Kolaborasi KKP & USAID Memodernisasi Fisheries Industry Employment

Data resmi yang dihimpun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa selama ini, 35% dari ketersediaan ikan di perairan Indonesia mengalami eksploitasi yang berlebih. Taksiran kerugian yang tercatat setiap tahunnya ditaksir sebesar 4 Milyar USD, seperti yang telah diungkap oleh Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta. Sebuah nilai yang sangat fantastis, ya! Tak heran jika KKP bergerak cepat untuk mengatasi masalah tersebut hingga ke akarnya, salah satunya melalui kolaborasi yang dilakukan dengan USAID (United States Agency for International Development) untuk memodernisasi fisheries industry employment di Indonesia.

Mengapa Perlu Memodernisasi Fisheries Industry Employment?

KKP telah merancang berbagai program prioritas untuk mentransformasikan sektor kelautan agar lebih baik dan menunjang aspek sustainable fisheries. Tentu saja kita semua sadar bahwa berbagai program prioritas yang dirancang tersebut sudah pasti akan menghadapi tantangan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu pemerintah melalui BRSDM (Badan Riset dan SDM) Perikanan mengambil langkah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk menyukseskan seluruh program yang telah dirancang tersebut.

Salah satu program prioritas KKP adalah dengan menentukan besaran kuota dari tiap kapal perikanan. Pelaksanaan program prioritas ini sekaligus dijadikan momen untuk melakukan eskalasi pada fisheries industry employment. Sehingga tidak heran jika Kepala BRSDM telah menyiapkan seluruh elemen untuk mensukseskan program prioritas pemerintah ini. Bahkan dengan melibatkan seluruh institusi mulai dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), lembaga inkubasi, satuan pendidikan tinggi dan menengah, hingga sekretariat yang berada di Jakarta untuk memastikan program prioritas KKP dapat berjalan dengan baik.

Di samping itu, saat ini BRSDM sedang dalam proses mentransformasikan salah satu satuan pendidikan menjadi Ocean Institute of Indonesia. Sehingga satuan pendidikan tersebut akan fokus pada pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan yang berbasis kompetensi. Langkah pemerintah untuk menyikapi dengan serius berbagai tantangan di bidang kelautan dengan menyiapkan SDM yang matang ini, sangat diapresiasi USAID selaku mitra yang selama ini telah banyak menjalin kolaborasi.

“Sertifikasi kompetensi adalah inti dari pengembangan SDM. Di masyarakat, Puslatluh KP dengan banyak cabangnya di seluruh Indonesia berfungsi sebagai pusat pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan manajerial. Kami memodelkan penyuluhan dan pelatihan kami menggunakan teknologi digital untuk memungkinkan kami untuk menjangkau khalayak yang lebih luas di seluruh Indonesia. Kami juga mengembangkan SMART Fisheries Village dengan produksi perikanan terpadu yang mengadopsi pendekatan inkubasi bisnis holistik untuk membantu mengembangkan startup perikanan dan wirausahawan individu dengan menyediakan berbagai layanan termasuk pelatihan manajemen, pembiayaan modal, dan ventura pasar,” ujar Nyoman.

Kebijakan yang Sejajar Dengan Negara-Negara Maju

USAID menghargai sikap pemerintah dengan menjadikan kuota perikanan sebagai program prioritas. Karena langkah ini juga telah dilaksanakan oleh negara maju seperti Norwegia dan Selandia Baru, yang juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya dan ekosistem. Josh Newlis selaku Senior Fisheries Scientist NOAA (Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional) dalam Workshop Fisheries Management Training Activity 1 “Effective Quota-Setting With Adaptive Implementable Management (AIM)” mengungkapkan bahwa USAID sangat menghargai upaya KKP untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan masyarakat perikanan, ekonomi dan ketahanan pangan dari sektor perikanan.

Kesempatan ini juga dijadikan sebagai ajang saling belajar dan berbagi pengalaman untuk membangun strategi yang adaptif dan praktis dalam menentukan besaran kuota berdasarkan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Trenggono selaku Menteri KKP bahwa Indonesia memiliki  komitmen yang kuat untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan.
Startup Aruna sebagai startup perikanan lokal tentu saja menyambut baik inisiatif pemerintah yang menjadikan fisheries industry employment sebagai mukadimah untuk mentransformasi sektor perikanan. Semangat yang sama dilaksanakan oleh Aruna melalui Aruna Hub yang selama ini menggandeng berbagai lapisan masyarakat untuk bisa memperbaiki ekonomi sekaligus ekologi. Hal ini dilakukan aspek sustainability bisa diimplementasikan di seluruh tingkat, mulai dari pemerintah, nelayan, pelaku industri, supplier seafood selaku aggregator hingga ke konsumen.

