluku. Hal ini ditunjukkan langsung pada Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Tual tanggal 14 September 2022.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (kkp.go.id), penggunaan timbangan elektronik daring ini merupakan wujud nyata pemanfaat teknologi yang sangat berperan untuk meningkatkan akurasi dan mempermudah proses inventarisasi data perikanan. Oleh karena itu, PPN Tual juga sekaligus dijadikan sebagai proyek percontohan dalam hal implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi.

Jalan yang panjang namun pasti menuju kejayaan industri Marine Fisheries Indonesia

Bukan hanya diletakkan di PPN Tual, total pemerintah telah memiliki 12 timbangan elektronik daring yakni sebanyak 6 buah di PPN Tual, 3 buah di PPN Kejawanan (Cirebon, Jawa Barat) dan sisanya sebanyak 3 buah di PPN Ternate. Manfaat dari penggunaan timbangan elektronik mempunyai tingkat galat atau error yang kecil sehingga data timbangan ikan hasil tangkapan bersifat representatif, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, demikian diungkap oleh Menteri Trenggono.

Dengan pengukuran secara daring, maka data timbangan dari hasil tangkapan para nelayan dapat diakses secara realtime dan dapat segera divalidasi oleh pihak verifikator. Bukan hanya meningkatkan pendapatan pemerintah dan memudahkan para nelayan, penerapan timbangan ini juga mendukung semangat sustainable fisheries. Karena setiap kapal yang mendapat izin melaut sudah ditetapkan seberapa besar kuota ikan yang dapat mereka tangkap di laut.

Penentuan kuota sebagai bentuk penerapan output control mechanism

Kini, kapal nelayan tidak dapat lagi sembarang menangkap hasil laut sebanyak-banyaknya. Namun, mereka harus bergerak sesuai dengan kuota yang telah diberikan, yang nantinya akan dicek langsung melalui timbangan elektronik daring di pelabuhan perikanan. Hal ini merupakan wujud transformasi pengelolaan yang tadinya berbasis input control beralih menjadi mekanisme berbasis output control.

Program yang diterapkan pemerintah ini diharapkan sebagai langkah revolusi di bidang marine fisheries, mengingat pengimplementasian program baru ini turut mengupayakan desentralisasi hasil tangkapan di luar Pulau Jawa dan kapal perikanan harus mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan yang telah ditunjuk.

Ekonomi Biru: tujuan akhir industri perikanan indonesia yang berkelanjutan

Selanjutnya, peran seluruh pihak agar penerapan teknologi dalam program yang diterapkan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak dalam mewujudkan pengoptimalan ekonomi biru. Apa yang dimaksud ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan, termasuk peran startup perikanan. Startup Aruna selaku integrated fisheries commerce terdepan di Indonesia pun menjadi bagian dalam upaya memajukan fisheries industry.

Selama ini, melalui Aruna Hub, sudah banyak pihak yang telah digandeng oleh Aruna untuk bukan hanya sekedar meningkatkan taraf ekonomi tetapi untuk memajukan fundamental industri perikanan sambil bersinergi dengan banyak pihak. Bukan hanya para nelayan yang diikutsertakan, melainkan juga melibatkan masyarakat pesisir. Agar peningkatan dunia perikanan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif.

Dengan sinergi yang dilakukan bersama banyak pihak, mulai dari nelayan, jalur distribusi dan supplier seafood, penjual, bahkan konsumen sekalipun menjadi ikut andil dalam memajukan tingkat ekonomi sektor perikanan dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Karena ketika para konsumen semakin bijak untuk memilih penjual dan menggunakan produk konsumsi dengan memperhatikan aspek sustainability, maka roda keberlangsungan akan dapat berputar dengan baik.