Usaha Perikanan Tangkap Masuk Dalam 5 Program Ekonomi Biru KKP

Perusahaan Aruna sebagai perusahaan perikanan yang terdepan untuk fokus memperbaiki masalah rantai pasokan, selama ini menjadikan pelaku usaha perikanan tangkap sebagai rekan strategis. Langkah tersebut didasari oleh keinginan Aruna yang dapat membuat laut, khususnya fisheries industry sebagai sumber perubahan ke arah yang paling baik. Kini perubahan pun mulai terwujud, dengan semakin meningkatnya wawasan yang dimiliki oleh para komunitas nelayan di berbagai daerah. Mereka jadi lebih peduli akan keberlangsungan sumber daya alam, khususnya kelestarian laut sebagai sumber mata pencaharian.

Kekinian telah lebih dari 26.000 nelayan lokal yang mayoritas merupakan pelaku usaha perikanan tangkap dan tersebar di 27 provinsi, tergabung dalam Aruna Hub. Aruna terus fokus mengedukasi dan mendampingi para nelayan tersebut untuk memakai metode penangkapan ikan yang memenuhi kaedah sustainable fisheries. Data yang terhimpun membuktikan bukan hanya dari sisi pendapatan yang meningkat, dimana rata-rata telah mengalami peningkatan sebesar 3 s/d 12 kali lipat. Berkat menerapkan metode pendampingan yang tepat sasaran dari Aruna, para nelayan justru semakin fokus untuk meningkatkan kualitas ketimbang menangkap ikan sebanyak-banyaknya.

Usaha Perikanan Tangkap Layak Menjadi Fokus Ekonomi Biru

Berkaca dari apa yang telah dicapai oleh Aruna dalam mengusahakan aspek sustainability dan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk meningkatkan taraf ekonomi para nelayan dan masyarakat pesisir, maka tidak heran jika pemerintah pun akhirnya mengambil langkah strategis yang serupa. Dalam menetapkan 5 program prioritas ekonomi biru yang telah diungkap oleh Bapak Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, pemerintah turut memasukan usaha perikanan tangkap ke dalam daftar prioritas tersebut.

Lebih lengkapnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun 5 program prioritas ekonomi biru, yakni:

• Perluasan kawasan konservasi dengan target sebesar 30% dari total wilayah perairan
• Menerapkan kuota untuk usaha perikanan tangkap, agar populasi ikan tetap terjaga
• Mengembangkan budidaya ramah lingkungan di darat, laut dan pesisir.
• Menata pemanfaatan ruang perairan yang termasuk didalamnya merupakan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
• Mengelola sampah laut yang selama ini mengganggu keberlangsungan ekosistem

Penerapan Sustainable Fisheries Bisa Menghasilkan Multiplier Effect

Seperti yang telah Aruna lakukan selama ini untuk mendampingi para nelayan agar meningkatkan kualitas hasil tangkapan mereka dan mengedepankan aspek keberlangsungan, penerapan sustainable fisheries berhasil menimbulkan multiplier effect. Di samping hasil tangkapan mereka yang kini telah berhasil menembus pasar ekspor dan menjadi langganan supplier seafood untuk memenuhi kebutuhan berbagai restoran dan hotel berbintang, para nelayan kini sudah tidak lagi berorientasi pada penangkapan ikan sebanyak-banyaknya (overfishing).

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan sampah di sektor kelautan memang menjadi fokus pemerintah, sehingga penanganannya dimasukan dalam 5 program prioritas. Selain para nelayan telah sadar akan pentingnya mengutamakan kualitas hasil tangkapan dibanding kuantitasnya, permasalahan sampah pun juga bisa teratasi dengan mengedepankan aspek sustainability, mengingat pelaku usaha perikanan juga mengelola sisa hasil tangkapan mereka agar bisa mengurangi jumlah sampah dan tetap menghasilkan nilai ekonomis.

Demikian pula dengan keputusan pemerintah untuk menetapkan batas kuota penangkapan ikan, semoga bisa menyadarkan lebih banyak lagi nelayan dan pelaku industri perikanan untuk menanggapi program tersebut dengan inovasi yang berdampak positif bagi ekonomi dan ekologi. Dengan demikian, akan ada lebih banyak pihak yang bisa turut ambil bagian dalam membantu menjaga ketersediaan ikan untuk jangka panjang, sambil tetap menjalankan kegiatan ekonomi.

Aruna Mengedepankan Sustainable Fisheries Local di “A Lobster Farm”

Kampung Wisata & Budidaya Lobster “A Lobster Farm” di Pantai Amed adalah jawaban Aruna terhadap bagaimana masyarakat dunia sudah semakin peduli terhadap isu sustainability. Karena dengan mengedepankan asas sustainable fisheries local inilah, dunia perikanan negara kita bisa berkembang dalam menyongsong ekonomi biru. Hal ini sekaligus sebagai bukti nyata Aruna sebagai perusahaan perikanan di Indonesia yang terus berinovasi untuk memperluas jangkauan masyarakat, dimana kali ini melibatkan lintas sektor, yakni sektor pariwisata.

Baru saja diresmikan pada 6 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali dan dihadiri langsung oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bisa dikatakan bahwa A Lobster Farm merupakan wahana “1 Stop Sustainable Fisheries Concept”. Karena seluruh aspek didalamnya mengutamakan sustainability sambil melibatkan peran serta pemerintah, komunitas penduduk Pantai Amed dan masyarakat umum pelaku pariwisata.

Penerapan Sustainable Fisheries Local yang Komprehensif

“Inisiasi terbaru Aruna ini merupakan implementasi perdana konsep sustainable tourism yang diwujudkan melalui pengalaman diving. Di Amed, Aruna juga mulai mendirikan Aruna Visit Center sebagai tempat showcase produk seafood Aruna, serta restoran di mana pengunjung dapat mencicipi menu-menu seafood segar. Aruna ingin terus memperluas cakupan fungsi dari A Lobster Farm ini. Dengan demikian, edukasi dan pengalaman yang menarik dapat semakin dibagikan kepada lebih banyak orang,” ujar Utari Octavianty selaku Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna.

Mendukung pengalaman unik yang akan didapatkan para wisatawan saat berkunjung ke tempat ini, mereka juga dapat melihat bagaimana keterlibatan komunitas masyarakat lokal , termasuk  ibu-ibu dan komunitas pesisir secara umum, yang meracik secara langsung bahan-bahan organik untuk pakan lobster yang dibudidayakan.

Lagi-lagi bagaimana Aruna menerapkan sustainable fisheries local terlihat dari bagaimana masyarakat mengumpulkan bahan pakan tersebut. Bahan utamanya terdiri dari bekicot dan sisa ikan tangkapan yang tidak terjual karena tidak lulus standar kualitas. Bekicot tersebut selama ini merupakan hewan hama yang mengganggu lahan pertanian masyarakat. Kini dijadikan sebagai sumber pemasukan baru karena dibeli oleh Aruna untuk diolah menjadi pakan. Dengan demikian maka proses pembuatan pakan ini turut membantu mengurangi barang yang selama ini merupakan sampah dan tidak memiliki nilai ekonomis.

Membawa Produk Perikanan Standar Dunia ke Pantai Amed

Konsep penyajian produk hasil perikanan from sea to table yang diterapkan Aruna juga akan menambah pengalaman para wisatawan. Setelah selama ini berhasil membantu para komunitas nelayan untuk memenuhi standar ekspor dan mengirim hasil tangkapan mereka ke berbagai negara, kini produk tangkapan nelayan di Pantai Amed yang berkualitas tersebut dapat turut dirasakan oleh para wisatawan. Tanpa harus bepergian ke luar negeri, wisatawan bisa mencicipi nikmatnya aneka sajian lezat dari ikan laut tangkapan para nelayan yang masih segar.

Aruna akan terus berinovasi dan menangkap peluang baru yang dapat memajukan sektor perikanan lokal, dari tingkat hulu sampai hilir. Agar tidak hanya berhenti sebagai supply chain aggregator yang memperbaiki rantai supplier seafood yang membantu para produsen dan konsumen dalam meningkatkan kualitas produk perikanan di negara kita.

“Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Kemenparekraf, Bapak Sandiaga Uno atas dukungannya kepada Aruna dalam peresmian ‘A Lobster Farm’ ini. Pastinya, ini menjadi awal yang baru bagi kami untuk dapat semakin berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan serta juga dapat membantu menggerakkan roda perekonomian agar dapat bangkit lebih cepat,” tutup Utari Octavianty.

“A Lobster Farm”, 1 Stop Sustainable Fisheries Concept dari Aruna

Impian Aruna untuk memajukan industri perikanan domestik di Indonesia dengan mengedepankan sustainability, kini telah memasuki babak baru. Tepat pada tanggal 6 Oktober 2022, Aruna telah meluncurkan Kampung Wisata dan Budidaya Lobster “A Lobster Farm” di Pantai Amed, Provinsi Bali. Sebuah “1 Stop Sustainable Fisheries Concept” yang digagas oleh perusahaan perikanan Aruna Indonesia dengan melibatkan peran pemerintah serta ekosistem nelayan dan masyarakat di pesisir Pantai Amed, beserta para pelaku pariwisata.

Kampung Wisata dan Budidaya Lobster ini wujud inovasi Aruna untuk berkontribusi bersama pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya untuk sektor pariwisata. Tidak heran jika Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) turut hadir pada saat diselenggarakannya seremonial peresmian” A Lobster Farm” yang dilakukan secara hybrid di Nusa Dua, Bali.

Dalam peluncuran ini juga hadir Hengky Manurung (Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf RI), I Made Sudarsana (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali), I Wayan Astika (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem). Sedangkan representative dari pihak Aruna yang hadir adalah Dian Lestari selaku Co-Founder dan Director “A Lobster Farm”, serta Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna, Utari Octavianty.

“Bali merupakan garda terdepan untuk transformasi pariwisata di Indonesia, bukan hanya dari sisi keindahannya, namun juga dari potensi laut yang dimilikinya.”, ujar Sandiaga Uno pada saat peresmian Kampung Wisata dan Budidaya Lobster “A Lobster Farm” berlangsung.

A Lobster Farm, Destinasi Wisata Baru yang Mengusung Sustainable Fisheries Concept

Pariwisata di Bali bisa mendunia berkat experience value yang kuat melekat. Berangkat dari hal tersebut, A Lobster Farm adalah 1 Stop Sustainable Fisheries Concept di mana edukasi dan pengalaman menarik bisa sekaligus didapatkan oleh para wisatawan yang berkunjung.

Bahkan, Aruna juga melakukan inovasi dengan sekaligus menjadikan A Lobster Farm sebagai Aruna Hub sekaligus Visitor Center. Kegiatan pariwisata, penelitian dan edukasi di bidang perikanan dapat sekaligus dilakukan di 1 lokasi, sambil melibatkan masyarakat yang telah bergabung menjadi mitra Aruna.

Lebih lanjut, Kemenparekraf juga mengungkapkan bahwa inovasi ini dapat mendorong terwujudnya pariwisata yang inklusif dan sustainable. “Saya harap, niat baik Aruna ini dapat semakin mensejahterakan nelayan dan komunitas pesisir, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, sehingga percepatan pemulihan ekonomi Bali dapat segera terjadi. Jaya terus untuk Aruna!”, demikian diungkapkan oleh Sandiaga Uno.

360° Experience Bersama Lobster Budidaya A Lobster Farm

Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan para wisatawan yang berkunjung selama berada di A Lobster Farm. Mereka bisa merasakan pengalaman tak terlupakan dengan diving sambil berinteraksi dan memberi makan budidaya lobster. Bahan makanan lobster tersebut dibuat langsung oleh ibu-ibu warga sekitar Pantai Amed secara organik, dengan memanfaatkan hasil tangkapan nelayan yang tidak terserap di pasar ikan.

Kemudian pengunjung dapat langsung mencicipi aneka sajian seafood khas Indonesia yang berkualitas dunia dengan konsep sea to table dari hotel, restoran dan kafe setempat. Yang dimaksud dengan sea to table ini adalah bahan utama bukan didapatkan dari pembelian melalui supplier seafood, melainkan hasil tangkapan langsung para nelayan.

Sebagai perusahaan perikanan yang bergerak di bidang supply chain aggregator dan fokus terhadap keberlangsungan ekosistem kelautan, Aruna akan terus mengembangkan fungsi dari A Lobster Farm sebagai model sustainable tourism untuk pemulihan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Sekaligus terus menangkap peluang inovasi bisnis yang selalu dapat mendatangkan dampak positif bagi masyarakat pesisir.

BCL Sebagai Wujud Nyata Sustainable Fisheries Development di Indonesia

Bulan Oktober di tahun 2022 ini akan menjadi bulan yang sibuk bagi siapapun yang memiliki keterkaitan dengan dunia perikanan dan kelautan. Karena bulan ini dicanangkan sebagai Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL). Gernas BCL ini dicanangkan untuk menindaklanjuti amanah yang tertuang Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Keberhasilan Gernas BCL ini juga akan menjadi indikator penting kemajuan sustainable fisheries development di Indonesia.

Fokus utama dalam Gernas BCL yang diselenggarakan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2022 ini adalah mengusahakan aksi nyata untuk mengurangi jumlah sampah plastik di pesisir dan laut. Target yang ingin dicapai pemerintah adalah pengurangan sampah plastik di laut pada tahun 2025 bisa mencapai 70%. Tentu saja ini bukanlah target yang main-main dan akan sangat berdampak terhadap majunya fisheries industry di negara kita.

Gerakan Sustainable Fisheries Development yang Paling Masif

Dalam siaran pers yang dibagikan resmi pada laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebanyak 1.721 orang yang berprofesi sebagai nelayan di 14 daerah akan terlibat aktif dalam Gernas BCL ini. Ribuan nelayan yang akan menjadi agent of change ini tersebar mulai dari ujung timur hingga ke ujung barat Indonesia yakni Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Serang, Cilacap, Cirebon, Bali, Kubu Raya, Balikpapan, Manado, Kendari, Sorong, dan Merauke.

Pemerintah bahkan sudah menyiapkan sistem kompensasi, agar para nelayan yang sudah terdaftar menjadi anggota anggota Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) ini tidak terganggu mata pencahariannya selama aktif mengumpulkan sampah di lautan. Program tersebut sejalan dengan semangat yang selama ini dimiliki oleh  Aruna, agar usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan jangan sampai memberikan dampak buruk bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Pilot Project Telah Berjalan Sejak Awal Tahun

Ternyata sebelum diresmikan menjadi gerakan nasional, KKP telah lebih dulu menjalankan program kompensasi sampah yang dikumpulkan nelayan sejak awal tahun 2022. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya pilot project gerakan ini sudah lebih dulu berjalan sebelum bulan Oktober. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo bahkan telah mengungkapkan bahwa hingga kini telah terdata sebanyak 23,7 ton sampah yang telah terkumpul.

Tidak heran jika Gernas BCL ini dapat dikatakan sebagai wujud nyata pemerintah dalam menegakkan sustainable fisheries development. Karena pemerintah mencanangkan gerakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan sampah demi menuju ekonomi biru. Selain menjadikan para nelayan sebagai ujung tombak dan mengenalkan mereka pada penerapan ekonomi sirkular, masyarakat luas pun akan diedukasi agar mengupayakan pengelolaan sampah dari hulu. Sehingga bisa mencegah dan mengendalikan kebocoran sampah yang sampai ke laut.

Keberhasilan Gernas BCL ini akan sangat bergantung pada peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat luas, termasuk para pelaku bisnis supplier seafood dan perusahaan perikanan di tanah air. Tentu saja Aruna kan terus mendukung kebijakan pemerintah dengan menggerakkan komunitas yang tergabung dalam Aruna Hub. Salah satunya adalah penerapan ekonomi sirkular, dimana masyarakat pesisir diberikan bekal untuk mengolah sisa tangkapan mereka dari laut menjadi produk yang tetap memiliki nilai ekonomis.

Dengan semakin banyak pihak yang berperan aktif dalam mengatasi masalah sampah baik di darat dan di laut, target pemerintah untuk mengurangi sampah laut sebanyak 70% bukanlah menjadi hal yang mustahil untuk dicapai.

KKP Apresiasi Kontribusi Startup Pada Fisheries Main Industry

Semangat yang dimiliki oleh para perusahaan startup memang biasanya untuk memberikan solusi dan perubahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, tidak terkecuali pada startup dan perusahaan perikanan. Kehadiran startup untuk mereformasi fisheries main industry di negara kita, berhasil memberikan solusi dari berbagai masalah yang telah ada selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad yang lalu. Jadi tidak heran kalau kehadiran startup untuk berkontribusi bagi masyarakat dan pemerintah, sangat diapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dikutip dari laman wikipedia, yang dimaksud dengan fisheries main industry atau industri utama perikanan adalah, segala kegiatan yang berkaitan dengan sektor perikanan mulai dari aktivitas menangkap, membudidayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Kemajuan yang dibuat para pelaku startup perikanan yang berkaitan dengan kegiatan perikanan ini, berhasil memberikan dampak yang besar. Jadi tidak heran jika pemerintah melalui berbagai instansi di bawahnya mengapresiasi dan terus memberikan dukungan pada Aruna dan pelaku startup melalui berbagai kesempatan.

Belum lama ini baru saja dihelat acara BUMN Startup Day 2022. Kegiatan tersebut dibuat untuk meningkatkan sinergi yang terjalin antara perusahaan yang dimiliki pemerintah dalam hal ini BUMN, dengan perusahaan rintisan. KKP justru selama ini sudah sering bersinergi dengan Aruna dan pelaku startup perikanan lainnya. Jadi tidak heran jika sepanjang tahun ada banyak kegiatan yang melibatkan serta membahas startup, di berbagai kesempatan, salah satunya adalah Fisheries Millennial dan Startup Expo 2022.

Dalam kesempatan tersebut, kehadiran Aruna yang diwakilkan oleh Utari Octavianty selaku Co-Founder dan Chief Sustainability Officer menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas bidang.

“Kini, startup perikanan di Indonesia pun sudah semakin banyak. Kita bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi maritim dunia pada tahun 2045 kelak. Sebagai salah satu startup perikanan di Indonesia, Aruna ingin menegaskan bahwa kolaborasi adalah apa yang kita semua butuhkan saat ini,” demikian pernyataan lengkap yang dikeluarkan oleh CSO Aruna.

Kontribusi Aruna Dalam Memajukan Fisheries Main Industry

Kalau ditelisik lebih dalam lagi, sebenarnya startup perikanan bukan hanya berhasil membantu pemerintah untuk meningkatkan fisheries main industry yang berdampak ekonomi. Kehadiran Aruna sendiri telah turut memberikan dampak yang luas pada ekosistem kelautan dan masyarakat pesisir. Termasuk menjaga keseimbangan alam dengan mengedepankan sustainable fisheries, sebuah wawasan yang digunakan untuk tetap mengutamakan kelestarian biota laut tanpa harus mengorbankan aspek ekonomi masyarakat pesisir.

Hingga tahun 2022, telah tersebar sebanyak 150 Aruna Hub sebagai mini processing plant yang telah tersebar di 27 provinsi. Selain memperbaiki rantai pasokan, Aruna Hub telah menyadarkan para nelayan agar mereka tidak lagi mengejar kuantitas semata ketika melaut. Karena dengan mengutamakan hasil tangkapan yang berkualitas, maka pendapatan mereka juga semakin meningkat. Disamping mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperbaiki supply chain dari hasil tangkapan nelayan, Aruna melalui Aruna Hub juga berhasil mendampingi berbagai komunitas nelayan untuk “naik kelas”.

Sebelumnya banyak nelayan yang berada di pelosok kesulitan untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka karena kesulitan menjangkau pasar yang potensial. Siapa yang dapat menyangka jika kini para nelayan di pelosok tersebut telah naik kelas. Berkat pendampingan yang dilakukan oleh Aruna, hasil tangkapan nelayan dari berbagai daerah yang telah memenuhi aspek sustainability kini sudah didistribusikan ke hotel, restoran, perusahaan pengolah makanan dan sudah menembus pasar ekspor.
Tidak hanya fokus pada sektor business to business (B2B), Aruna terus fokus mengelola potensi pasar produk perikanan domestik dengan menggarap sektor ritel melalui Seafood by Aruna. Dengan demikian, bukan hanya para nelayan yang terbantu, tetapi masyarakat selaku konsumen pun kini lebih mudah mencari supplier seafood terpercaya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka.

HUT Provinsi Riau ke-65: Pemda Fokus Lindungi Ikan Terubuk

Demi mengedepankan sustainable fisheries management yang kolaboratif, maka dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau ke 65, diselenggarakan seminar dalam jaringan (webinar) dengan tajuk: “Sepuluh Tahun Perlindungan Ikan Terubuk”.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Pemda Riau)  untuk menerapkan sustainable fisheries management. Dengan cara terus memperhatikan kelestarian ikan terubuk yang jumlah populasinya masih belum bisa memasuki level “kelola berkelanjutan”. Ikan yang menjadi lambang Kabupaten Bengkalis ini dilindungi secara terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan (Kepmen. KP) Nomor 59 Tahun 2011. Dikarenakan berdasarkan pada hasil analisis data pada tahun 2021, masih sedikit spesies ikan dengan nama latin Tenualosa macrura ini yang berhasil berkembang biak/berpijah. Sehingga statusnya masih tetap fully exploited.

Penerapan Sustainable Fisheries Management harus Kolaboratif

Dalam webinar yang diselenggarakan, Pemda Riau menggandeng seluruh pihak demi menyukseskan kegiatan perlindungan ikan terubuk, mereka diantaranya adalah:

• Unit Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumatera
• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
• Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau
• Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkalis
• Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak
• DKP Kabupaten Kepulauan Meranti
• Direktorat Polairud Polda Riau
• Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sungai Pakning
• KSOP Bengkalis
• akademisi kelautan dan perikanan
• pokmaswas/ nelayan terubuk
• penyuluh perikanan di Kabupaten Bengkalis dan Siak
  

Dengan melibatkan seluruh pihak sampai ke lapisan akademisi dan pelaku ekonomi, Victor Gustaaf Manoppo selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) mengungkapkan pentingnya menjalin kolaborasi dalam upaya perlindungan ikan terubuk.

Regulasi Terkait Status Perlindungan Ikan Terubuk

Sejalan dengan keputusan menteri perihal status ikan terubuk, pemda pun membuat aturan lanjutan yang mendukung kelestarian ikan terubuk. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis, serta Keputusan Gubernur Nomor 78 tahun 2012 tentang Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Provinsi Riau. Deni Efizon, Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) UNRI mendukung regulasi yang melarang aktivitas penangkapan ikan terubuk pada periode tertentu.

Peraturan pelarangan tersebut dicanangkan demi menjaga jalur pemijahan ikan terubuk tidak terganggu. Adapun perihal periode pelarangan penangkapan tersebut berlaku pada wilayah yang menjadi jalur pemijahan, yakni perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Kabupaten Siak Yang (kawasan perairan Selat Bengkalis hingga ke muara Sungai Siak dan Sungai Apit)

Tetap Memperhatikan Mata Pencaharian Nelayan

Berkat keterlibatan pihak akademis yakni Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) UNRI, kegiatan pelestarian ikan terubuk diupayakan agar tidak mengganggu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu pihak akademisi memfasilitasi riset untuk memberikan alternatif sumber pendapatan. Dalam kajiannya, FKP UNRI memberikan usulan alternatif sumber pendapatan dari kegiatan industri rumahan/home industry seperti, kegiatan beternak ayam, budidaya ikan, berkebun ataupun mengeksplorasi potensi ekonomi dari subsektor pariwisata.

Hal ini sejalan dengan semangat yang dimiliki Aruna selaku perusahaan yang berkecimpung di fisheries industry. Menjaga kelestarian alam tidak boleh serta merta menghambat roda ekonomi masyarakat.

Melalui Aruna Hub, pelaku ekosistem perikanan diberikan bekal wawasan agar masyarakat dapat tetap memiliki mata pencaharian, bahkan bisa menambah tingkat pemasukan. Dengan memanfaatkan teknologi, satu per satu hambatan dan masalah dapat diuraikan. Sehingga produk para nelayan bisa langsung diserap oleh supplier seafood bahkan menembus pasar ekspor.

POKMASWAS Perkuat Sustainable Fisheries Partnership di Indonesia

Negara Indonesia yang terdiri dari bentangan laut yang luas juga diakui sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki potensi besar di sektor perairan. Disamping besarnya potensi, kondisi geografis ini juga menghasilkan kelemahan dalam sisi pengawasan. Oleh karena itulah implementasi sustainable fisheries partnership di Indonesia harus melibatkan peran aktif masyarakat umum. Salah satu bentuk partnership tersebut adalah melalui POKMASWAS.

Siapa Saja Anggota POKMASWAS sang Penegak Sustainable Fisheries Partnership di Indonesia?

Kelompok masyarakat pengawas perikanan atau biasa disebut POKMASWAS perikanan adalah wujud peran aktif kelompok masyarakat pesisir yang digandeng oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Secara khusus masyarakat yang bermukim di pulau-pulau kecil diberdayakan untuk turut menegakkan seluruh peraturan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kelautan serta perikanan.

Dibentuknya POKMASWAS perikanan berlandaskan atas semangat dari dan untuk masyarakat, siapa saja boleh mengajukan diri secara sukarela. Nantinya para POKMASWAS akan difasilitasi oleh pemerintah agar mereka mendapat pembekalan awal sebelum terjun secara langsung melaksanakan fungsi sebagai anggota POKMASWAS. Biasanya unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, anggota Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), serta pelaku ekonomi aktif yang berprofesi sebagai nelayan dan petani budidaya ikan terlibat di dalam POKMASWAS. 

Agar seluruh lapisan dapat bersinergi untuk melakukan tugas mereka yang terangkum dalam 3M, yaitu Melihat/Mendengar, Mencatat dan Melaporkan. Demikian pula Aruna yang merupakan perikanan berbasis teknologi di Indonesia, turut berperan melalui Aruna Hub. demi mewujudkan fisheries industry yang yang semakin maju, Aruna turut mendorong keterlibatan aktif masyarakat peduli perikanan.

Unsur Penting Implementasi Sustainable Fisheries Partnership

Regulasi

Semangat menjaga kelestarian ekosistem kelautan harus didukung oleh peraturan pendukung yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga akan ada kejelasan hukum mengenai mana aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat terkait sektor perairan dan perikanan.

Sosialisasi

Pemerintah bersama seluruh stakeholder wajib bersinergi untuk menyampaikan wawasan keberlanjutan di bidang perikanan. Karena dengan semakin banyak yang berperan serta untuk menerapkan dan mengawasi, niscaya keberhasilan perikanan yang berkelanjutan menuju ekonomi biru akan semakin mudah dicapai.

Pengawasan

Peraturan yang tepat harus diikuti pula oleh pengawasan yang ketat, demi menghindari tindakan pelanggaran yang terjadi. Pemerintah sudah mengambil tindakan yang tepat untuk turut menggandeng seluruh lapisan dalam bidang pengawasan, baik itu perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, nelayan dan petani ikan, bahkan masyarakat umum.

Pencatatan

Demi mencegah terjadinya eksploitasi dan overfishing, setiap kapal yang mendapat ijin dibatasi jumlah tangkapannya, hal ini didukung dengan 12 unit timbangan elektronik yang sudah disebar ke beberapa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Tentu saja nantinya jumlah timbangan berbasis teknologi mutakhir ini akan semakin ditambah.

Bagaimana Cara Masyarakat Ikut Mendukung Tugas POKMASWAS?

Keterlibatan aktif masyarakat yang lebih luas sangat dibutuhkan untuk turut mengawasi, demi memajukan dunia perikanan lokal yang sustainable. Mulai dari pihak hulu yakni para nelayan agar tidak menangkap ikan secara berlebihan menggunakan metode penangkapan dan budidaya ikan yang ramah lingkungan. Untuk tingkat supplier seafood pun, agar mengupayakan penggunaan pengemasan dan teknik penyimpanan yang sehat dan ramah lingkungan.

Sementara masyarakat umum selaku konsumen, selain lebih teliti untuk membeli produk perikanan yang terjamin bahwa produk tersebut ditangkap dan dibudidayakan secara benar, juga bisa turut berperan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak keseimbangan alam. Siapapun bisa turut menjalankan fungsi POKMASWAS, dengan menerapkan wawasan sustainability dalam kehidupan sehari-hari.

The Number of Aruna Fishermen Continues to Grow, Here’s How Aruna Improves Their Welfare

The fishing company Aruna has embraced nearly 40,000 fishermen spread across 27 provinces in Indonesia. This number will continue to grow in line with Aruna’s long-term business targets to fulfill the company’s mission.

“I am proud to be part of Aruna. My catch can reach international markets, and I can see the benefits. I am even able to send my child to university because of my involvement with Aruna’s fishermen. Aruna has helped me in many ways. Aruna can be considered the prosperity of fishermen’s lives today. Therefore, I want to say thank you, Aruna,” said Muridon, an Aruna fisherman from Bangkalan.

Aruna realizes that fishermen are one of the most important communities in the sustainable business chain, so the company’s business operations focus on providing added value and improving the welfare of Aruna’s fishermen. In the field, Aruna’s fishermen have been able to increase their income nearly tenfold. In addition, in mid-2022, Aruna facilitated two fishermen from Mola Village, Wakatobi, Southeast Sulawesi, in receiving land empowerment certificates over the sea from the President of Indonesia, Joko Widodo.

Currently, in line with the focus of Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), which is actively discussing the Marine and Fisheries Business Actor Card (KUSUKA), Aruna plays a key role in this. The KUSUKA card program, aimed at fishermen, farmers, aquaculture workers, and other fishing business actors, offers many benefits, such as easier access to people’s business credit financing, assistance applications for fishermen, and acting as an identification card for the fishermen themselves.

Certainly, Aruna will continue to collaborate with the government to realize the Blue Economy, making the welfare of fishermen the central spirit of the global maritime axis. Therefore, Aruna is present in coastal villages in Indonesia with programs to empower fishermen. The company ensures sustainable market availability both domestically and for export. Aruna also ensures that fishermen are protected through the ownership of KUSUKA cards and BP Jamsostek for fishermen who are part of Aruna.

“We welcome the government’s initiative positively, and of course, we want to take part in this. I believe KUSUKA will provide many benefits for fishermen, especially for our fishermen. Aruna is ready to help and get involved in assisting our fishermen in obtaining the KUSUKA cards,” concluded Utari Octavianty, Co-Founder & Chief Sustainability of Aruna.

Kunci Penerapan Sustainable Fisheries Berada di Tangan Masyarakat Pesisir

Negara kita tercinta ini masuk dalam kategori negara maritim karena wilayah perairannya yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Keuntungan geografis ini otomatis membuat Indonesia memiliki potensi sumber daya yang begitu besar dari luasnya perairan. Disamping mengelola potensi sumber daya, tentu saja keseimbangan dari sumber daya tersebut harus terjaga kelestariannya. Karena itulah, sustainable fisheries adalah hal yang wajib untuk terus digaungkan.

Mari kita terlebih dulu membahas definisi sustainability yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Laporan Brundtland pada tahun 1987, yaitu “memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Laporan yang dibuat oleh World Commission on Environment and Development (WCED) inilah yang pertama kali mendefinisikan kata keberlanjutan atau sustainability. Hingga kini pun, isi laporan tersebut tetap dijadikan rujukan seluruh negara untuk pembangunan yang mengutamakan aspek keberlanjutan, termasuk dalam dunia fisheries industry.

Alasan Sustainable Fisheries adalah Hal yang Harus Dipahami Oleh Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan kelompok komunitas yang bermukim di tepi pantai dan dekat dengan laut, mayoritas dari mereka menggantungkan mata pencahariannya pada sumber daya yang tersedia di laut. Kondisi geografis komunitas ini otomatis membuat aktivitas keseharian masyarakat selalu berkaitan dengan laut inilah, yang membuat mereka menjadi kunci penting dalam pengimpelementasian sustainable fisheries. Bukan hanya nelayan, kegiatan pengolahan pun banyak dilakukan di kawasan pesisir. Nantinya produk olahan tersebutlah yang didistribusikan ke supplier seafood di berbagai daerah, termasuk kota-kota besar.

Karena alasan yang sudah disebutkan diatas lah, mengapa komunitas pesisir menjadi hulu dalam kegiatan di sektor perikanan. Apabila implementasi sustainable fisheries sudah merata ke seluruh komunitas pesisir maka mereka akan menjadikan hal tersebut sebagai acuan di setiap aktivitas keseharian, baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun budaya. Keberhasilan implementasi pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan ini serta merta akan memajukan sektor ekonomi, pendidikan bahkan pariwisata.Sekaligus membuat mereka berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terutama lingkungan perairan di sekitar tempat tinggal mereka.

Implementasi Keberlanjutan di Dunia Perikanan Masih Banyak Hambatan

Namun sayangnya, sejauh ini masih ada banyak pekerjaan rumah yang menjadi tugas kita bersama dalam hal menerapkan wawasan keberlanjutan di dunia perikanan. Hambatan utama dari sustainable fisheries adalah belum meratanya edukasi yang diterima oleh masyarakat. Ini dikarenakan bentangan garis pantai kita yang begitu luas dan terdiri dari ribuan pulau, belum mampu diimbangi dengan ketersediaan perangkat pendukung serta sumber daya pengedukasi yang memadai.

Padahal jika sudah merata dan komprehensif, masyarakat pesisir yang sudah menerapkan wawasan keberlanjutan akan turut membantu pemerintah untuk turut menekan jumlah kasus pelanggaran dan tindakan eksploitasi laut. Selain itu kelestarian biota laut non ekonomis yang masuk kategori langka dan dilindungi juga bisa lebih terjaga. Karena sering ditemui kasus kematian hewan laut yang dilindungi tidak tertangani dengan baik. Hal yang kerap terjadi ini disebabkan oleh wawasan penduduk pesisir yang masih minim.

Aruna Berdayakan Masyarakat Pesisir melalui Yayasan Maritim Nusantara Lestari

Aruna sebagai perusahaan perikanan yang salah satu fokusnya memajukan dunia perikanan dengan mengutamakan aspek keberlanjutan, tidak berpangku tangan mengenai hal ini. Karena Aruna sadar bahwa sustainable fisheries adalah kunci penting majunya sektor perikanan di Indonesia. Melalui Yayasan Maritim Nusantara Lestari, ekosistem kelautan terus dibina dengan melibatkan seluruh masyarakat pesisir, agar wawasan mereka benar-benar lebih baik dalam memahami dan menyikapi sumber daya laut.

Besar harapan Aruna agar kelak penerapan teknologi di dunia perikanan nusantara bisa lebih masif dibandingkan dengan sekarang. Karena pemanfaatan teknologi yang tepat bukan hanya memberikan keuntungan secara ekonomis, tetapi untuk memperluas jangkauan edukasi dan penyuluhan agar semakin banyak masyarakat pesisir yang mendapat wawasan